MANAGED BY:
SABTU
20 JULI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Rabu, 15 Agustus 2018 08:38
Delapan Honorer K2 Gugat Bupati dan BKN ke PTUN
-

PROKAL.CO, PENAJAM   -   Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali digugat oleh tenaga honorer kategori dua (K2) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda. Delapan honorer K2 yang mengajukan gugatan tersebut mengikuti jejak 38 rekannya sesama honorer K2 yang terlebih dahulu menempuh jalur hukum.

Namun tuntutan mereka agak berbeda. Kuasa Hukum Honorer K2, Muhammad Rasil Rifqi Ham mengatakan, delapan honorer K2 ini melayangkan gugatan untuk penerbitan nomor induk kepegawaian (NIP). Pada saat penerbitan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin pada 2016 lalu, delapan orang ini tidak mendapatkan NIP. Karena surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai salah satu persyaratan penerbitan NIP tidak ditandatangani oleh bupati.

“Delapan orang ini menuntut penetapan NIP. Karena penetapan NIP itu baru sebatas diusulkan oleh BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Red.) ke BKN. Tetapi, bupati belum menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Padahal itu salah satu syarat untuk penerbitan NIP,” kata Rasil pada media ini, kemarin (14/8).

Delapan honorer K2 mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda pada Juli 2018. Rasil mengungkapkan, perkara kepegawaian ini yang menjadi tergugat adalah bupati dan BKN Regional VIII Banjarmasin. “Ada dua yang tergugat, bupati dan BKN,” tuturnya.

Sementara itu, gugatan 38 honorer K2 masih bergulir di Mahkamah Agung (MA). Rasil menuturkan, pemerintah daerah mengajukan kasasi setelah pihak K2 memang hingga di tingkat banding. “Belum ada keputusan MA. Tapi berkas perkaranya sudah ada di MA. Kita sudah dua kali menang, mudah-mudahan di tingkat kasasi ini K2 menang lagi. Belajar dari kasus yang sama di Mataram, menang di tingkat banding dan di tingkat kasasi pun hasilnya sama,” jelas Rasil.

Untuk diketahui, honorer K2 yang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2013 belum ada penyelesaian. Memasuki tahun kelima, pemerintah daerah tak kunjung mengeluarkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS. Upaya hukum pun telah ditempuh oleh 38 honorer K2 itu.

Pada September 2017, K2 menggugat pemerintah daerah di PTUN Samarinda. Putusan Nomor 28/G/2017/PTUN-Smd , tertanggal 9 November, PTUN Samarinda menyatakan 38 tenaga honorer K2 yang melayangkan gugatan tersebut  menang dan pemerintah daerah diperintahkan untuk menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS.Tetapi, Pemkab PPU melakukan banding. Putusan pengadilan kembali berpihak kepada honorer K2 dan memerintahkan kepada kepala daerah untuk mengeluarkan SK pengangkatan CPNS. Keputusan itu disampikan pada 13 Maret 2018. Namun pemerintah tidak berkenan dengan keputusan tersebut sehingga melakukan kasasi di MA.

Honorer K2 mengajukan materi gugatan salah satunya adalah Nomor Induk Pegawai (NIP) telah dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin. Selain itu, mereka juga mangacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 menyatakan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau bupati setelah menerima penetapan NIP dari BKN harus menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan CPNS paling lambat 25 hari setelah NIP tersebut keluar. Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam pasal 63 ayat 1 bahwa peserta yang lolos seleksi diangkat menjadi calon PNS.

Namun bupati PPU saat itu belum menerbitkan SK pengangkatan CPNS bagi seluruh K2. Karena pihaknya ragu dengan kebenaran seluruh berkas yang dimiliki oleh K2. Honorer K2 yang dinyatakan lulus tes CPNS 2013 sebanyak 68 orang. Pemerintah daerah meragukan kebenaran administrasinya. Beberapa kali melakukan verifikasi data K2 mulai 2014, 2015 dan 2016.

Berdasarkan hasil verifikasi data, dari 68 orang tersebut ternyata 21 diantaranya telah dinyatakan gugur lantaran tidak memenuhi syarat. Dari 21 K2 yang dicoret dalam daftar itu, 16 diantaranya gugur sebelum pengusulan NIP ke BKN Regional VIII Banjarmasin dan 5 orang dinyatakan gugur setelah diterbitkan NIP-nya. Jadi yang tersisa 47 orang. Tetapi satu orang diantaranya telah mendapatkan SK pengangkatan CPNS karena berkasnya dinyatakan tidak bermasalah. Namun, 46 orang belum jelas nasibnya. Tetapi yang melayangkan gugatan hanya 38 orang. (kad/cal)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 10:37

PPU Bangun Tiga Pasar Rakyat

PENAJAM- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag)…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:36

BKPP Segera Ajukan Draf Penunjukan Plt

PENAJAM- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Penajam Paser…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:35

Permintaan Hewan Kurban Diprediksi Meningkat

PENAJAM- Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) prediksi…

Jumat, 19 Juli 2019 10:04

Lima Pimpinan OPD Dicopot

PENAJAM - Lima pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II…

Jumat, 19 Juli 2019 10:01

KPU Paser Siapkan Bukti

TANA PASER - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser belum…

Kamis, 18 Juli 2019 11:14

90 Paket Proyek Masuk ULP

PENAJAM - Sepanjang Januari-Juli 2019, paket proyek pemerintah Kabupaten Penajam…

Kamis, 18 Juli 2019 11:13

Kansilog Jamin Stok Bahan Pokok

TANA PASER - Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Tanah Grogot memastikan…

Kamis, 18 Juli 2019 11:12

Warga Minta Penggunaan Anggaran Proyek Harus Transparan

PENAJAM - Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H Hamdam…

Kamis, 18 Juli 2019 11:11

Waspada, Tiga Jenis Hama Mulai Serang Tanaman Padi

PENAJAM - Petani di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus…

Rabu, 17 Juli 2019 13:37

Korsleting, Rumah Barniah Ludes Terbakar

PENAJAM- Satu unit rumah di RT 15, Kelurahan Sotek, Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*