MANAGED BY:
SELASA
25 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Senin, 17 September 2018 08:43
Modal Kursi DPD Dibatasi Rp 15 M

Tak Laporkan Dana Kampanye Bisa Didiskualifikasi

Sarmuji

PROKAL.CO, BANJARMASIN   – Tahapan kampanye Pemilu 2019 sudah ditetapkan mulai 23 September mendatang.  KPU mengingatkan partai peserta pemilu  dan calon Anggota DPD RI  agar segera menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Kalsel Bidang Teknis dan Penyelenggara, Sarmuji mewanti-wanti parpol dan calon untuk memperhatikan tahapan ini. “Tahapan ini wajib diselesaikan peserta pemilu. Parpol dan calon DPD  harus melaporkan dana kampanye mereka paling lambat 23 september mendatang,” tegas Sarmuji kemarin.

Jangan coba-coba mengabaikannya. Sebab tak melaporkan LADK ini ancamannya cukup berat. Parpol maupun calon DPD RI bisa di-diskualifikasi kepesertaannya. Bagi Bakal Caleg DPRD, LADK mereka dilaporkan oleh parpol bersangkutan. Jadi, apa yang harus dicantumkan?

Pertama harus ada nomor rekening khusus dana kampanye  Parpol. Bagi calon anggota DPD,  rekening yang dicantumkan adalah milik mereka pribadi. Pelaporan LADK dilakukan  secara offline. Peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye hingga bantuan dari perseorangan atau golongan. “KPU pun akan dimudahkan memantau siapa saja yang menyumbangkan dana kampanye ke peserta pemilu,” tambah Samuji.

Yang lebih penting, ada pembatasan dana kampanye. Sumbangan  dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp2,5 miliar. Sedangkan badan usaha tidak boleh lebih Rp25 miliar. “Sementara, bagi calon anggota DPD RI maksimal dana kampanye jumlahnya Rp1,5 miliar,” urainya.

Jumlah ini lebih longgar jika dibanding  pada pemilu 2014 lalu. Di 2014, sumbangan dana kampanye perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar dan badan usaha tidak boleh lebih Rp 5 miliar.

Ketua KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengamini jika hal ini harus segera diurus.  Tak ada dispensasi bagi yang terlambat. Parpol dan calon DPD RI bisa di-diskualifikasi jika tak melaporkan LADK.

LADK sendiri dilaporkan sepaket dengan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Jika Caleg terpilih terlambat menyetor LPPDK, maka akan dicoret alias tidak akan ditetapkan sebagai anggota DPRD dan otomatis kursi partai kosong,” tegas Edy. (mof/ay/ran/jpg/rus)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 20 Juni 2019 10:57

Perkuat Silaturahmi Pasca Pemilu

BALIKPAPAN – Halalbihalal menjadi tradisi usai Hari Raya Idulfitri. Hal…

Jumat, 03 Mei 2019 11:24

Garuda dan PKPI Tak Lapor Dana Kampanye

TANA PASER – Dua parpol yakni Garuda dan PKPI hingga…

Selasa, 30 April 2019 11:11

Inventarisasi Petugas KPPS yang Sakit

PENAJAM - KPU Penajam Paser Utara (PPU) penginventarisasi petugas kelompok…

Senin, 29 April 2019 11:32

2.575 Kotak Suara Bergeser ke KPU

PENAJAM - Kotak suara yang berisi surat suara telah digeser…

Jumat, 26 April 2019 11:27

PDIP dan PPP Berebut Kursi Terakhir

PENAJAM- KPU Penajam Paser Utara (PPU) telah mengimput hasil perhitungan…

Kamis, 25 April 2019 12:14

31 Warga Binaan Rutan Ikuti Pemungutan Ulang

BALIKPAPAN - Sebanyak 31 warga binaan di Rumah Tahanan Negara…

Kamis, 25 April 2019 12:13

PMII Nilai KPU Lalai

BALIKPAPAN – Pemilu tahun ini rawan terjadinya konflik. Mulai dari…

Kamis, 25 April 2019 12:12

Maksimal Satu Parpol Raih Empat Kursi

PENAJAM - Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Panitia…

Rabu, 24 April 2019 11:27

Hari ini, Berlangsung di Lima TPS

BALIKPAPAN - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Noor Thoha memastikan…

Rabu, 24 April 2019 11:26

Diterpa Isu Penggelembungan Suara, PKB Santai

TANA PASER – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Paser diterpa isu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*