MANAGED BY:
JUMAT
27 MEI
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Sabtu, 20 Oktober 2018 01:00
Lurah Sepaku Terbukti Langgar Kode Etik ASN

Bawaslu Segera Kirim Rekomendasi ke Bupati PPU

Erwin

PENAJAM  -  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah memplenokan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Lurah Sepaku Haridsyah, Kamis (18/10). Salah satu lurah di Kecamatan Sepaku ini, memfosting poster salah satu caleg DPR RI di media sosial (medsos) facebook.

Ketua Bawaslu PPU Edwin Irawan mengatakan, berdasarkan hasil pleno komisioner Bawaslu PPU, lurah Sepaku tersebut terbukti melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN). Merujuk edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019, ASN dilarang like dan memposting gambar calon legislatif di media sosial.

“Mengacu pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan edaran Menpan RB, terlapor diduga melanggar kode etik,” kata Edwin Irawan pada media ini, kemarin (19/10).

Edwin Irawan menyatakan, surat rekomendasi dugaan pelanggaran kode etik ASN yang melibatkan lurah Sepaku akan dilayangkan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau bupati PPU. Kemudian surat rekomendasi tersebut ditembuskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Banjarmasin.

“Hari Senin (22/10) kami kirim surat rekomendasi terkait dengan temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan lurah Sepaku ke bupati yang dilengkapi dengan hasil kajian.  Mengenai sanksi, itu kewenangan pemerintah daerah. Kami di Bawaslu hanya merekomendasikan sesuai dengan pelangagrannya,” ujarnya.

Temuan dugaan pelanggaran kode etik ASN di tahapan kampanye Pileg dan Pilpres 2019 tersebut, Edwin Irawan menekankan, pihaknya tetap mengawal rekomendasi yang dilayangkan ke bupati. “Kami tetap mengawal dugaan pelanggaran kode etik yang dilkukan lurah Sepaku sampai pemerintah memberikan sanksi kepegawaian,” tutur dia.

Kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Haridsyah ditemukan oleh Panwascam Sepaku. Temuan tersebut diregistrasi di Bawaslu PPU pada 29 September 2019. Edwin Irawan menekankan, sehari sebelum temuan dugaan pelanggaran tersebut diplenokan di Bawaslu, poster caleg DPR RI masih ada di laman facebook terlapor.

Selama kasus ini bergulir, lurah Sepaku selaku terlapor diangap tidak kooperatif. Panwascam Sepaku tiga kali melayangkan surat untuk klarifikasi. Namun, yang bersangkutan tidak pernah memenuhi surat panggilan klarifikasi tersebut. Kemudian Bawaslu PPU bersurat lagi melalui pemerintah daerah, tetapi panggilan tersebut tidak pernah dipenuhi. “Terlapor ini empat kali disurati untuk larifikasi. Panwascam tiga kali bersurat dan Bawaslu satu kali. Tapi, terlapor tidak datang memberikan keterangan. Kami menganggap ASN ini tidak kooperatif,” terangnya.

Meskipun tidak keterangan dari terlapor, Edwin Irawan menegaskan, pihaknya tetap memproses kasus pelanggaran kode etik tersebut. “Proses penanganan pelanggaran itu, kita diberi batas waktu 14 hari. Kita sudah bersurat empat kali untuk klarifikasi, tapi yang bersangkutan tampaknya sengaja tidak mau datang. Bahkan kami medatangi langsung kantor lurah Sepaku, tapi yang bersangkutan tidak ada di tempat. Jadi, meskipun tidak ada keterangan atau klarifikasi dari terlapor, kasus dugaan pelanggaran ini tetap diplenokan,” pungkasnya. (kad/yud)

 

loading...

BACA JUGA

Jumat, 13 Mei 2022 11:15

Penunjukan Pj Kepala Daerah Rawan Gugatan

Pemerintah tampak tetap pada mekanisme lama pemilihan penjabat kepala daerah;…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers