MANAGED BY:
SABTU
20 OKTOBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Kamis, 11 Oktober 2018 07:52
Timses Jokowi Bantah Soal Hadiah

Bagi Pelapor Korupsi Motif Pencitraan

BERI PENJELASAN: Sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada wartawan.

PROKAL.CO, Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan antikorupsi di tahun terakhir masa jabatannya. Jokowi yang kembali maju di Pemilihan Presiden 2019 sebagai calon petahana, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Aturan tersebut dibuat salah satunya mengatur pemberian apresiasi kepada setiap orang melaporkan dugaan kasus korupsi dengan nilai uang Rp200 juta. Hal itu pun dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

"Ini merupakan gerak kebudayaan untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik, sebagai sebuah gerak kebudayaan menghasilkan tata pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparasi," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/10).

Hasto membantah upaya itu sebagai pencitraan pemerintah, apalagi Jokowi berstatus calon petahana. Menurut Hasto, partisipasi publik perlu dilibatkan dalam pencegahan korupsi dan negara mempertanggungjawabkan dana yang dipungut dari uang rakyat. "Semangatnya kan kita ingin menunjukkan pemberantasan korupsi," kata Hasto.

Sebelumnya Jokowi aturan tata cara pelaksanaan peran, serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Jokowi mengaku menerbitkan PP itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.  

"Memang ini kan kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Ingin ada sebuah partisipasi masyarakat," ujar Presiden Joko Widodo, usai membuka Rakernas LDII di Jakarta Timur, Rabu (10/10).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyambut baik beleid itu. Setidaknya, dengan diterbitkan peraturan ini, semakin banyak masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih maksimal awasi dugaan korupsi di lingkungannya masing-masing.

"Dan ketika perkara korupsi itu dilaporkan tentu saja artinya pengawasan di sekitar lingkungan pelapor tersebut daerah itu akan lebih maksimal nanti. Saya kira positif kalau memang ada peningkatkan kompensasi terhadap pelapor," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada Jakarta Selatan, Selasa 9 Oktober 2018. (ren/viva)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 19 Oktober 2018 07:48

PKS Bersihkan Loyalis Anis Matta

JAKARTA   -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merombak struktur kepengurusan di sejumlah DPW,…

Jumat, 19 Oktober 2018 07:45

Aturan Bawaslu Dikangkangi Caleg

MATARAM  -  Pemasangan alat peraga kampanye (APK) sudah banyak dilakukan peserta pemilu. Tidak…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:11

MPR : Jangan Pilih Caleg Hamburkan Uang Saat Kampanye

KUTAI KARTANEGARA   -  Wakil Ketua MPR, Mahyudin, menyebut biaya politik yang besar saat kampanye…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:09

Rindu Swasembada Pangan Era Pak Harto

 JAKARTA  -  Sebagian masyarakat ada yang rindu sosok Presiden ke-2 Indonesia H Muhammad…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:08

Lima Mantan Koruptor Segera Masuk Daftar Caleg DPD

JAKARTA   - Bawaslu mendesak KPU agar kembali memasukan lima orang mantan narapidana korupsi ke…

Rabu, 17 Oktober 2018 08:08

Bamsoet Sebut Sistem Politik Indonesia Miliki Kekhasan

JAKARTA  -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai sistem politik di Indonesia mempunyai…

Senin, 15 Oktober 2018 08:00

Demokrat PPU Target Tujuh Kursi

PENAJAM  - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan…

Senin, 15 Oktober 2018 07:58

24 Ribu DPT Dihapus

PALANGKA RAYA  -  Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang semula sebanyak 1.737.267 dikurangi menjadi…

Senin, 15 Oktober 2018 07:58

Politikus Gerindra Sarankan Jokowi Minta Maaf

JAKARTA  - Politikus Partai Gerindra Heri Gunawan melihat ada tiga persoalan akut di internal pemerintah…

Sabtu, 13 Oktober 2018 01:01

Jokowi Dinilai Plin Plan

Kabar ditundanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM, setelah sebelumnya mengumumkan kenaikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .