MANAGED BY:
KAMIS
22 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Kamis, 11 Oktober 2018 07:52
Timses Jokowi Bantah Soal Hadiah

Bagi Pelapor Korupsi Motif Pencitraan

BERI PENJELASAN: Sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada wartawan.

PROKAL.CO, Presiden Joko Widodo menerbitkan kebijakan antikorupsi di tahun terakhir masa jabatannya. Jokowi yang kembali maju di Pemilihan Presiden 2019 sebagai calon petahana, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.

Aturan tersebut dibuat salah satunya mengatur pemberian apresiasi kepada setiap orang melaporkan dugaan kasus korupsi dengan nilai uang Rp200 juta. Hal itu pun dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintahan Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.

"Ini merupakan gerak kebudayaan untuk menghasilkan tata pemerintahan yang baik, sebagai sebuah gerak kebudayaan menghasilkan tata pemerintahan yang mengedepankan akuntabilitas dan transparasi," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (10/10).

Hasto membantah upaya itu sebagai pencitraan pemerintah, apalagi Jokowi berstatus calon petahana. Menurut Hasto, partisipasi publik perlu dilibatkan dalam pencegahan korupsi dan negara mempertanggungjawabkan dana yang dipungut dari uang rakyat. "Semangatnya kan kita ingin menunjukkan pemberantasan korupsi," kata Hasto.

Sebelumnya Jokowi aturan tata cara pelaksanaan peran, serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi. Jokowi mengaku menerbitkan PP itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.  

"Memang ini kan kita menginginkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk bersama-sama mencegah dan mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya korupsi. Ingin ada sebuah partisipasi masyarakat," ujar Presiden Joko Widodo, usai membuka Rakernas LDII di Jakarta Timur, Rabu (10/10).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyambut baik beleid itu. Setidaknya, dengan diterbitkan peraturan ini, semakin banyak masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih maksimal awasi dugaan korupsi di lingkungannya masing-masing.

"Dan ketika perkara korupsi itu dilaporkan tentu saja artinya pengawasan di sekitar lingkungan pelapor tersebut daerah itu akan lebih maksimal nanti. Saya kira positif kalau memang ada peningkatkan kompensasi terhadap pelapor," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jl Kuningan Persada Jakarta Selatan, Selasa 9 Oktober 2018. (ren/viva)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 20 Agustus 2019 11:13

PDIP Targetkan Menang Pilkada Kaltim

BALIPAPAN -PDIP menargetkan untuk memenangkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada…

Selasa, 20 Agustus 2019 11:11

Syahrudin dan Jhon Kenedi Bersaing Rebut Posisi Ketua

PENAJAM-Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019,  Partai Demokrat di Kabupaten Penajam…

Selasa, 13 Agustus 2019 09:32

Bawaslu Programkan Pendidikan Politik

PENAJAM-Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Penajam Paser Utara…

Selasa, 13 Agustus 2019 09:30

Hendra Wahyudi Kandidat Ketua DPRD Paser

TANA PASER-Teka teki siapa yang diusulkan PKB untuk mengisi kursi…

Kamis, 08 Agustus 2019 10:00

Rizal : NasDem Siap Berkoalisi

BALIKPAPAN-Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tidak mengetahui istrinya Hj…

Kamis, 08 Agustus 2019 09:56

Anggota DPRD Paser Terpilih Segera Ditetapkan

TANA PASER-Sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Paser terpilih periode 2019-2024…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:29

Bawaslu Diminta Pertahankan Kinerja

BALIKPAPAN - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Fritz Edward…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:43

Golkar Masih Buka Peluang Koalisi

TANA PASER - Tahapan pemilihan bupati (Pilbup) belum dimulai Komisi…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:41

Fraksi Gabungan PAN-PBB Minta Kejelasan Bupati

PENAJAM - Fraksi Gabungan (PAN-PBB) DPRD Penajam Paser Utara (PPU)…

Selasa, 30 Juli 2019 10:20

Wajib Hukumnya Jaga NKRI

BALIKPAPAN- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Dr Marsudi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*