MANAGED BY:
MINGGU
24 FEBRUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Minggu, 16 September 2018 07:40
MA Putuskan Eks Koruptor Bisa Nyaleg
Viryan Aziz

PROKAL.CO, MAHKAMAH Agung (MA) memutuskan eks napi korupsi dapat nyaleg dalam Pemilu 2019. KPU mengatakan, putusan MA merupakan hal yang sensitif. “Sampai sekarang kami belum terima putusan MA, baru rilisnya. Kita belum tahu nomornya, kita belum tahu detail putusannya. Karena ini masalah sensitif, KPU RI harus hati-hati,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Viryan mengatakan, pihaknya harus membahas putusan tersebut dalam rapat pleno. Sebab, untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) harus melalui uji publik hingga rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR. “Kami perlu sangat tertib, selain menerima putusan itu untuk dibahas dalam rapat pleno,” kata Viryan.

“Untuk merevisi PKPU harus melakukan uji publik, harus RDP. Ada langkah-langkah yang harus dibahas, enggak bisa mengabaikan begitu saja tahapan-tahapan itu,” sambungnya.

Sehingga, menurutnya, KPU perlu berhati-hati dalam merevisi aturan KPU. Agar nantinya tidak ada permasalahan dari hasil revisi yang dilakukan. “Ketika ada putusan MA, kami juga perlu hati-hati dan cermat dalam melakukan penyesuaian di PKPU kami. Sehingga, tidak menghasilkan permasalahan baru. Sampai hari ini ‘kan (hasil putusan) baru berita,” tuturnya.

Dia mengatakan, belum diketahui apakah putusan tersebut juga membolehkan mantan narapidana lain menjadi caleg. Hal ini juga yang menyebabkan situasi menjadi rumit.

“Apakah hanya napi tipikor yang dibatalkan? Kalau hanya tipikor, berarti mantan napi kejahatan seksual dan bandar narkoba tidak bisa jadi caleg, korupsi boleh,” kata Viryan.

“Kalau keputusannya kemudian menyebut tiga-tiganya itu, berarti ketiganya bisa nyaleg, konteks waktunya bagaimana. Jadi situasi sekarang relatif kompleks, maka kami harus hati-hati dan cermat untuk merevisi peraturan kami,” tuturnya.

MA sebelumnya mengabulkan permohonan gugatan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selidik punya selidik, putusan MA itu tak berlaku otomatis.

Hal itu didasari Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiel, Jumat (14/9). Dalam pasal 8 ayat 2 disebutkan, dalam hal 90 hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke badan atau pejabat usaha tata negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. (dtc/vie/k1)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 23 Februari 2019 10:55

Jalan Mukmin Faisyal Segera Dikerjakan

BALIKPAPAN-Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan cukup serius membenahi infrastruktur di…

Sabtu, 23 Februari 2019 10:54

Banjir Perlu Perhatian Serius

SAMARINDA-Permasalahan banjir di Kaltim tidak hanya dialami Kota Samarinda dan…

Sabtu, 23 Februari 2019 10:53

Pemkot Bakal Rekrut 133 PPPK

BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Balikpapan segera akan melakukan rekrutmen pegawai pemerintah dengan…

Sabtu, 23 Februari 2019 10:50

Terbukti Berpolitik, ASN Bisa Dinonjobkan

BALIKPAPAN-Tahun 2019 merupakan tahun politik. Aparatur sipil negara (ASN) diharuskan…

Jumat, 22 Februari 2019 11:41

Bersih-Bersih Pantai, Kapolda Ikut Mengangkut Sampah

BALIKPAPAN-Kemarin (21/2) pukul 07.00 Wita, Polda Kaltim menggelar apel di…

Jumat, 22 Februari 2019 11:39

Berhasil Kumpulkan Sampah hingga 10 Ton

BALIKPAPAN-Apel memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) kemarin (21/2) berlangsung…

Jumat, 22 Februari 2019 11:37

Sembilan Instansi Vertikal Diberi Randis

PENAJAM-Badan Keuangan (BK) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tengah memproses…

Jumat, 22 Februari 2019 11:36

Rekrutmen PPPK, Pemda Bakal Dibantu KemenPAN-RB

BALIKPAPAN-Pemerintah pusat siap memberikan bantuan dana kepada pemerintah daerah (pemda)…

Kamis, 21 Februari 2019 11:55

Balikpapan Siapkan 67 Kuota PPPK

BALIKPAPAN - Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) bakal…

Kamis, 21 Februari 2019 11:52

Mau Bebaskan Lahan di Sungai Ampal, Alas Hak Tanah Didominasi Segel

BALIKPAPAN - Pembebasan lahan Sungai Ampal menjadi fokus Pemerintah Kota…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*