MANAGED BY:
JUMAT
22 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Sabtu, 09 Juni 2018 01:09
KPU Siapkan Pakar Hukum

Hadapi Sengketa Pilgub Kaltim

BAHAS SENGKETA: Komisioner KPU Kaltim, Viko Januardhy (kiri) saat jumpa pers yang dirangkai buka bersama wartawan di Hotel Harris Samarinda, kemarin (8/6).

PROKAL.CO, SAMARINDA  -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim telah mempersiapkan tim khusus di bidang hukum guna mengantisipasi adanya permasalahan yang menyangkut Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, khususnya hasil perhitungan suara.

Komisioner KPU Kaltim Divisi Hukum, Viko Januardhy mengatakan, para pakar tersebut akan mendampingi KPU Kaltim dalam menghadapi permasalahan terkait pilgub.

“Jadi, kami selalu didampingi pakar-pakar hukum. Kami sudah siapkan semuanya itu, terutama nanti biasanya dalam menghadapi sengketa perhitungan suara,” kata Viko saat jumpa pers dan buka bersama di Hotel Harris Samarinda, kemarin (8/6).

Dijelaskannya, sengketa atau gugatan terkait hasil pilgub bisa dilayangkan, dengan syarat selisih perolehan suara tidak melebihi 1,5 persen suara sah. Gugatan itu dapat dilakukan kalau ada legal standing (identitas pemohon).

Kedudukan pemohon, lanjutnya, itu dapat dipenuhi kalau suara nomor 1, 2, 3 dan 4 tidak melampaui 1,5 persen suara sah. “Jadi, memang gugatan tidak sembarangan. Harus juga ada ketentuannya,” ujarnya.

Menurutnya, secara umum terdapat beberapa kategori bagi pasangan calon (paslon) yang akan mengajukan sengketa. Untuk daerah dengan jumlah pemilih kurang atau lebih dari 2 juta suara, maka selisih suara antar pemenang dengan penggugat adalah 1,5 persen suara sah tersebut. Sementara untuk daerah dengan jumlah penduduk 2-6 juta, maka selisih suara sah tetap 1,5 persen.

Berbeda lagi untuk daerah dengan jumlah penduduk 6- 12 juta, yang mana selisih suara yang boleh digugat adalah satu persen. “Nah, untuk daerah dengan jumlah penduduk 250 ribu jiwa, paslon dapat menyampaikan gugatan apabila selisih suara dua persen. Sementara daerah dengan persentase penduduk 250 sampai 500 ribu jiwa, paslon dapat mengajukan gugatan dengan alasan selisih suara 1,5 persen. Jadi memang ada ketentuan yang saya maksudkan itu tadi,” ujarnya menjelaskan.

 Kategori berikutnya, ditambahkannya, berlaku untuk daerah dengan jumlah 500 ribu-1 juta jiwa. Syarat selisih perolehan suara yakni satu persen. Kemudian daerah dengan persentase penduduk lebih dari 1 juta jiwa, dapat diajukan gugatan dengan selisih setengah persen suara sah. Cara menghitungnya, lanjutnya, persentase selisih tersebut dikali dengan suara sah dalam pemilu.

“Tetapi gugatan yang disampaikan harus sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu, proses rekrutmen PPK, PPS, hingga KPPS ketika ditemukan syarat tidak terpenuhi, juga bisa menjadi objek sengketa pilkada. Begitupun ketika ada surat suara yang tidak memenuhi standar PKPU. Meski demikian, proses pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki batas waktu tiga hari setelah adanya penetapan resmi dari KPU. Jika lebih dari waktu itu, maka gugatan tidak dapat dilakukan.” (hai/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 21 Maret 2019 10:52

Bantuan Anggaran Pemprov Kaltim Minim

BALIKPAPAN-Minimnya bantuan anggaran dari Pemprov Kaltim untuk Kota Minyak mendapat…

Kamis, 21 Maret 2019 10:50

Rizal Mengaku Nomor Satu ke Mendag

BALIKPAPAN-Pelaksanaan video conference antara Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita dan…

Kamis, 21 Maret 2019 10:49

Gubernur Minta Dishub Tuntaskan Proyek Perhubungan

SAMARINDA-Gubernur Isran Noor meminta jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) dan kabupaten/kota…

Kamis, 21 Maret 2019 10:49

Anggaran BPBD Minimal Rp 30 M Per Tahun

BALIKPAPAN-Alokasi anggaran dari pemerintah untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…

Kamis, 21 Maret 2019 10:47

Mendag Resmikan Kantor UPTD Metrologi

BALIKPAPAN-Memperingati Hari Konsumen Nasional (Harkonas) kemarin (20/3), Pemkot Balikpapan melakukan…

Kamis, 21 Maret 2019 10:45

DBH Dipangkas, Wali Kota Curhat ke Presiden

BALIKPAPAN-Wali Kota Rizal Effendi mengaku sempat curhat kepada Presiden, Joko…

Rabu, 20 Maret 2019 10:34

Balikpapan Hanya Rp 90 M, Paser Rp 340 M

BALIKPAPAN –Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan  Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:30

Dewan Usul Pajak THM Gunakan Sistem Lump Sum

BALIKPAPAN–Pihak legislatif mendorong pemerintah kota agar menggunakan sistem lump sum…

Rabu, 20 Maret 2019 10:29

Bawaslu Kaltim Gandeng Fakultas Hukum Uniba

BALIKPAPAN-Untuk meningkatkan proses pengawasan Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)…

Rabu, 20 Maret 2019 10:27

BPPDRD Akui PAD Menurun

BALIKPAPAN-Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*