MANAGED BY:
KAMIS
21 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Kamis, 24 Mei 2018 09:20
DPRD Ingatkan Bupati Tidak Tebang Pilih

Pejabat Bapelitbang Indisipliner Harus Diberi Sanksi Berat

PROKAL.CO, PENAJAM  -   Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) menekankan kepada pemerintah daerah untuk memproses kasus indisipliner Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU Cristian Nur Selamat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Ketua Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah mengatakan, pegawai yang melakukan pelanggaran indisipliner karena tidak masuk kerja hampir setahun telah layak untuk diberi sanksi tegas berupa pemecatan sebagai aparatur sipil negara (ASN). Karena dalam PP Nomor 53, pegawai yang tidak masuk 46 hari saja terancam sanksi penurunan pangkat hingga pemecatan. Apalagi yang bersangkutan tidak masuk kerja mulai Agustus 2017 sampai saat ini.

Menurutnya, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini bupati yang memiliki kewenangan mengangkat dan meberhentikan pegawai harus bertindak tegas sesuai dengan peraturan kepegawaian. Jangan sampai dalam penanganan kasus indisipliner yang dilakukan oleh pejabat eselon III Bapelitbang ini ada perlakuan khusus. Karena informasinya ada kedekatan dengan petinggi di daerah ini.

“Bupati harus bertindak tegas, jangan tebang pilih. Sebagai orang profesional yang mengabdi di institusi pemerintah tidak melihat apakah itu istri, anak, saudara, paman, keponakan, harus diberi sanksi tegas. Bupati harus menempatkan diri sebagai bupati. Banyak pegawai yang dipecat karena tidak masuk kerja selama 50 hari, ada yang 60 hari. Apalagi tidak masuk setahun, sudah jelas sanksinya berat,” kata Fadliansyah pada media ini, kemarin (23/5).

Pegawai yang tidak masuk kerja hampir setahun lantas terbebas dari sanksi pemecatan, maka pemerintah daerah mempertaruhkan kredibilitasnya. Fadliansyah menyatakan, jika pemerintah daerah tidak memberikan sanksi pemecatan, maka akan menjadi contoh buruk bagi pegawai yang lain. “Nanti pegawai yang lain juga ikut bermalas-malasan masuk kantor. Karena yang mangkir hampir setahun saja tidak dipecat. Kalau yang bersnagkutan diberi sanksi pemecatan, maka akan menjadi pelajaran bagi pegawai yang lain. Karena pejabat eselon III saja dipecata apalagi kalau hanya staf biasa,” ujar politikus Golkar ini.

Bupati PPU Yusran Aspar telah membentuk tim penanganan kasus indisipliner pejabat eselon III ini. yang tergabung dalam tim tersebut yakni Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKP), Asisten I dan Asisten III Setkab PPU. Kepala BKPP PPU Surodal Santoso memastikan, pejabat indisipliner tersebut sementara diproses. “Tetap kita proses sesuai dnegan aturan yang ada. Kami dari tim yang diberi mandat untuk menangani kasus ini. Nanti hasilnya akan direkomendasikan ke PPK (bupati, Red.). Nah, ujung tombaknya tetap di PPK,” jelasnya.

Surodal menyatakan, proses penaganan kasus indisipliner ini akan memakan waktu tiga minggu. “Paling lama waktunya tiga minggu untuk proses. Yang bersangkutan juga masih aka kita panggil untuk dimintai klarifikasi. Setelah itu tim memberikan rekomendasi,tetapi keputusannya tetap di PPK,” tandasnya. (kad/cal)

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 20 Juni 2018 09:05

Objek Wisata Banjir Pengunjung

TANA PASER  –  Sejumlah objek wisata baik wisata alam maupun wisata religi yang ada…

Rabu, 20 Juni 2018 09:03

Tujuh Proyek Jalan Harus Rampung Akhir Tahun Ini

PENAJAM  -  Tujuh proyek infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Penajam…

Rabu, 20 Juni 2018 09:02

Pemilu Serentak 2019, Jumlah TPS Bertambah

TANA PASER  –  Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksaan Pemilu 2019 diprediksi…

Rabu, 20 Juni 2018 09:02

24 Juni, Logistik Didistribusikan ke PPK dan PPS

TANA PASER  –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser akan mendistribusikan Logistik…

Rabu, 20 Juni 2018 09:01

Disdukcapil Kembali Cetak Suket

PENAJAM  -  Percetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di Kabupaten Penajam Paser…

Selasa, 19 Juni 2018 08:14

Jelang Pencoblosan, Panwaslu Tingkatkan Pengawasan Politik Uang

PENAJAM  -  Panwaslu Penajam Paser Utara (PPU) terus meningkatkan pengawasan praktik politik…

Selasa, 19 Juni 2018 08:12

Kesulitan Distribusikan Logistik Pilgub di Daerah Pesisir

TANA PASER –  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser akan menggelar rapat dengan Pemkab…

Selasa, 19 Juni 2018 08:12

DPS Pileg dan Pilpres Paser 175.780 Pemilih

TANA PASER  –   Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan jumlah daftar pemiih sementara…

Selasa, 19 Juni 2018 08:10

Tingkatkan Kapasitas dan KapabilitasPengawasan

TANA PASER  –  Jelang Pilgub Kaltim yang akan digelar Rabu, 27 Juni 2018, pihak Panitia…

Selasa, 19 Juni 2018 08:07

Kasus Penimbun BBM Bersubsidi

TANA PASER  –  Berdasarkan evaluasi jajaran Polres Paser, terdapat dua kasus yang menonjol…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .