MANAGED BY:
MINGGU
16 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Kamis, 07 Juni 2018 00:22
Artis Tak Dikenakan PP 46
KONTRIBUSI: Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Kaltim-Kaltimra, Fajar Wisnu Saputro (kiri), Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Firda Ayustin Mansur (tengah), dan Gunawan yang juga pemeriksa pajak saat menjadi narasumber di KPFM Balikpapan 95.4.

PROKAL.CO,  

KPFM BALIKPAPAN - Dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang perpajakan, agar masyarakat lebih transparan, tertib administrasi dengan perhitungan sendiri (self assesment), perhitungan yang mudah dan sederhana menggunakan tarif 1 persen, serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi. Karena 75 persen APBN berasal dari pajak.

“Untuk Wajib Pajak pribadi dan badan usaha yang memiliki bruto atau omzet di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun memiliki kewajiban untuk mengikuti PP 46 ini. Seperti yang memiliki usaha online shop, toko, kios, warung, atau rumah makan. Wajib Pajak dengan pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, arsitek dan artis tidak dikenakan PP 46 ini, tetapi kena pasal 17,” ujar Pemeriksa Pajak Kanwil DJP Kaltim-Kaltimra Fajar Wisnu Saputro saat bincang di program KK Jessica KPFM 95.4 Mhz Balikpapan, Rabu (6/5). Fajar hadir bersama Pelaksana Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan Firda Ayustin Mansur, dan Pemeriksa Pajak, Gunawan.

Dikatakan, ada wacana kedepannya PP 46 ini mengalami perubahan tarif, dari 1 persen manjadi 0,5 persen. “Rencananya memang akan diberlakukan 1 Juli ini, kita tunggu saja keputusan dari Pusat. Ini untuk Wajib Pajak yang memiliki bruto di bawah 4,8 miliar, tetapi merasa masih berat. Ini satu keuntungan buat kami, agar bisa merangkul lebih banyak Wajib Pajak untuk bisa berkontribusi,” ujarnya.

Pembayaran PP 46 ini, lanjutnya, paling lambat tanggal 15 bulan selanjutnya, tanpa perlu laporan setiap bulan. Cukup melampirkan pada SPT tahunan. Untuk badan usaha yang belum komersial atau yang belum beroperasional tetapi sudah memiliki NPWP tidak ada kewajiban untuk membayar PP 46.

Gunawan menambahkan, setiap uang pajak yang dibayarkan, sangat berarti untuk pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Dan perhitungannya pun cukup mudah, hanya 1 persen.  (Jessica/Kpfm/san)


BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .