MANAGED BY:
SELASA
20 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Senin, 10 September 2018 08:27
Sudah 34 Bacaleg Eks Koruptor Diloloskan Bawaslu

Berdasarkan Putusan Sengketa di Bawaslu Daerah

Hadar Nafis Gumay

PROKAL.CO, JAKARTA   –  Jumlah bakal calon anggota legislatif (bacaleg) mantan narapidana kasus korupsi yang diloloskan Bawaslu daerah bertambah. Hingga kemarin (9/9), tercatat 34 calon anggota dewan yang gugatan sengketanya dikabulkan. KPU tetap menolak melaksanakan putusan tersebut.

 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih menyayangkan putusan-putusan yang dikeluarkan Bawaslu di daerah itu. ’’Memprihatinkan sekali,” ujar Hadar Nafis Gumay, perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, kepada Jawa Pos kemarin.

 Menurut catatan koalisi, kata Hadar, bacaleg eks koruptor yang gugatannya dikabulkan Bawaslu mencapai 34 orang. Yang terbaru adalah bacaleg DPRD Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Dua bacaleg asal PKPI, Raja Zulhindra dan Yuridis, memenangkan gugatan sengketa di Bawaslu setempat. Begitu pula bacaleg DPRD Kabupaten Blitar Edy Muklison dari Partai Golkar diloloskan Bawaslu.

 Hadar tidak tahu berapa lagi bacaleg eks napi koruptor yang akan diloloskan Bawaslu. Pendiri Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) itu terus memantau perkembangan di daerah. Setiap ada bacaleg eks koruptor yang diloloskan, pihaknya langsung mendatanya. ’’Intinya, sampai sekarang ada 34 bacaleg yang lolos. Mereka berasal dari 24 daerah,’’ katanya.

 Seharusnya, lanjut Hadar, setelah ada pertemuan dengan KPU dan DKPP, Bawaslu RI bisa meminta Bawaslu daerah menghentikan proses perkara. Semua pihak harus menunggu putusan MA atas judicial review terhadap PKPU Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Faktanya, Bawaslu RI tetap membiarkan jajaran di daerah mengambil putusan dan terus mengabulkan gugatan para mantan napi korupsi.

 Mantan Komisioner KPU itu berharap agar MA menolak uji materi terhadap PKPU. Dengan begitu, mantan napi korupsi tetap tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR maupun DPD. ’’Perlu kita dorong dan yakinkan MA bahwa ini merupakan kesempatan melakukan pembenahan. Khususnya melalui pemilu,’’ ungkap dia.

 Sementara itu, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, sikap komisinya ajek, tidak berubah. KPU tetap menunda pelaksanaan putusan Bawaslu. ’’Sampai ada putusan MA yang membatalkan PKPU,’’ tegasnya.                `

 Dia menegaskan bahwa PKPU Pencalonan tetap berlaku. Karena itu, dalam pencalegan, pihaknya mengacu kepada aturan yang sudah diundangkan pemerintah. Salah satu diantaranya, menolak bacaleg mantan napi korupsi. Bawaslu juga harus patuh terhadap aturan tersebut.

 Di bagian lain, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa putusan mengabulkan gugatan bacaleg eks napi korupsi dilakukan sendiri oleh Bawaslu di daerah masing-masing. Tidak ada perintah khusus dari Bawaslu RI. ’’Kami hanya meminta mereka memutuskan sesuai dengan UU,’’ ujarnya.

 Menurut dia, PKPU Pencalonan bertentangan dengan UU Pemilu. Sebab, dalam UU tidak ada larangan bagi mantan napi korupsi untuk nyaleg. Dia menegaskan bahwa putusan tersebut hanya mencabut SK KPU provinsi maupun kabupaten/kota terkait dengan penetapan daftar calon sementara. ’’Jadi, tidak membatalkan PKPU,’’ kata dia.(lum/c4/fat/jpg/rus)

loading...

BACA JUGA

Senin, 19 November 2018 09:38

Petahana yang Gugur di Fase Awal, Bakal Gugat Pansel KPU

SAMARINDA – Sembilan nama yang gugur dalam seleksi awal komisioner…

Senin, 19 November 2018 09:37

Masalah Longsor, Air Bersih dan Pendidikan

BALIKPAPAN - Anggota DPRD Dapil Balikpapan Tengah Riri Saswita Diano…

Senin, 19 November 2018 09:35

Warga Butuh Air Bersih dan Ambulans

BALIKPAPAN - Anggota DPRD Dapil Balikpapan Barat Abdul Jabbar menggelar…

Sabtu, 17 November 2018 00:47

Ma'ruf Dilaporkan ke Bawaslu, Paslon Diminta Jaga Bicara

JAKARTA -  Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, dilaporkannya calon wakil…

Sabtu, 17 November 2018 00:46

Kritikan Mega Ingatkan Prabowo

JAKARTA   -   Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, pandangan Ketua…

Sabtu, 17 November 2018 00:46

Hasto Warning Parpol dan Caleg Pengusung

SURABAYA   -  Sekretaris Tim Kampanye Nasional Joko Widodo - Ma'ruf…

Jumat, 16 November 2018 07:49

Sandiaga Uno Ungkap Janji ke SBY

JAKARTA   -  Cawapres Sandiaga Uno bicara soal janji yang…

Jumat, 16 November 2018 07:47

Status KPU Parimo, Kewenangan KPU RI

PALU   -  Dalam sosialisasi rekrutmen anggota KPU kabupaten/kota yang…

Jumat, 16 November 2018 07:46

Bawaslu Belum Pastikan Sanksi

BANJARBARU   -   Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru belum …

Jumat, 16 November 2018 07:45

Dewan Usulkan Puskesmas Baru

BALIKPAPAN  - Tak bisa dipungkiri, wilayah Balikpapan Selatan yang memiliki…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .