MANAGED BY:
JUMAT
26 APRIL
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

HUKUM DAN KRIMINAL

Senin, 21 Januari 2019 08:27
Tak Sungkan, Rumah Tuhan Dikorupsi

Oknum Pejabat Kemenag NTB Terlibat

TERLALU: Polisi saat menunjukkan aliran dana rehabilitasi masjid lewat rekening bank yang dikorupsi oleh orang yang tak bertanggung jawab.

PROKAL.CO, Dana rehabilitasi untuk masjid yang rusak akibat gempa di NTB jadi bancakan korupsi. Pelakunya, oknum pejabat di lingkup Kemenag kabupaten hingga kanwil NTB. Perilaku koruptif ini dikecam. Bukan saja karena dana bantuannya untuk masjid, tetapi latar belakang instansi pelaku yang berlabel agama tak membuat ketiganya sungkan melakukan pidana.

 

”Nanti kalau keluar Rp 50 juta, kasih kami Rp 10 juta. Kalau keluar Rp 75 juta, kasih Rp 15 juta. Kalau gak (dikasih) nanti (bantuan) dialihkan ke masjid lain,” ujar Takmir Masjid Baiturrahman Khairul Amir, di Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat (Lobar).

 

Khairul mengatakan, orang yang melontarkan permintaan uang sebesar Rp 10 juta dan Rp 15 juta adalah  Basuki Rahman. Staf KUA Gunungsari yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), awal pekan lalu.

 

Permintaan fee dana bantuan diutarakan Basuki ketika pengurus masjid Baiturrahman hendak mengajukan proposal ke Kanwil Kemenag NTB, medio 2018. Kala itu, Kanwil Kemenag NTB menyediakan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk perbaikan 58 masjid se-NTB yang rusak akibat gempa.

 

Setelah proses verifikasi di Kanwil Kemenag, masjid Baiturrahmman masuk sebagai salah satu penerima bantuan. Pengurus masjid diberikan Rp 50 juta yang ditransfer langsung ke rekening.

 

Ketua pembangunan masjid Baiturrahman Muhammad Ali Adhar mengatakan, Basuki meminta bagian sebesar 20 persen dari dana bantuan yang diberikan. Artinya, pengurus harus menyerahkan uang sebesar Rp 10 juta kepada Basuki.

 

Permintaan fee dari Basuki tak langsung diamini pengurus masjid. Mereka berembuk untuk menyikapi permintaan tersebut. ”Sempat ada yang mau kalau uangnya dikembalikan saja. Tapi, tidak bisa karena uang sudah masuk rekening dan masjid membutuhkan untuk pembangunan,” ujarnya.

 

Adhar mengatakan, pengurus sempat menawar untuk dipotong Rp 5 juta. Tetapi, Basuki tidak berkenan. Dia berdalih seluruh masjid yang mendapat bantuan melakukan hal serupa. Yakni, anggarannya diambil sebesar 20 persen dari total dana bantuan.

 

”Katanya disuruh atasan, dia minta siapkan dua amplop. Kita siapkan dan kasih langsung ke dia (Basuki),” terang Adhar.

 

Setelah menerima amplop dari pengurus masjid Baiturrahman, Basuki ditangkap anggota Satreskrim Polres Mataram, Senin (14/1). Saat digeledah ditemukan dua amplop masing-masing berisi Rp 5 juta.

 

Dari penangkapan Basuki, polisi mengembangkan kasus tersebut. Selama satu pekan penyidikan, polisi menetapkan dua tersangka lain, yakni Kasubbag TU Kemenag Lobar  Ikbaluddin serta Kasubbag Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB Silmi.

 

Menurut polisi pola korupsi dana bantuan masjid dilakukan dengan berjenjang. Bermula dari perintah Silmi kepada Ikbal dan diteruskan kepada Basuki untuk meminta fee kepada pengurus masjid.

 

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan, peran pihak lain masih dalam penyidikan jajarannya. Penyidik Unit Tipikor terus menggali keterangan dari ketiga tersangka yang kini ditahan di sel Polres Mataram.

 

”Kemungkinan (tersangka) lain masih kita dalami terus berdasarkan hasil pemeriksaan,” kata Alam.

 

Sejauh ini, polisi menemukan ada lebih dari 13 masjid yang dana bantuannya disunat para tersangka. Dari jumlah tersebut, penyidik tipikor berhasil menyita uang sejumlah Rp 95 juta.

 

Jika ditarik benang merah, jabatan ketiga tersangka di Kemenag tidak bersinggungan langsung dengan alur dana bantuan rehabilitasi masjid. Kewenangan verifikasi hingga penyaluran bantuan, sepenuhnya di bawah kendali Bidang Binmas Islam.

 

Hal ini ditegaskan kembali Kepala Kanwil Kemenag NTB H Nasrudin. ”Tidak ada kaitannya. Yang punya tugas ini Binmas Islam,” kata dia.

 

Karena itu, Nas menduga ketiga tersangka bisa saja bertindak diluar kewenangan mereka. Mencoba-coba mengambil keuntungan atas dana bantuan yang dikucurkan untuk 58 masjid se-NTB.

 

Terlepas dari itu, Kanwil Kemenag NTB menyerahkan sepenuhnya langkah penyidikan kepada aparat penegak hukum (APH). Dia mendukung penuh proses hukum yang kini tengah dilakukan.

 

”Kita serahkan semuanya ke APH,” tuturnya.

 

Apa yang dilakukan ketiga tersangka, kata Nasrudin, mencoreng institusi Kemenag. Kasus ini, disebut Nas menjadi perhatian nasional. Membuat dirinya malu. Ia mengaku sangat prihatin dan miris dengan kejadian itu. Terlebih dana bantuan disalurkan untuk memperbaiki rumah ibadah yang rusak akibat gempa.

 

”Saya secara pribadi dan kedinasan sangat terpukul. Padahal, sudah sering saya ingatkan untuk jangan pernah berpikir mendapat fee atau minta bagian dari proyek-proyek,” tegas Nas.

 

Sementara itu, akademisi sekaligus pegiat antikorupsi Syamsul Hidayat mengatakan, korupsi yang dilakukan oknum pejabat Kemenag sangat memalukan. Dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang mencoba pulih akibat bencana gempa.

 

”Kita sangat menyayangkan ini bisa terjadi, apalagi dilakukan di saat pemulihan akibat bencana,” kata Syamsul.

 

Menurut dia, APH harus menerapkan pidana maksimal untuk ketiga tersangka. Alasannya tentu karena dana yang dikorupsi merupakan bantuan untuk korban gempa dan pelakunya yang berasal dari institusi berlabel agama.

 

”Pelakunya oknum pegawai Kemenag yang harusnya jadi teladan. Panutan. Karena mereka lebih memahami nilai keagamaan,” sebut dia.

 

Setelah penetapan tiga tersangka, Syamsul berharap penyidik bisa terus mengembangkan kasus tersebut. Mencari pihak lain yang ikut bertanggung jawab. ”Modus korupsi itu biasanya terorganisir, melibatkan orang lain, dilakukan secara berjamaah,” ujarnya.

 

Mengenai hukumannya, kata Syamsul, ketiga tersangka masuk dalam dugaan korupsi pemerasan atau gratifikasi. APH diharapkan bisa memaksimalkan hukuman sesuai Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(wahidi akbar sirinawa/r2/jpnn)

loading...

BACA JUGA

Kamis, 25 April 2019 12:16

Pelaku Video Mesum Jalani Sidang Perdana

BALIKPAPAN-Masih ingat kasus video mesum pelajar SMP yang viral di…

Rabu, 24 April 2019 11:38

Korban Laka Akhirnya Meninggal, Sopir Truk Ditetapkan sebagai Tersangka

BALIKPAPAN - Korban lakalantas di Tanjakan Mazda bernama Ernawati (32)…

Rabu, 24 April 2019 11:35

Nota Keberatan Ditolak Hakim

BALIKPAPAN-Sidang kasus penyebaran hoax surat suara tercoblos sebanyak tujuh kountainer…

Selasa, 23 April 2019 11:55

Identitas Kerangka Manusia Belum Terungkap

PENAJAM-Memasuki hari ketujuh, identitas kerangka manusia yang ditemukan di Desa…

Selasa, 23 April 2019 11:54

Sidang Pembunuhan di Tempat Cucian Mobil Ditunda

BALIKPAPAN- Karena salah satu majelis hakim berhalangan hadir, sidang kasus…

Selasa, 23 April 2019 11:53

Keterangan Saksi Tak Sesuai BAP, Hakim Skors Persidangan

BALIKPAPAN- Sidang lanjutan dengan tiga orang terdakwa yakni Hardjito, Adi…

Senin, 15 April 2019 11:56

Uang Raib Capai Rp 64 Juta

TARAKAN-Kasus dugaan skimming, dengan korban sejumlah nasabah Bank Central Asia…

Jumat, 12 April 2019 11:21

Ipong Tunggu Tuntutan Jaksa

BALIKPAPAN-Terdakwa Hasto Purnomo alias Ipong (50), pelaku pembakaran rumah di…

Jumat, 12 April 2019 11:20

Perampok Sadis Segera Diadili

BALIKPAPAN-Berkas tersangka Fahri Ibnu Irawan (35) warga Jalan Gunung 4,…

Rabu, 10 April 2019 11:17

Riki Jadi Pengedar Narkoba Tanpa Modal

PENAJAM- Riki Riyanto (23), pengedar narkoba di wilayah Kecamatan Waru…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*