MANAGED BY:
MINGGU
20 JANUARI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BISNIS

Jumat, 02 November 2018 07:49
Gara-Gara Gaji Buruh, Kepala Daerah Bisa Dicopot

Jika Kenaikan UMP Kurang dari 8,03 Persen

-ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA   -  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin seluruh provinsi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sesuai aturan, yaitu 8,03%. Pasalnya, jika tidak dipatuhi, kepala daerah bisa dicopot dari jabatannya.

Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani menyampaikan, sanksi yang diberikan ke kepala daerah dilakukan berjenjang, mulai dari teguran hingga pencopotan permanen.

"Jadi sanksinya itu ada teguran dulu, kemudian pemberhentian sementara 3 bulan, kemudian pemberhentian secara permanen kalau tidak patuh juga," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11).

Sanksi yang diberikan itu pun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Jadi kepala daerah itu artinya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati ada sanksinya diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi sanksinya ya sudah berat juga," ujarnya.

Namun, sejauh ini dia belum menerima laporan adanya provinsi yang menaikkan UMP di bawah 8,03%.

"Kami belum bisa komentar yang belum ada laporannya masuk kepada kami," sebutnya.

Ketetapan kenaikan UMP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ini pun sudah berlaku untuk kenaikan upah 2016. Dia tidak tahu persis apakah selama ini ada kasus seperti itu.

"Kalau penerapannya di lapangan sudah menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan," tambahnya. (dtc/vie)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 19 Januari 2019 07:34

Pengusaha Kuliner Belum Disiplin

SAMARINDA   -  Pemerintah tampaknya perlu melakukan edukasi lebih intensif…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:33

2018, Produksi Migas Pertamina Meningkat 42 Persen

JAKARTA  -  PT Pertamina menutup 2018 dengan kinerja hulu minyak,…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:31

Tekanan Inflasi di Triwulan I Mereda

SAMARINDA  - Tekanan inflasi Kaltim pada triwulan I 2019 diperkirakan…

Sabtu, 19 Januari 2019 07:31

Garuda Naikkan Tiket, Tarif LCC Terkerek

JAKARTA  -  Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie menilai kebijakan…

Jumat, 18 Januari 2019 08:13

BEI Lanjutkan Tren Positif

BALIKPAPAN   -   Bursa Efek Indonesia (BEI) berhasil mencetak pertumbuhan…

Jumat, 18 Januari 2019 08:11

Digelar Setahun, Jadi Festival Kuliner Terlama

BALIKPAPAN  -  Inilah festival kuliner terlama. Bertajuk Go Food Festival…

Jumat, 18 Januari 2019 08:10

Dorong Bangun SPBU di Luar Jawa

SURABAYA   –  Jumlah lembaga penyalur bahan bakar minyak (BBM)…

Jumat, 18 Januari 2019 08:10

Suku Bunga Acuan Masih Bertahan

JAKARTA  –  Bank Indonesia (BI) kembali menahan suku bunga BI…

Jumat, 18 Januari 2019 08:06

Gandeng PT Berlian, Bulog Berdayakan Petani

BALIKPAPAN  -   Pemberdayaan masyarakat utamanya kepada para  petani penting…

Kamis, 17 Januari 2019 07:59

Dirut Pegadaian Beri Apresiasi 750 Gram Emas bagi Nasabah

BALIKPAPAN   --  Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto memberikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*