MANAGED BY:
KAMIS
13 DESEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Selasa, 20 November 2018 10:09
Presiden Jokowi Dukung Nuril

Sudah Laporkan Muslim ke Polda NTB

TUNTUT KEADILAN: Baiq Nuril Maknun yang menjadi korban UU Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik. (GOOGLE)

PROKAL.CO, JAKARTA  –  Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kasus Baiq Nuril Maknun, korban UU ITE yang sudah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung (MA). Terkait hal tersebut, presiden menyampaikan bahwa dirinya menghormati putusan kasasi MA. “Sebagai kepala pemerintahan, saya tidak mungkin, tidak bisa intervensi putusan tersebut,” kata Presiden Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menuturkan, masih ada jalan lain bagi Nuril untuk mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK). Dia mengaku mendukung dilakukan upaya tersebut. ”Kita berharap nantinya melalui PK, Mahkamah Agung dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Saya sangat mendukung Ibu Baiq Nuril mencari keadilan,” imbuhnya.

Selanjutnya, kata Jokowi, apabila dalam upaya peninjauan kembali masih belum mendapatkan keadilan, opsi lain juga bisa diambil. Nuril mengajukan grasi kepada Presiden. Jika sudah sampai tahap itu, presiden berjanji untuk mempertimbangkan. ”Kalau sudah mengajukan grasi ke presiden, nah nanti itu bagian saya,” ucapnya.|

Sementara itu, sejumlah masyarakat sipil mendatangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di Jakarta kemarin (19/11). Dalam kesempatan tersebut, mereka menyerahkan surat permohonan pemberian amnesti beserta 80 ribu petisi dukungan dari masyarakat. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara berharap, besarnya dukungan masyarakat bisa membuat presiden luluh. Sehingga bisa mempertimbangkan pemberian amnesti terhadap Nuril.

Anggara menambahkan, skema pemberian amnesti merupakan jalan yang paling memenuhi unsur keadilan. Sebab, jika menggunakan skema grasi, ada banyak benturan ketentuan. Pertama, grasi hanya bisa diberikan kepada orang yang dipidana minimum dua tahun penjara. Padahal, Nuril hanya dipidana enam bulan.

Kedua, lanjutnya, grasi hanya diberikan untuk orang yang melakukan kesalahan. “Kami anggap tidak adil kalau orang yang nggak melakukan kesalahan minta diampuni kesalahan,” ujarnya. Soal anjuran Presiden untuk menempuh jalur PK, Anggara menilai langkah tersebut pasti dilakukan tim penasehat hukum. Hanya saja, dalam kapasitas sebagai presiden, Jokowi diharapkan melakukan lebih.

Yakni dengan memberi kebijaksanaannya melalui amnesti. Apalagi, jika harus menempuh PK, eksekusi putusan kasasi akan dilakukan. Itu artinya, Rabu (21/11), Nuril akan mulai ditahan. Sementara itu, tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, pihaknya akan mengkaji sejumlah masukan yang diinginkan masyarakat sipil dalam pertemuan kemarin. Termasuk soal keinginan untuk diberikan amnesti. Menurut dia, itu tidak bisa diputuskan buru-buru. ”Apa yang diusulkan dan disampaikan kemari di KSP untuk nanti diteruskan ke Presiden,” ujarnya.

Kemarin, Nuril melaporkan Muslim ke Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan nomor laporan TBL/334.a/XI/2018/NTB/SPKT. Adalah pasal 294 (2) ke-1 KUHP yang dijeratkan kepada mantan atasannya di SMAN 7 Mataram itu. Laporan tersebut dia buat lantaran kian banyak dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan tersebut, mereka berharap kasus Nuril kian terang benderang. Sebab, Nuril adalah korban tindak pelecehan oleh atasan.

Joko Sumadi, penasihat hukum Nuril, menyampaikan bahwa mereka sengaja memilih Polda NTB lantaran dalam kasus UU ITE Nuril dilaporkan ke Polres Mataram. ”Jadi, supaya fair kami ngambilnya ke Polda (NTB) saja,” imbuhnya. Menurut Joko, semula kliennya memang tidak berniat melaporkan Muslim. Dia merasa hukuman dari masyarakat sudah cukup.

Namun, dukungan yang terus menguat membikin Nuril mengambil langkah baru. Yakni melaporkan Muslim. ”Setelah kondisi seperti ini, kemudian dukungan masyarakat yang semakin meluas terhadap kasus ini,” ungkap Joko. Untuk membuktikan laporan tersebut, tim penasihat hukum Nuril juga bakal menjadikan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram sebagai alat bukti. Dalam putusan itu, Nuril dibebaskan dari segala dakwaan jaksa.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA), Nuril masih berstatus terpidana. Oleh majelis hakim lembaga peradilan tertinggi tanah air, Nuril dijatuhi hukuman lima bulan penjara juga denda Rp 500 juta. Menyusul putusan tersebut, Kejaksaan Negeri Mataram sudah menerbitkan surat panggilan untuk Nuril. Besok mereka meminta Nuril menghadap jaksa. Karena itu pula, tim penasihat hukum Nuril mempersiapkan diri.

Joko memastikan, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan berusaha supaya eksekusi putusan MA ditunda. ”Menurut kami memang harus ditunda. Karena, kalau pun dilaksanakan itu kan salinan putusan belum ada,” terang dia. Seharusnya, sambung Joko, eksekusi putusan MA dilaksanakan apabila sudah ada salinan putusan. ”KUHAP itu kan mengatur kalau eksekusi itu dilaksanakan setelah ada salinan putusan,” tambahnya.

Akhir pekan lalu (17/11), tim penasihat Nuril juga sudah meminta penundaan eksekusi. Permintaan itu mereka sampaikan langsung kepada Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, surat panggilan tetap datang. Untuk itu, Nuril bersama tim penasihat hukumnya tetap memenuhi panggilan tersebut. ”Tapi, di sisi lain kami akan menolak kalau kemudian dilakukan penahanan,” kata Joko. Alasannya mereka belum terima salinan putusan.

Kasus pidana yang menimpa Nuril menjadi preseden minimnya perlindungan korban kekerasan seksual. Hal tersebut memicu DPR untuk mempercepat penyelesaian pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Pernyataan itu ditegaskan langsung oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, kasus Nuril menunjukkan hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tidak cermat.

Sebabnya, belum ada UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan. ”Yang terjadi terhadap Ibu Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya. Karena, ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau, melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat, dan martabat kaum perempuan pada umumnya,” kata pejabat yang akrab dipanggil Bamsoet tersebut.

Menurut Bamsoet, situasi itu tidak boleh dibiarkan. Usai masa reses berakhir dan dewan kembali bersidang pada 21 November 2018, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU PKS. ”Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” ujarnya.

RUU PKS, kata Bamsoet, bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, namun juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan (preventif). Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI).

Selain itu, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, dan para pakar hukum pidana juga ikut terlibat. ”Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan,” ujarnya. (bay/far/syn/jpnn)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 12 Desember 2018 07:52

Petani Tewas Dibacok Parang

PANGKEP  --   Darah berceceran di sebuah sawah yang terletak…

Rabu, 12 Desember 2018 07:50

Positif Gila, Peremas Payudara Dikembalikan ke Orangtua

SAMARINDA   -   Berjam-jam Abiyoga Bimantara diperiksa polisi. Sesekali…

Rabu, 12 Desember 2018 07:49

Pesta SS Dibubarkan, Empat Orang Digelandang

SURABAYA    -   Pesta sabu-sabu (SS) di Jalan Sidotopo Sekolahan…

Rabu, 12 Desember 2018 07:48

250 Polisi Jalani Tes Urine

SAMARINDA   –   Matahari belum bersinar terlalu terik, apel…

Rabu, 12 Desember 2018 07:46

Istri Ikut Suami Bobol Rumah

PALEMBANG  -  Lantaran takut dipukuli suami, Fd (19) nekat mencuri…

Selasa, 11 Desember 2018 07:49

Aniaya Bayi, Ayah Tiri Dipolisikan

BITUNG   —  Kejadian tragis dialami bayi laki-laki yang masih…

Selasa, 11 Desember 2018 07:49

Pungli Prona, Ketua RT Jadi Tersangka

TANJUNG   -   Ketua RT 5 Desa Uwi Kecamatan Muara…

Selasa, 11 Desember 2018 07:47

Pasang Tiang, Jatuh Tersengat Listrik

BANJARMASIN   -  Empat pekerja pemasang tiang Internet dilarikan ke…

Selasa, 11 Desember 2018 07:45

Warga Pantai Lango ‘Seruduk’ BPN

PENAJAM   -   Warga Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam,…

Senin, 10 Desember 2018 07:51

Baru Tiga Minggu Kerja, Maut Menjemput

PALU   -  Korban penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), pimpinan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .