MANAGED BY:
JUMAT
14 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL
Minggu, 09 September 2018 10:40
RS dan BPJS Kesehatan Saling Bantah

Prosedur Klaim Pembayaran Dikeluhkan

-

PROKAL.CO, BALIKPAPAN - BPJS Kesehatan kembali menegaskan bahwa tidak ada aturan persalinan bukaan lima barulah ibu yang hendak melahirkan ditanggung. Penjelasan itu kembali disampaikan terkait komplain pasangan suami-istri (pasutri), Nia dan Rian (nama samaran, Red) yang “ditodong” Rp 5,7 juta oleh petugas kesehatan RSKD.

Alasannya, Nia melahirkan saat bukaan dua. Sehingga penanganannya harus di layanan kesehatan pertama, seperti puskesmas dan klinik. Sementara bukaan lima, barulah penanganan medis di rumah sakit (RS) dan ditanggung BPJS Kesehatan.

“BPJS Kesehatan tidak pernah menetapkan bahwa pembukaan ke sekian barulah dianggap emergency. Namun, untuk persalinan normal dengan penyulit dapat ditanggung RS sesuai indikasi dari dokter atau indikasi saat pasien datang ke IGD RS, apakah sudah kategori emergency atau tidak,” jelas Humas BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Ivana melalui grup WhatsApp Info BPJS Kesehatan Balikpapan.

Bukaan persalinan, dia melanjutkan, ditentukan oleh dokter instalasi gawat darurat (IGD) dengan melihat kondisi pasien. “Bisa jadi tidak ditanggung, karena pasien ini persalinan normal tanpa penyulit,” papar dia.

Namun, menurut Direktur RSKD Edi Iskandar, pihaknya kebingungan semenjak ada aturan baru, yakni perubahan kebijakan tiga pelayanan kesehatan yakni katarak, rehabilitasi medik, dan persalinan normal diterbitkan pada Juli lalu. Kebijakan itu juga menimbulkan pro dan kontra. Di mana, ketika kondisi pasien masuk ke IGD namun setelah persalinan dinyatakan bayi pasien dalam keadaan sehat, BPJS Kesehatan menolak untuk membayarnya lantaran tidak masuk kriteria di dalam persyaratan yang telah diatur.

“Jadi kalau udah masuk IGD, udah bukaan berapa gitu, tahu-tahu persalinannya normal terus kita klaim, itu mereka nggak mau bayar. Katanya ini rumah sakit tipe B, bukan untuk pasien normal. Harusnya ke rumah sakit tipe C dan tipe D. Tapi ‘kan masyarakat nggak bisa, sewaktu-waktu dia pasti minta pertolongan rumah sakit terdekat,” terang Edi saat dihubungi kemarin (8/9).

Permasalahan ini sangat dikeluhkan pihak rumah sakit. Edi yang juga ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Kalimantan Timur ini mengaku terbebani dengan kebijakan yang telah berubah itu. Sebelum kebijakan tersebut berubah, persalinan sesar dengan kondisi bayi sehat itu masih ditanggung BPJS Kesehatan. Bahkan, dokter anak yang membantu mengurusi persalinannya pun dapat dibayarkan oleh BPJS. Namun, setelah kebijakan baru, dokter anak tersebut tidak dibayarkan. Walhasil, pihak rumah sakit kerap alami kerugian dengan menanggung beban biaya sendiri.

“Kalau dulu sebelum ada kebijakan, sesar itu dokter anaknya juga bisa dibayar mengajukan klaim sendiri. Nah, keluarnya kebijakan yang baru, dokter anaknya nggak boleh ngeklaim. Nah, hal seperti ini rumah sakit yang kesulitan. Harusnya ada klaim sendiri buat bayar dokternya,” ungkapnya.

Apalagi, beban sosial yang dirasakan pihak rumah sakit ketika melihat pasien yang sedang dalam kondisi membutuhkan perawatan, namun harus dirujuk ke rumah sakit tipe C atau tipe D lantaran masih bukaan satu alias belum darurat.

“Saya bilang nggak bisa seperti itu. Apa iya saya pulangkan dia dari IGD, terus dia bersalinnya di depan pagar RSKD? Nah, kalau begitu tanggung jawab siapa. Kasus ini jadi beban, waktu masuk tunggu pendarahan. Nah, itulah yang bisa kita klaimkan ke BPJS. Jadi persalinan normal dengan penyulit atau kegawatan itu baru boleh,” terang Edi.

Akibatnya, pihak rumah sakit yang tidak tega terpaksa membuat keadaan pasien dalam kondisi emergency, guna memudahkan pembayaran dari BPJS.

“Waktu datang sama persalinan itu ‘kan emergency juga. Bukan emergency medis, tapi emergency sosial. Nggak mungkin lagi pasien ini kita suruh rujuk ke rumah sakit bersalin, wong sudah mau keluar kok,” ungkapnya.

Edi mengatakan, BPJS Kesehatan terlalu kaku dalam peraturannya sendiri. Pihaknya juga mengalami kesulitan dengan adanya persyaratan dari kebijakan yang baru saja berubah itu. Walhasil, masyarakat yang dirugikan. Edi meminta BPJS Kesehatan paling tidak memberikan toleransi kepada pasien dalam kasus seperti Nia itu. 

“Masyarakat ini ‘kan tidak tahu masih lama atau masih jauh. Jadi kalau pasien sudah masuk IGD, ya, sudahlah klaimnya dibayar aja. Kalau begini jadi banyak merugikan rumah sakit,” keluh dia.

Tentu saja dampak dari permasalahan ini ialah kerugian yang dialami rumah sakit itu sendiri. Dari perubahan aturan tersebut banyak klaim mereka ditolak oleh BPJS lantaran tidak memenuhi syarat. Akhirnya pihaknya harus menanggung beban itu sendiri.

“Iya, makanya banyak klaim-klaim kita itu ditolak. Tidak layak bayar. Akhirnya, ya, kita kerja bakti aja alias nombok,” bebernya.

Edi menyarankan, semestinya tanggung jawab BPJS Kesehatan untuk edukasi kepada pasien yang mau melahirkan. Sehingga, pasien tidak bingung dan mengerti aturan yang menjadi permasalahan bagi pihak rumah sakit selama ini. “Nah, itu tanggung jawabnya BPJS selaku penyelenggara,” pungkasnya. (yad/yud/k1)

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .