MANAGED BY:
SENIN
20 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Rabu, 05 Desember 2018 07:49
Oknum Pejabat Pungli Belum Dipindahkan dari Disdukcapil

SK Pencopotan Jabatan Belum Diteken Bupati

PROKAL.CO, PENAJAM   -   Oknum pejabat eselon IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Penajam Paser Utara (PPU) telah diberi sanksi pencopotan dari jabatannya. Namun, untuk sementara ini oknum tersebut masih ditempatkan sementara di Disdukcapil. Karena surat keputusan (SK) pencopotan sebagai kepala seksi (kasi) belum ditandatangani oleh Bupati Abdul Gafur Mas’ud.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) PPU Surodal Santoso mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) tersebut diangkat sebagai pejabat eselon IV berdasarkan dengan SK bupati. Maka, pencopotan dari jabatannya tersebut juga harus melalui SK bupati. Beberapa hari yang lalu, bupati telah menandatangani naskah sanksi yang diberikan oleh pejabat tersebut sesuai dengan rekomendasi tim investigasi gabungan Inspektorat dan BKPP.

Berdaarkan hasil investigasi, oknum pejabat Disdukcapil ini terbukti melakukan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan surat-surat kependudukan. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, oknum pejabat ini dikenakan sanksi berat. Tim investigasi merekomendasikan dua sanksi berat, yakni sanksi penurunan pangkat dan pencopotan jabatan eselon IV atau dibebastugaskan. Bupati memutuskan memberikan sanksi pencopotan dari jabatan eselon IV.

“Bupati sudah menandatangi terkait dengan pemberians ansi sesuai dengan yangd irekomendasikan oleh tim investigasi. Nah, tinggal SK pencopotan dari jabatannya. Draf SK pencopotan itu sudah rampung dan sudah diantrean untuk ditandatangani bupati. Jadi, sebelum SK pencopotan ini diteken, yang bersangktan masih di Disdukcapil,” kata Surodal pada media ini, kemarin (4/12).

Surodal menekankan, setelah SK pencopotan telah diteken oleh bupati, oknum tersebut dikeluarkan dari Disdukcapil. Dan rencanaya akan ditempatkan di organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain sebagai staf. Namun, BKPP belum memutuskan untuk penempatannya. “Untuk penempatannya setelah keluar dari Disdukcapil, masih didiskusikan,” ungkapnya.

SK pencopotan tersebut, kata Surodal, akan ditembuskan juga ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian untuk pengisian kekosongan jabatan juga akan diajukan ke Kemendagri. “Untuk pengisian jabatan di Disdukcapil harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi, sebelum ada pejabat definitif, maka akan diisi dulu Plt (pelaksana tugas). Untuk Plt-nya kita juga akan diskusikan bersama kepala Disdukcapil. Plt-nya bisa dari internal Disdukcapil dan bisa juga dari luar Disdukcapil,” tandasnya.

Sebelumnya, tim investigasi gabungan Inspektorat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menyimpulka oknum pejabat tersebut terbukti melakukan pungli.

Inspektur Inspektorat PPU Haeran Yusni mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan investigasi dalam waktu seminggu. Sebanyak delapan orang saksi yang diperiksa, termasuk Kepala Disdukcapil PPU dan korban. Warga yang menjadi korban pungli berdomisili di Kecamatan Babulu membenarkan telah memberikan uang sebesar Rp 1 juta kepada oknum pejabat tersebut untuk pengurusan kartu keluarga (KK) dan KTP-el.

Sebelum kasus pungli tersebut mencuat ke media, oknum yang berinisial SK telah mengembalikan uang pungli tersebut kepada korban. “Yang bersangkutan kita mintai keterangan sebanyak tiga kali dan kepala dinasnya dua kali. Hasil keterangan korban, membenarkan telah memberikan uang kepada yang bersangkutan. Dan hal itu juga diberkan oleh yang bersangkutan,” kata Haeran.

Haeran menyatakan, keterangan Kepala Disdukcapil, oknum pejabat tersebut telah melakukan pungli sejak 2015. Pada saat itu juga, Disdukcapil telah melakukan pembinaan dan teguran lisan. “Oknum pejabat itu mengaku ada beberapa warga yang meminta bantuan, ada yang dibantu ada yang tidak. Dia juga mengaku tidak meminta uang ke warga, yang diterima itu hanya inisiatif warga sendiri yang memberikan,” jelanya. (kad)

loading...

BACA JUGA

Senin, 20 Mei 2019 11:06

Dua Ton Bandeng Digasak Maling

PENAJAM- Pembudidaya  Desa Babulu Laut diresahkan dengan kasus pencurian ikan…

Senin, 20 Mei 2019 11:05

BPJS dan RSKD Sudah Sepakat, Pelayanan Kembali Normal

BALIKPAPAN - Permasalahan antara RSKD dengan BPJS Kesehatan berakhir sudah.…

Kamis, 16 Mei 2019 10:59

Kantor Kormi Istiqomah Disatroni Maling, Pelaku ke Gep CCTV

BALIKPAPAN-Di bulan suci Ramadan, Masjid Istiqomah tak luput dari sasaran…

Kamis, 16 Mei 2019 10:58

Aksi Mesum Dilakukan saat Mabuk

BALIKPAPAN-Kasus video mesum pelajar SMP viral di facebook dan menggemparkan…

Rabu, 15 Mei 2019 10:30

Hakim Berhalangan, Dokter Forensik Batal Beri Kesaksian

BALIKPAPAN-Sidang kasus dengan tiga terdakwa yakni Hardjito, Adi Supriyatna, dan…

Senin, 13 Mei 2019 11:48

2.383 Pengendara Dapat Teguran

BALIKPAPAN-Operasi Keselamatan Mahakam 2019 resmi ditutup kemarin (12/5). Dari data…

Senin, 13 Mei 2019 11:46

Perampok Sadis Segera Disidang

BALIKPAPAN-Berkas kasus perampokan sadis yang terjadi di Jalan Martadinata, Kelurahan…

Kamis, 09 Mei 2019 11:38

"Obok-Obok" Dua Eks Lokalisasi Hasilnya Nihil

BALIKPAPAN - Selama bulan suci Ramadan 1440 Hijriah jajaran Satuan…

Kamis, 09 Mei 2019 11:36

Ada Pemeriksaan, Persidangan Ditunda

BALIKPAPAN-Puluhan persidangan pidana yang diagendakan digelar, Rabu (8/5) pagi hingga…

Senin, 06 Mei 2019 11:34

Ikat Korban sebelum Berbuat

SAMARINDA-Perbuatan Paijo (52) tidak bisa diterima nalar. Demi memuaskan nafsu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*