MANAGED BY:
SABTU
23 MARET
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

PPU-PASER

Rabu, 13 Februari 2019 10:38
Fraksi Golkar-Demokrat Dorong Pembentukan Pansus

Terkait Penanganan Masalah Lahan HGU PT TKA

Fadliansyah

PROKAL.CO, PENAJAM - Fraksi Golkar dan Demokrat DPRD Penajam Paser Utara  (PPU) telah sepakat untuk mendorong pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait dengan masalah hak guna usaha (HGU) PT Triteknik Kalimantan Abdadi (TKA). Usulan pembentukan pansus digagas usai menerima aspirasi dari warga Kelurahan Pantai Lango, Gersik dan Jenebora yang melakukan aksi damai di BPN PPU dan DPRD PPU, kemarin.

Warga menyampaikan aspirasi terkait dengan lahan mereka yang masuk di HGU PT TKA. Perwakilan dari ratusan warga yang melakukan aksi damai tersebut melakukan pertemuan dengan anggota DPRD . Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD PPU Nanang Ali dihadiri sejumlah anggota DPRD PPU.

Ketua Komisi I DPRD PPU Fadliansyah mengatakan, warga meminta bantuan untuk memperuangkan lahan warga yang masuk dalam HGU PT TKA tersebut akar dikembalikan. Meskipun lahan warga yang masuk HGU tersebut belum dikelola oleh PT TKA, tetapi warga tidak bisa menerbitkan sertifikat kepemilihan lahan. Dua fraksi telah sepakat untuk membentuk Pansus HGU PT TKA. Yakni Demokrat dan Golkar.

 “Fraksi Golkar dan Demokrat sudah setuju membentuk pansus untuk memperjuangkan pengembalian lahan warga yang masuk HGU PT TKA tersebut,” kata anggota Fraksi Golkar ini.

Namun untuk membentuk pansus, kata Fadliansyah, harus ada mekanisme yang harus dilalaui. Berdasarkan dengan aturan yang ada, pembentukan pansus tersebut harus mendapat persetujuan melalui rapat paripurna DPRD.  “Sesuai dengan Keputusan DPRD PPU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, bahwa pansus dapat dibentuk melalui usulan anggota DPRD dan disetujui di rapat paripurna,” terangnya.

Fadliansyah menekankan, pansus tersebut ditarget terbentuk paling cepat pada awal Maret mendatang. Karena saat ini, DPRD fokus menyelesaikan pembahasan Raperda RPJMD. “Paling cepat bulan Maret, sudah terbentuk pansus tersebut,” terangnya.

Senada, Wakil Ketua II DPRD PPU Syahrudin M Noor mengatakan, pembentukan pansus minimal mendapat persetujuan 50 persen tambah 1 dari jumlah fraksi di DPRD. “DPRD ada enam fraksi. Jadi, minimal empat fraksi yang setuju baru bisa terbentuk pansus tersebut,” ujar Syahrudin.

Anggota Fraksi Demokrat ini menekankan, pihaknya telahs epakat bersama Fraksi Golkar untuk membentuk Pansus HGU PT TKA. “Kami mendorong pembentukan pansus tersebut karena menilai permasalahan ini juga sudah mentok di pemerintah daerah. Jadi, kami di DPRD berusaha membantu masyarakat untuk mengembalikan hak tanah mereka yang masuk dalam HGU PT TKA,” tuturnya.

Syahrudin menekankan, pansus bertugas mengumpulkan data-data valid terkait dengan lahan HGU tersebut. Hasil dari pansus tersebut akan disampaikan ke pemerintah pusat agar lahan warga dikembalikan. Sebagai pegangan dasar adalah surat Kanwil BPN Kaltim terkait dengan lahan HGU PT TKA. Dari total HGU seluas 4.346,05 hektare. Namun, yang dimanfaatkan perusahan hanya 1.276,23 hektare. Sementara lahan yang belum digarap atau masuk kategori tanah terlantar seluas 3.069,82 hektare. “Hasil pansus nantinya mendoro pemerintah pusat untuk melepas lahan warga tersebut. Kemudian PT TKA juga mengalami persoalan lain, karyawannya sudah setahun belum terima gaji,” tandasnya. (kad/rus)

 

 

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 23 Maret 2019 10:25

Antisipasi Gangguan Pemilu

TANA PASER– Ratusan massa menggeruduk kantor KPU Paser karena tidak…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:23

Ruang Tunggu Pelayanan Disdukcapil Tak Representatif

PENAJAM- Ruang tunggu pelayanan adminitrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:22

Didominasi Perkara Narkoba

TANA PASER– Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Paser dalam kurun waktu tiga…

Sabtu, 23 Maret 2019 10:21

2020, Fokus Pada Infrastruktur, Pendidikan dan Layanan Publik

TANA PASER– Dalam penyusunan RKPD 2020, Pemkab Paser memprioritaskan sejumlah…

Jumat, 22 Maret 2019 10:40

Kasus Illegal Logging Sudah Tahap dua

TANA PASER– Berkas kasus pembalakan liar di kawasan Cagar Alam…

Jumat, 22 Maret 2019 10:39

2.400 Warga Mampu Pindah ke PBI PBD

PENAJAM- Belasan ribu warga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terdaftar…

Jumat, 22 Maret 2019 10:38

WTP Maridan Mampu Layani 800 SR

PENAJAM- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Penajam…

Jumat, 22 Maret 2019 10:36

Kelola Kolam Ikan dan Lahan Pertanian

TANA PASER– Di tengah kesibukan mempersiapkan diri untuk pengamanan Pileg…

Kamis, 21 Maret 2019 10:27

Jaga Stabilitas Harga dan Cegah Permainan Tengkulak

PENAJAM- Sekretaris Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron…

Kamis, 21 Maret 2019 10:25

Perbaiki Gizi, Bentuk Tim Penanggulangan Stunting

PENAJAM- Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pernah mendapat predikat tertinggi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*