MANAGED BY:
SENIN
17 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

UTAMA

Minggu, 30 April 2017 10:30
KPK Berhak Tolak Beri Keterangan

Posisi Hak Angket Berpotensi Lemah

-

PROKAL.CO,

JAKARTA – Hak Angket yang digulirkan DPR untuk menyelidiki kasus E-KTP bakal menjadi blunder bagi Senayan. Dari sisi konstitusional, hak angket tersbeut tidak memiliki kekuatan. Selain itu, penggunaan hak angket itu menyalahi ketentuan yang ada dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

UU tersebut mengatur, hak angket baru bisa dilakukan bila ada pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. UU atau kebijakan yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berimplikasi luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof Jimly Asshiddiqie menuturkan, memang aka nada benturan kewenangan konstitusional saat hak angket itu dilaksanakan. Di satu sisi, hak angket merupakan hak konstitusional DPR. di sisi lain, KPK punya kewenangan konstitusional berkaitan dengan proses hukum.

Menurut Jimly, proses hukum merupakan bagian dari kekuasan kehakiman. “Sudah mutlak konstitusi mengatakan, kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Itu lebih tinggi dari kedaulatan rakyat,” terangnya saat dikonfirmasi kemarin. Itu berlaku di semua negara demokrasi, baik yang menganut sistem presidensial ataupun parelementer.

Karenanya, kedua hal tersebut tidak bisa dibenturkan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menuturkan, silakan saja bila DPR hendak menggunakan hak angket. Menyelidiki apa yang dirasa salah. “Tapi, KPK punya kebebasan untuk memberi atau tidak memberi (keterangan), tergantung kriteria apakah masuk proses hukum atau bukan,” lanjutnya.

Senada dengan Jimly, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Parahyangan Bandung Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa hak angket DPR punya batasan. Batasan itu sudah diatur dalam UU MD3. Yakni, berkaitan dengan UU atau kebijakan yang berdampak pada kepentingan umum. “Ini kepentingan umumnya apa?” tanya dia.

Halaman:

BACA JUGA

Senin, 17 Mei 2021 15:31

Status RT 47 Graha Indah Turun, Kini Zona Orange

Satuan Tugas Covid-19 Kota Balikpapan menurunkan status kawasan RT 47…

Senin, 17 Mei 2021 12:25

Densus Gadungan, Berlagak Sok Jago, Memeras dan Pukuli Korban

Seorang pria berlagak sok kuasa dan sok jago. Bahkan dia…

Senin, 17 Mei 2021 10:38

Rusak Fasilitas Masjid, Pria Ini Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa

AS, pelaku pengrusakan fasilitas Masjid Al Ikhwan di Balikpapan Baru…

Senin, 17 Mei 2021 10:35

HARU..!! Warga Lapas Lepas Rindu dengan Daring

Penerapan protokol kesehatan (Prokes) sebagai antisipasi terhadap penyebaran Covid-19 mendorong…

Senin, 17 Mei 2021 10:14

104 Ribu Peserta BPJS Kesehatan di Balikpapan Menunggak Pembayaran

Sebanyak 104.175 peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan di Kota…

Sabtu, 15 Mei 2021 13:25

Lepas Lebaran, Harga Bapok Masih Tertahan

JAKARTA– Sesuai prediksi, harga sejumlah bahan pokok masih tetap tinggi…

Rabu, 12 Mei 2021 12:14

Jika 25 Kg Sabu Berhasil Diedarkan, 125 Ribu Orang Bisa Terlibat

Peredaran kasus narkotika di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) terbilang masih…

Rabu, 12 Mei 2021 12:11

REKOR BARU..!! Polda Kaltim Gagalkan Peredaran 25 Kg Sabu

Peredaran kasus narkotika di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) terbilang masih…

Rabu, 12 Mei 2021 12:08

Peras, Menipu dan Aniaya Warga, Polisi Gadungan Dibekuk Polisi Asli

Apa yang dilakukan seorang pria berinisial ADF benar-benar tidak patut…

Rabu, 12 Mei 2021 12:05

Ngaku Temukan Kunci di Jalan, Pria Ini Gasak Motor

 Kasus pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kota Balikpapan masih marak.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers