MANAGED BY:
RABU
19 JUNI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Selasa, 11 Juni 2019 10:38
DPRD Minta Tunggakan BPJS Kesehatan Jadi Prioritas

Masih Jadi Tanggungan Warga, Berharap Agar Diselesaikan Pemkab PPU

Syamsuddin Alie

PROKAL.CO, PENAJAM- Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi perhatian DPRD Penajam Paser Utara (PPU). Mereka meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera membahas pembayaran tunggakan ini dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Agar masalah kepesertaan warga yang didaftarkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD ini, bisa segera terselesaikan.

Ketua Komisi II DPRD PPU Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Syamsuddin Alie menilai banyak faktor yang menjadi penyebab banyak warga yang menunggak pembayaran iuran JKN-KIS tersebut. Menurut data BPJS Kesehatan cabang Balikpapan berjumlah 13 ribu orang. Dengan tunggakan mencapai Rp 3,5 miliar. “Kami berharap ini bisa diselesaikan Pemkab PPU. Alasan mereka menunggak, mungkin karena persoalan yang dinamis. Apalagi tunggakan ini, masih menjadi kewajiban yang harus mereka lunasi di kemudian hari,” kata dia.

Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) PPU ini menerangkan salah satu penyebab banyaknya warga yang menunggak itu, karena terkena PHK. Atau penyebab lainnya, penanggung yang rutin membayar iuran JKN-KIS-nya meninggal dunia. “Jadi tidak ada lagi persoalan kesehatan yang tidak tertangani. Apalagi ini tanggung jawab pemerintah. Mau kaya atau miskin harus tetap dijaminkan kesehatan. Terserah nantinya, kalau ingin pindah kepesertaannya,” imbuh Syamsuddin Alie.

Namun demikian, pihaknya mengapresiasi program Pemkab PPU yang ingin menanggung iuran kepesertaan JKN-KIS seluruh warganya tersebut. Di mana pada tahun ini dialokasikan anggaran sekira Rp 20,3 miliar. Untuk pembayaran iuran fasilitas kesehatan kelas III selama setahun. “Tetapi yang tidak kalah penting adalah verifikasi dan validasi datanya. Karena ada beberapa temuan masih ada warga yang sudah pindah dan meninggal dunia yang didaftarkan,” pesan dia.

Anggota DPRD dari daerah pemilihan (dapil) Waru-Babulu ini pun meminta peran serta masyarakat untuk melaporkan jika ada warga yang pindah atau meninggal dunia. Kepada Ketua RT atau Kepala Dusun. “Kerja teman-teman di lapangan sudah maksimal. Tapi ada hal-hal yang masih kurang. Ini yang butuh dukungan dari masyarakat,” ucapnya. (adv/*/kip)

 

loading...

BACA JUGA

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*