MANAGED BY:
SELASA
16 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Rabu, 03 Oktober 2018 23:42
Pemerataan Jadi Arus Utama Pembangunan

DPD RI Inisiasi RUU Pemerataan Pembangunan Daerah

PERJUANGKAN: Senator asal Kaltim, Drs HM Idris (berdiri depan, nomor tiga dari kiri) bersama anggota DPD RI Komisi 1 saat uji sahih RUU Pemerataan Pembangunan Daerah di Bandar Lampung, baru-baru ini. Tampak pula bersama para pembicara dan mahasiswa yang hadir.

 

 

JAKARTA- Setelah kemerdekaan masalah utama dalam pembangunan di Indonesia adalah masih tingginya tingkat kesenjangan antar daerah dan antar desa-kota.

Karenanya berangkat dari upaya untuk lebih mendorong tingkat pemerataan pembangunan di daerah DPD RI menginisiasi lahirnya RUU Pemerataan Pembangunan Daerah dengan menggelar uji sahih RUU ini pada Selasa (2/10) di Universitas Mitra Indonesia Lampung.

Ketua Komite 1 DPD RI,  Benny Ramdhani menegaskan perlunya keberpihakan pemerintah untuk lebih memakmurkan rakyat di daerah melalui payung undang-undang.

Mengingat peraturan selama ini belum cukup mampu mengatasi kebijakan pembangunan.

"Kita mengapresiasi upaya kebijakan pemerintah Jokowi dengan menggeser paradigma pembangunan yang semua Jawa Centris menjadi Indonesia Centris dengan mengedepankan pembangunan Indonesia dari perbatasan dan pinggiran," ungkapnya.

Namun demikian upaya pemerintah tersebut belum cukup sehingga perlu kepastian dan keberlanjutan kebijakan pemerintah terutama dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan khususnya ketimpangan antar daerah.

"DPD menginisiasi lahirnya trisula RUU yang berpihak pada daerah sebelum RUU Pemerataan Pembangunan Daerah ini,  DPD juga telah menginisiasi lahirnya  RUU Pengelolaan Perbatasan, RUU Pengelolaan Kepulauan dan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat yang di Uji sahihkan di Universitas Balikpapan  Provinsi Kalimantan Timur," tambah  Drs H Muhammad Idris S,  Senator dari Dapil Kalimantan Timur Kalimantan Utara ini.

Ditambahkan perwakilan DPD RI asal Lampung,  DR Andi Surya,  dipilihnya Lampung sebagai salah satu wilayah untuk melakukan uji RUU pemerataan pembangunan daerah sudah sangat tepat lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang pintu masuk pulau Sumatera dan replika keragaman Indonesia karena banyaknya suku, " kata Andi Surya.

Menurut I Made Suwandi salah satu Tim Ahli RUU pemerataan pembangunan daerah tersebut menjadi panduan daerah dalam melahirkan kebijakan untuk mengatasi pemerataan pembangunan.

Wakil Rektor 1 Universitas Mitra Indonesia Zamahsjari Sahli menyatakan forum uji sahih penting bagi perguruan tinggi karena wujud nyata dalam implementasi Tri Dharma perguruan tinggi dan media pengabdian masyarakat.

"Bagi dosen atau peneliti yang memiliki concern terhadap kebijakan pembangunan dapat menalaah lebih lanjut RUU yang diinisiasi DPD i ni, " ungkap dia.

PLT asisten pembangunan bidang ekonomi dan pembangunan probinsi Lampung Taufik Hidayat membacakan sambutan Gubernur Lampung dikatakan pemerataan harus menjadi arus utama pembangunan ini mengingat pembangunan sekarang masih terkonsentrasi di pulau Jawa.

Uji sahih RUU pemerataan pembangunan daerah dihadiri oleh segenap civitas akademika Universitas Mitra Indonesia para peneliti dan dosen serta dinas terkait.

Anggota DPD yang turut Hadir dalam uji sahih antara lain DR Andi Surya,  Drs H Muhammad Idris dari Provinsi Kalimantan Timur dan Utara,  AD Khaly dari provinsi Gorontalo dan H M Sofwat Hadi dari Provinsi Kalimantan Selatan. 

Nara sumber uji sahih RUU pemerataan pembangunan antara lain Ir Taufik Hidayat Kepala Bappeda provinsi Lampung,  Ir Desmond pengajar dari Universitas Mitra Indonesia dan DR HS Tisnanta dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Lampung. (**/han/cal)

 


BACA JUGA

Senin, 01 Agustus 2022 10:50

Rekayasa Lalin untuk Antisipasi Lakalantas Maut di Turunan Muara Rapak

Untuk menghindari terulang kembali kecelakaan maut di turunan bundaran Muara…

Jumat, 24 Juni 2022 10:49

Larangan Memakai Sandal Jepit Saat Berkendara, Kasatlantas Polres Paser Tegaskan Masih Sebatas Imbauan

Adanya larangan memakai sandal jepit saat berkendara masih menyita perhatian…

Selasa, 21 Juni 2022 13:29

356 Calon Jemaah Haji Sudah Masuk Embarkasi Batakan

Sebanyak 356 jemaah haji dijadwalkan akan mulai melakukan pemondokan di…

Rabu, 27 April 2022 12:21

DLH Tambah Armada Sampah saat Lebaran

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan berencana menambah kendaraan angkutan…

Senin, 21 Maret 2022 11:13

Balikpapan Kedatangan Vaksin dari India, Covovax

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menerima vaksin covid-19 jenis Covovax. Vaksin…

Selasa, 18 Januari 2022 10:40

Jalan Asrama Bukit Amblas, Kondisi Semakin Parah

Jalan di kawasan komplek TNI AD Asrama Bukit RT 63…

Rabu, 17 November 2021 13:50

Nasib..Nasib...!! Tertipu Motor Murah di Online, Raib Deh Uang Jutaan

Kejahatan penipuan secara online seperti tak ada habisnya. Sebagaimana yang…

Selasa, 27 Juli 2021 13:06

PPKM Level 4 Aktivitas Usaha Diperlonggar, Makan Ditempat Diperbolehkan dengan Kapasitas 30 Persen

Pemerintah Kota Balikpapan kembali memberikan kelonggaran kepada pengusaha kafe dan…

Senin, 05 Juli 2021 11:50

Percepat Sertifikasi Aset Daerah, Pemkot Balikpapan Gandeng Kejaksaan

Pemerintah Kota Balikpapan berencana melibatkan kejaksaaan dalam mempercepat proses sertifikasi…

Rabu, 02 Juni 2021 11:57

Waspada Paket Misterius Via COD

 Siapa yang tak senang jika mendapatkan paket kiriman, terlebih barang…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers