MANAGED BY:
SENIN
16 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

BISNIS

Jumat, 02 November 2018 07:49
Gara-Gara Gaji Buruh, Kepala Daerah Bisa Dicopot

Jika Kenaikan UMP Kurang dari 8,03 Persen

-ilustrasi

PROKAL.CO, JAKARTA   -  Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjamin seluruh provinsi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2019 sesuai aturan, yaitu 8,03%. Pasalnya, jika tidak dipatuhi, kepala daerah bisa dicopot dari jabatannya.

Direktur Pengupahan Kemnaker Andriani menyampaikan, sanksi yang diberikan ke kepala daerah dilakukan berjenjang, mulai dari teguran hingga pencopotan permanen.

"Jadi sanksinya itu ada teguran dulu, kemudian pemberhentian sementara 3 bulan, kemudian pemberhentian secara permanen kalau tidak patuh juga," katanya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (1/11).

Sanksi yang diberikan itu pun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Jadi kepala daerah itu artinya gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati ada sanksinya diatur dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi sanksinya ya sudah berat juga," ujarnya.

Namun, sejauh ini dia belum menerima laporan adanya provinsi yang menaikkan UMP di bawah 8,03%.

"Kami belum bisa komentar yang belum ada laporannya masuk kepada kami," sebutnya.

Ketetapan kenaikan UMP yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan ini pun sudah berlaku untuk kenaikan upah 2016. Dia tidak tahu persis apakah selama ini ada kasus seperti itu.

"Kalau penerapannya di lapangan sudah menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan," tambahnya. (dtc/vie)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 10 September 2019 10:36

Harga Ayam Naik Rp 1.000 Per Ekor

BALIKPAPAN-Harga ayam potong atau broiler di Pasar Rapak mengalami kenaikan.…

Sabtu, 07 September 2019 10:24

Daging Sapi Lokal Lebih Diminati Konsumen

BALIKPAPAN-Pemerintah melakukan impor daging bertujuan untuk menstabilkan stok dan harga…

Rabu, 04 September 2019 11:40

Sambut IKN, Balikpapan Siap Jadi Lumbung Pangan

BALIKPAPAN-Presiden Joko Widodo telah menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya Penajam…

Selasa, 03 September 2019 10:59

Iuran BPJS Bakal Naik, Warga Menjerit

BALIKPAPAN - Pemerintah bakal menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100…

Sabtu, 31 Agustus 2019 11:36

Biaya Transfer Antarbank Turun

BALIKPAPAN- Mulai 1 September ini, biaya transfer antarbank melalui sistem…

Jumat, 30 Agustus 2019 10:36

Kontribusi Mitra Gojek Capai Rp 423 M

BALIKPAPAN-Transportasi berbasis online kini menjamur di Balikpapan. Salah satunya penyedia…

Jumat, 30 Agustus 2019 10:34

Banjir Permintaan dari Luar Daerah

BALIKPAPAN-Keputusan memindahkan ibu kota negara ke Kaltim seketika berdampak positif…

Kamis, 29 Agustus 2019 10:25

Gadai Emas 3,5 Gram Dapat Porsi Haji, Pasutri Dominasi Nasabah

BALIKPAPAN-Melalui produk Arrum Haji, PT Pegadaian (Persero) memberi kemudahan masyarakat…

Rabu, 28 Agustus 2019 10:33

Perhotelan Sebut Okupansi Masih Stabil

BALIKPAPAN-Tidak berlebihan rasanya bila menyebut banyak masyarakat yang ingin melihat…

Rabu, 28 Agustus 2019 10:32

Aneka Ikan Kering di Kios H Durahman

BAGI pengunjung pasar tradisional Rapak Plaza yang ingin membeli aneka…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*