MANAGED BY:
KAMIS
22 NOVEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Jumat, 14 September 2018 08:02
Anggaran Pendidikan Capai Rp 451 M

Sabaruddin: Telah Sesuai Undang-Undang

PROKAL.CO, BALIKPAPAN  -  Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 telah disahkan DPRD dan Pemkot Balikpapan melalui penandatanganan kesepakatan bersama dalam rapat paripurna, baru-baru ini.

 KUA-PPAS itu akan menjadi landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan 2019. Dalam pengesahan tersebut, pendapatan Kota Balikpapan tahun 2019 sebesar Rp 1,96 triliun yang terdiri PAD, dana perimbangan, dan lain-lain. Dana ini mengalami penurunan sebesar 3 persen dibanding APBD 2018. Sedangkan PAD mengalami kenaikan dari Rp 675 miliar menjadi Rp 710 miliar. Mengalami peningkatan sebesar Rp 35 miliar.

 Dalam KUA-PPAS 2019 ini, untuk penanganan banjir dianggarkan Rp 123 miliar, pendidikan Rp 451 miliar, dan kesehatan Rp 184 miliar. Pos anggaran pendidikan itu pun dinilai sejumlah kalangan di Kota Minyak cukup tinggi. Sementara untuk penanganan banjir dianggap minim, hanya Rp 123 miliar.

 Menurut Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Sabarudin Panrecalle, anggaran tersebut telah diatur melalui mekanisme dan aturan. Yakni, dana atau anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen dan dana kesehatan minimal 10 persen.

 “Itu sudah kita lakukan dengan seksama karena telah diatur oleh sebuah aturan yang mengikat, yakni undang-undang bahwa pendidikan itu 20 persen dan kesehatan 10 persen,” ujar Sabaruddin, kemarin.

 Menurutnya, aturan ini sudah dipatuhi DPRD Balikpapan dan menjadi komitmen bersama Pemkot Balikpapan. Artinya, DPRD menyadari pendidikan maupun kesehatan memang penting dan urgensi bagi masyarakat.

 “Makanya dari tahun ke tahun, DPRD Balikpapan memonitor seberapa banyak anggaran yang sudah diserap dan berapa anggaran yang memang sudah dialokasikan ke bidang-bidang tersebut,” sambungnya.

 Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, bukan persoalan banyaknya anggaran yang diberikan pada pos pendidikan, karena itu sudah sesuai aturan.

 “Adapun penetapan anggaran pendidikan sebesar Rp 451 miliar itu memang telah diatur dan bukan mengada-ada. Tapi, dalam sebuah aturan dana pendidikan dan kesehatan itu dilakukan bersama-sama, yakni DPRD dan Pemkot Balikpapan,” tutupnya. (dan/vie/k1)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 21 November 2018 08:34

Maksimalkan Bozem dan Penataan Drainase

BALIKPAPAN – Untuk mengurangi terjadinya banjir di Kota Balikpapan, pihak…

Rabu, 21 November 2018 08:31

Pelatihan Budidaya Ikan di Pekarangan

BALIKPAPAN - Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan (DP3) Balikpapan menggelar…

Rabu, 21 November 2018 08:27

SiJempol Tiga Hari di Mall Plaza Balikpapan

BALIKPAPAN - Pelayanan SiJempol DPMPT Kota Balikpapan di Mall Plaza…

Rabu, 21 November 2018 08:24

Pemkot Diminta Serius Atasi Banjir

BALIKPAPAN - Dewan menilai banjir yang terjadi selama ini di…

Rabu, 21 November 2018 08:21

Pemkot Harus Proaktif Mengawal

BALIKPAPAN - Bakal dibangunnya SMK Negeri 7 Balikpapan di wilayah…

Rabu, 21 November 2018 08:19

Anak Stunting Capai 925 Kasus

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota mencanangkan penjaringan kasus stunting pada anak…

Selasa, 20 November 2018 09:18

TOLONGGG YOBBB...!!! Balikpapan Dikepung Banjir

BALIKPAPAN - Hujan yang mengguyur Kota Minyak pada Senin (19/11)…

Selasa, 20 November 2018 09:14

Satpol PP Copot Reklame Terpasang di Pohon

BALIKPAPAN - Puluhan reklame yang terpasang di bahu Jalan MT…

Selasa, 20 November 2018 09:12

Tiga Kelurahan Deklarasikan Bebas BAB

BALIKPAPAN - Sebanyak tiga kelurahan mendeklarasikan kelurahan bebas dari perilaku…

Selasa, 20 November 2018 09:09

Sekretariat DPRD Raih Peringkat Tiga

BALIKPAPAN - Sekretariat DPRD Kota Balikpapan meraih penghargaan dalam Anugerah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .