MANAGED BY:
SELASA
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 18 Mei 2018 07:39
PSI Merasa Dizalimi, Siap Melawan Secara Hukum

Raja Juli Antoni

PROKAL.CO, JAKARTA  -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati keputusan Bawaslu melimpahkan kasus materi polling cawapres dan anggota kabinet Jokowi 2019 di koran Jawa Pos ke pihak kepolisian.

Meski demikian, Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak untuk melakukan perlawanan secara hukum. Sebab, PSI melihat ada perbedaan tafsir hukum.

“Materi kami tidak memuat visi dan misi serta program partai. Padahal, itulah definisi kampanye menurut Pasal 274 UU Pemilu,” ujar Antoni di DPP PSI, Jakarta, Kamis (17/5).

Menurut Antoni, materi yang disiarkan merupakan wujud komitmen PSI melaksanakan pendidikan politik. Apalagi tidak mengandung ajakan memilih PSI.

"Kalau soal pencantuman logo, ini bagian dari pertanggungjawaban. Polling itu untuk publik, tak mungkin tak ada penanggung jawab. Makanya ada nama dan logo PSI untuk tanggung jawab," ucapnya.

Antoni juga menyatakan PSI merasa telah dizalimi, terkait langkah Bawaslu melimpahkan berkas pengaduan ke kepolisian terkait dugaan kampanye terselubung PSI.

"Beberapa hari lalu ada pelaporan ke Bawaslu terhadap beberapa partai yang melakukan kampanye di berbagai media. Kok tidak ada tindak lanjut? Sebagai partai baru, kami merasa dikerjain," katanya.

PSI, kata Antoni, juga semakin yakin dengan penzaliman terhadap PSI, karena di press release Bawaslu Temuan No. 02/TM/PL/RI/00.00/IV/2018, tertanggal 17 Mei, di alinea terakhir mengatakan 'Kepolisian segera menetapkan Tersangka'.

“Bawaslu telah melanggar asas praduga tak bersalah. Ini jelas menunjukkan bahwa PSI menjadi target operasi dari pihak-pihak tertentu. Bawaslu pun sudah melakukan abuse of power karena memerintahkan polisi untuk menjadikan pimpinan PSI sebagai,” katanya.

PSI menggarisbawahi pula bahwa bahwa kasus yang ada merupakan temuan anggota Bawaslu M Afifuddin dan bukan pelaporan dari masyarakat.

Antoni berharap ada perlakuan yang setara di depan hukum. Jangan diskriminatif. Kalau PSI diproses, maka partai-partai lain yang terindikasi melakukan hal yang sama, katanya, juga harus diproses. (gir/jpnn/cal)

 

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 Juni 2019 10:57

Perkuat Silaturahmi Pasca Pemilu

BALIKPAPAN – Halalbihalal menjadi tradisi usai Hari Raya Idulfitri. Hal…

Jumat, 03 Mei 2019 11:24

Garuda dan PKPI Tak Lapor Dana Kampanye

TANA PASER – Dua parpol yakni Garuda dan PKPI hingga…

Selasa, 30 April 2019 11:11

Inventarisasi Petugas KPPS yang Sakit

PENAJAM - KPU Penajam Paser Utara (PPU) penginventarisasi petugas kelompok…

Senin, 29 April 2019 11:32

2.575 Kotak Suara Bergeser ke KPU

PENAJAM - Kotak suara yang berisi surat suara telah digeser…

Jumat, 26 April 2019 11:27

PDIP dan PPP Berebut Kursi Terakhir

PENAJAM- KPU Penajam Paser Utara (PPU) telah mengimput hasil perhitungan…

Kamis, 25 April 2019 12:14

31 Warga Binaan Rutan Ikuti Pemungutan Ulang

BALIKPAPAN - Sebanyak 31 warga binaan di Rumah Tahanan Negara…

Kamis, 25 April 2019 12:13

PMII Nilai KPU Lalai

BALIKPAPAN – Pemilu tahun ini rawan terjadinya konflik. Mulai dari…

Kamis, 25 April 2019 12:12

Maksimal Satu Parpol Raih Empat Kursi

PENAJAM - Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Panitia…

Rabu, 24 April 2019 11:27

Hari ini, Berlangsung di Lima TPS

BALIKPAPAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Noor Thoha memastikan…

Rabu, 24 April 2019 11:26

Diterpa Isu Penggelembungan Suara, PKB Santai

TANA PASER – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Paser diterpa isu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*