MANAGED BY:
RABU
24 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Selasa, 19 Juni 2018 07:57
Pungut Biaya, Guru Diancam Sanksi

PENERIMAAN SISWA

PROKAL.CO, PENAJAM   -  Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018/2019 tak lama lagi dibuka. Pendaftaran untuk tingkat SD dibuka 2-4 Juli, sedangkan SMP/MTs pada 4-5 Juli.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memberikan kuota siswa baru untuk SD sebanyak 4.256 dan 3.288 untuk SMP/MTs.

“Jumlah siswa setiap kelas pun dibatasi. Untuk SD maksimal 28 siswa, SMP/MTs maksimal 32 siswa,” kata Kepala Disdikpora PPU Marjani, kemarin (18/6).

Marjani menekankan kepada seluruh kepala sekolah, baik tingkat SD maupun SMP/MTs, dan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tidak melakukan pungutan biaya pendaftaran. Pasalnya, seluruh kebutuhan penerimaan siswa baru itu ditanggung melalui dana bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dan bantuan operasional sekolah nasional (bosnas). Larangan pungutan uang pendaftaran siswa baru ini ditujukan kepada sekolah negeri maupun swasta yang menerima dana bosda maupun bosnas.

“Sekolah yang menerima bosda maupun bosnas tidak boleh memungut uang pendaftaran. Kecuali sekolah itu tidak menerima bosda dan bosnas, sah-sah saja menetapkan uang pendaftaran siswa baru,” jelas Marjani.

Bagi sekolah yang melakukan pungutan uang pendaftaran PPDB, Marjani menekankan, akan memberikan sanksi kepada pihak sekolah. Baik itu kepala sekolah maupun guru.

“Pendaftaran siswa baru itu gratis, tidak boleh ada namanya uang pendaftaran. Kalau sekolah yang memungut uang pendaftaran, maka pihak sekolah akan diberi sanksi teguran dan wajib mengembalikan uang pendaftaran itu kepada orangtua siswa,” tegas Marjani.

Para orangtua siswa juga diharapkan melapor ke Disdikpora apabila ada sekolah yang tidak menerapkan pendaftaran gratis. “Kalau ada sekolah yang memungut uang pendaftaran, kami harap orangtua siswa menginformasikan ke Disdikpora,” imbuhnya.

Selain uang pendaftaran, Disdikpora juga melarang keras pihak sekolah mewajibkan peserta didiknya membayar uang seragam sekolah. “Tidak boleh diwajibkan membayar uang seragam, apalagi uang seragam itu dimasukkan dalam syarat pendaftaran ulang. Pihak sekolah juga tidak dilarang menyiapkan seragam, sepanjang tidak mewajibkan siswa membeli. Kalau menyediakan seragam lantas orangtua siswa beli di situ (sekolah, Red), itu sah-sah saja.

Sepanjang tidak ada kata mewajibkan. Tapi sebelumnya, sebaiknya pihak sekolah memusyawarahkan masalah itu terlebih dahulu ke orangtua siswa,” tandas Marjani. (kad/rus/k1)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 23 Oktober 2018 08:51

SANTRIKU HEBAT

Atraksi Persatuan Senam Daroin (Persada) santri Pondok Pesantren Modern Asy-Syifa, Jalan Soekarno-Hatta…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:50

LGBT Jangan Dikucilkan, Bagusnya Diapain?

BALIKPAPAN  –  Isu maraknya lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Kota…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:48

Nelayan Kecil Merasa Senang

BALIKPAPAN  -  Para nelayan penerima bantuan program konversi BBM ke elpiji dari Kementerian…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:47

Wagub Ajak Santri Perangi Narkoba

SAMARINDA  - Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi mengajak para santri bersama pemerintah…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:47

Optimis Jabat Kembali Dewan Pengawas

BALIKPAPAN  - Rencana pergantian Dewan Pengawas Direksi PDAM Tirta Manggar bakal segera dilaksanakan.…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:46

Regulasi Penyiaran Memiliki Peluang Bisnis

SAMARINDA  -  Gubernur Kaltim Isran Noor meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)…

Selasa, 23 Oktober 2018 08:45

Pecahkan Rekor MURI Naskah Pancasila Huruf Arab Pegon

BALIKPAPAN  –  Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Balikpapan mengikuti…

Senin, 22 Oktober 2018 07:50

Arus Jalan Ruhui Rahayu II Dialihkan

BALIKPAPAN  -  Kawasan Jalan Ruhui Rahayu II, Kelurahan Sepinggan Baru, Balikpapan Selatan…

Senin, 22 Oktober 2018 07:47

APK Caleg dan Parpol Makin Marak

BALIKPAPAN  -  Alat peraga kampanye (APK) calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik…

Senin, 22 Oktober 2018 07:46

Soal Patungan Bangun SPN

BALIKPAPAN  -  Rencana pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Kaltim di Desa Margahayu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .