MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Jumat, 03 Agustus 2018 07:34
Bacaleg Hanura Terancam Rontok

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) sejumlah partai politik tidak berjalan mulus. Setelah PBB, kini giliran Partai Hanura yang bakal menghadapi persoalan pelik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa semua berkas perbaikan milik Partai Hanura tidak memenuhi syarat (TMS).

 Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan, pihaknya menemukan banyak dokumen pencalonan dari Partai Hanura yang tetap tidak lengkap. Misalnya, adanya penambahan calon, tidak adanya foto, dan alamat calon yang kosong. Padahal, temuan itu didapat setelah masa perbaikan berkas.

 Dengan melihat data itu, lanjut dia, KPU mengambil keputusan dan menyatakan bahwa semua berkas perbaikan pencalonan Partai Hanura TMS. ’’Karena dokumen pencalonan TMS, dokumen calon ya tidak kami periksa,’’ terang dia saat ditemui di kantor KPU, kemarin (2/8).

 Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, itu menerangkan, berita acara hasil penelitian berkas perbaikan sudah disampaikan kepada Partai Hanura. Karena itu, dia yakin DPP Partai Hanura sudah mengetahui status dokumen perbaikan para bacaleg mereka.

 Hasyim mengaku tidak hafal jumlah berkas bacaleg yang TMS. Yang pasti, semua berkas perbaikan pencalonan Partai Hanura dinyatakan tidak lolos karena banyak yang tidak lengkap.

 Informasi yang dihimpun Jawa Pos, saat pendaftaran 17 Juli, ada sembilan calon Partai Hanura yang dinyatakan MS. Sementara itu, 566 calon lainnya belum memenuhi syarat (BMS) atau TMS. Jika KPU menyatakan semua dokumen perbaikan TMS, ada 566 yang terancam gugur. Sebab, total caleg yang diajukan Hanura 575 orang.

 Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Aziz berhati-hati saat memberikan keterangan tentang status bacaleg Partai Hanura. Menurut dia, persoalan di KPU tentang bacaleg yang tidak memenuhi syarat selesai sejak pukul 24.00 pada 31 Juli lalu. Partai mana pun, baik Partai Hanura maupun partai lainnya, bisa menempuh proses sengketa melalui Bawaslu.

 Terpisah, Sekjen DPP Partai Hanura Herry Lontung Siregar mengatakan, informasi berkas perbaikan pencalonan yang TMS belum disampaikan kepada partainya. Namun, dia menegaskan bahwa partainya sudah melakukan perbaikan sesuai dengan arahan KPU. Maka, tidak masuk akal jika semua berkas perbaikan dinyatakan TMS.

 Terkait dengan peluang mengajukan gugatan ke Bawaslu, Herry belum bisa memutuskan. Namun, dia menganggap persoalan TMS bukan kesalahan Partai Hanura, melainkan kesalahan KPU. Sebab, apa yang diperintahkan komisi itu sudah dilaksanakan Hanura. ’’Macam mana itu TMS semua,’’ tutur dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin. (lum/c19/fat/jpg/rus)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 07:29

Terkesan seperti Cerdas Cermat

DEBAT perdana capres-cawapres sudah berlangsung Kamis (17/1) malam lalu. Sayangnya…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Bawaslu Kaji Keterlibatan Kades

SURABAYA  -  Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:27

Pengamat: Lebih Baik Biayai Infrastruktur

JAKARTA  - Wacana Calon Presiden Nomor urut 2 Prabowo Subianto…

Jumat, 18 Januari 2019 08:01

Ketua DPRD Kota Blitar Meninggal, saat Berangkat Nobar Debat Capres

BLITAR   -   Sekretaris DPC PDIP Kota Blitar Glebot Catur…

Jumat, 18 Januari 2019 07:59

Pak SBY Absen di Debat Perdana

JAKARTA   -  Mantan anggota DPR RI Ruhut Sitompul turut…

Jumat, 18 Januari 2019 07:58

Kredibilitas Hary Tanoe Sukses Angkat Elektabilitas Perindo

JAKARTA    -  Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai tren…

Jumat, 18 Januari 2019 07:57

Giring Ganesha: Debat Capres Tak akan Mengubah Pilihan

JAKARTA   -   Giring Ganesha memberikan pandangan soal debat…

Jumat, 18 Januari 2019 07:56

Delapan Faktor Menentukan Skor Debat Capres

JAKARTA   -   Publik akan memberikan penilaian kepada peserta debat…

Kamis, 17 Januari 2019 07:54

KPU Larang Capres-Cawapres Persoalkan Pancasila hingga UUD 1945 saat Debat

JAKARTA   -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pasangan capres-cawapres…

Kamis, 17 Januari 2019 07:52

Charta Politika: #2019GantiPresiden Lebih Populer dari #01JokowiLagi

JAKARTA   - Lembaga survei Charta Politika melakukan survei soal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*