MANAGED BY:
SELASA
11 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Kamis, 11 Oktober 2018 08:01
Warga PPU Bakal Demo ke Dewan

Keluhkan Pelayanan BPJS di Rumah Sakit

PROKAL.CO, BALIKPAPAN -  Ratusan warga Penajam Paser Utara (PPU) yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Masyarakat PPU mengancam akan melakukan demonstrasi ke kantor DPRD PPU hari ini (11/10). Aksi turun ke jalan itu sebagai bentuk kecewa warga yang kerap mendapatkan pelayanan yang tak baik dari rumah sakit lantaran terdapat perbedaan antara pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan dan mereka yang tidak. 

Koordinator Aksi, Henry mengatakan pihaknya telah terlalu sering diperlakukan berbeda oleh rumah sakit yang acapkali menolak maupun memulangkan pasien dengan batasan hari. Hal tersebut jelas membuat warga sakit hati lantaran jarak tempuh mereka ke rumah sakit rujukan di Balikpapan sangat jauh apalagi harus menyeberangi lautan. Sesampainya di Balikpapan, bukannya pelayanan yang baik yang didapat melainkan perbedaan antara peserta BPJS dan Mandiri.

"Sudah sering mas, kami dibedakan. Dirawat dua hari belum sembuh disuruh pulang. Kami ini kan jauh dari sini dirujuknya biasanya ke RSKD Balikpapan, tapi sampai sana malah begitu," komplain Henry saat dihubungi kemarin.

Menurutnya hal yang paling sering dialami ialah pemulangan pasien lantaran telah melebihi platform rawat inap sesuai tarif INA-CBGs yang ditetapkan. Padahal pasien dirasa belum sembuh total dan masih membutuhkan perawatan lebih lanjut namun oleh rumah sakit diminta pulang dengan alasan telah mencapai batas.

"Katanya dua hari aja baru disuruh pulang. Bilangnya itu ada batasan-batasannya sesuai tarif. Malah ada yang butuh operasi saat itu dibedakan juga. Yang pakai BPJS disuruh antre, sementara yang bayar manual langsung didahulukan," protes dia.

Sejatinya permasalahan ini telah dimediasi beberapa kali oleh pemerintah, rumah sakit dan BPJS Kesehatan. Saat itu manajemen BPJS mengatakan tidak ada aturan terkait batasan hari tersebut. Namun fakta yang terjadi ialah pemulangan terhadap pasien karena platform biaya medisnya melebihi yang sudah ditetapkan.

Saat dikonfirmasi Kepala BPJS Kesehatan cabang Balikpapan, Endang Diarty membenarkan tidak ada aturan terkait batasan hari bagi pasien yang dirawat inap. Dia menjelaskan, pasien harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis sampai pasien benar-benar dinyatakan diperbolehkan pulang oleh dokter.

"Nggak ada aturan terkait batasan hari rawat inap. Pasien tetap harus mendapatkan perawatan sesuai indikasi medis, kalau dia belum sembuh misalkan sampai dua hari ya tetap harus dirawat. Kalau dokter sudah menyatakan sembuh dan boleh pulang baru tidak apa-apa. Karena yang punya kewenangan memulangkan pasien itu ya rumah sakit kalau sudah tidak ada indikasi rawat dari dokter jaga di sana," jelas Endang.

 Dirinya mengimbau kepada pasien apabila mengalami hal seperti itu diharapkan lapor ke BPJS Kesehatan agar dapat ditindaklanjuti. Sebab ia sendiri mengakui ada sejumlah laporan yang masuk di tempatnya terkait keluhan pelayanan di rumah sakit seperti yang dikeluhkan warga PPU. Dari laporan tersebut pihaknya akan langsung mengkonfirmasikan kepada rumah sakit untuk menanyakan kondisi pasien yang sebenarnya.

 "Kalau kami evaluasinya itu selalu ada. Cuma kami tahunya di catatan, diklaim itu ya catatan sehat. Kami nggak tahu kondisinya, nggak mungkin juga diperiksain satu-satu pasiennya. Makanya kalau ada kondisi seperti ini mohon bantuan dilaporkan," ungkapnya.

Saat disinggung terkait adanya platform biaya sesuai indikasi medis yang diatur dalam Tarif INA-CBGS diakui Endang memang benar adanya. Namun hal tersebut tidak harus menjadi patokan rumah sakit. Sebab sistem BPJS Kesehatan yang merupakan gotong royong itu harusnya malah menguntungkan rumah sakit. Sehingga tidak dibenarkan bila pasien dipulangkan dengan alasan batasan hari.

"Ya nggak bisa seperti itu. Kan ada beberapa kasus itu kita bayarkan lebih tinggi dibanding pengeluaran rumah sakit. Contoh misalkan sakit A itu di INA-CBGS platformnya Rp 7 juta namun pada kenyataannya perawatan pasien hanya Rp3 juta. Kami tetap membayarkan full Rp 7 juta karena itu hak rumah sakit. Jadi harusnya untung rumah sakit, tinggal manajemennya saja harusnya," urai dia. Sementara itu saat dikonfirmasi kepada Direktur RSKD Balikpapan, Edi Iskandar media ini belum mendapatkan jawaban. (yad/yud)

 

loading...

BACA JUGA

Selasa, 11 Desember 2018 07:49

Aniaya Bayi, Ayah Tiri Dipolisikan

BITUNG   —  Kejadian tragis dialami bayi laki-laki yang masih…

Selasa, 11 Desember 2018 07:49

Pungli Prona, Ketua RT Jadi Tersangka

TANJUNG   -   Ketua RT 5 Desa Uwi Kecamatan Muara…

Selasa, 11 Desember 2018 07:47

Pasang Tiang, Jatuh Tersengat Listrik

BANJARMASIN   -  Empat pekerja pemasang tiang Internet dilarikan ke…

Selasa, 11 Desember 2018 07:45

Warga Pantai Lango ‘Seruduk’ BPN

PENAJAM   -   Warga Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam,…

Senin, 10 Desember 2018 07:51

Baru Tiga Minggu Kerja, Maut Menjemput

PALU   -  Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pimpinan…

Senin, 10 Desember 2018 07:48

TNI Bantah Serang KKSB Pakai Bom

Jakarta  -  TNI membantah tudingan menggunakan serangan bom saat melakukan…

Senin, 10 Desember 2018 07:47

Rektor Janji Beri Konfirmasi

Pekanbaru   -  Rektor sebuah kampus di Pekanbaru, Riau, inisial MR…

Senin, 10 Desember 2018 07:46

Bermain di Laut, Tiga Siswa SD Hilang

BARRU  --  Tiga siswa Sekolah Dasar (SD) dilaporkan hilang di…

Sabtu, 08 Desember 2018 07:31

Dua Polisi Ditangkap Selundupkan Narkotika

KUTACANE  –  Dua oknum kepolisian Polres Gayo Lues, berpangkat Brigadir…

Sabtu, 08 Desember 2018 07:29

Laporan Ombudsman Dinilai Janggal

JAKARTA –  Laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI (ORI)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .