BALIKPAPAN - Kota Beriman yang mendapatkan peghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah pasti membanggakan. Namun siapa sangka, dibalik penghargaan tersebut rupanya ada banyak kasus korupsi yang dinilai lamban diselesaikan. Sebut saja kasus korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) hingga yang saat ini lagi disoroti ialah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Km 15 yang disebut-sebut merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.
Hal ini mendapatkan sorotan dari Pengamat Hukum Balikpapan, Piatur Pangaribuan yang menilai kinerja kepolisian cukup lamban dalam mengungkap kasus-kasus korupsi. Sebut saja kasus dugaan penyelewengan anggaran perjalanan dinas anggota dewan yang saat ini tersangkanya yakni Dillah masih belum ditemukan. Padahal kasus ini mencuat sejak tahun 2016 silam dan sampai saat ini belum tuntas.
"Ya ini kan jadi timbul pertanyaan di kalangan masyarakat. Ada apa ini? Jangan sampai ini nanti hanya dijadikan ajang ATM (diperas, Red) saja oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingannya," kata Piatur Pangaribuan saat ditemui di ruangannya di Universitas Balikpapan, kemarin (9/1).
Contoh kasus lain yakni hilangnya salah satu tersangka kasus Rumah Potong Unggas (RPU) bernama Rosdiana yang sampai saat ini belum ditemukan. Padahal Rosdiana merupakan kunci dari kasus tersebut. Namun polisi tak berhasil menemukan keberadaannya dengan alasan minimnya informasi.
Hal ini tentu menjadi pertanyaan besar, mengapa sejumlah kasus korupsi terjadi kehilangan tersangka yang sulit ditemukan. Dua contoh kasus tersebut seolah-olah membuat opini di masyarakat bahwa ada pertanyaan besar dibalik menghilangnya para tersangka ini.
"Ya itu kan aneh, masa sih polisi nggak bisa menemukan mereka. Teroris aja loh yang sangat minim informasi, wajahnya tidak diketahui, tapi bisa ditemukan. Ini malah yang identitasnya sudah jelas, wajahnya sudah jelas kok bisa-bisanya itu loh belum ditemukan. Ini kan seolah-olah ada apa dibalik semua ini," tegas pria yang juga Rektor Universitas Balikpapan itu.
Piatur menilai menghilangkan tersangka akan menjadi suatu alasan kasus tersebut bisa tenggelam alias tutup buku lantaran tersangka belum ditemukan. Padahal dalam kasus tersebut sudah sangat jelas terdapat kerugian negara namun penyelesaian kasus ini masih terbilang lamban.
"Ini kan seolah-olah tersangkanya hilang nggak ditemukan ya sudah selesai masalah. Ya nggak bisa begitu dong, masyarakat ini kan pengen tahu perkembangannya. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum jadi berkurang, karena menyelesaikan sebuah kasus korupsi saja sangat lama," terangnya.
Belum tuntasnya sejumlah kasus korupsi membuat penghargaan yang telah diraih seperti WTP maupun wilayah bebas korupsi patut dipertanyakan. Sudah pasti adanya kasus korupsi yang sedang di selidiki ini menandakan pengelolaan keuangan pemerintah masih bobrok. Piatur mengatakan sistem pengelolaan keuangan pemerintah wajib di evaluasi agar penghargaan yang telah diraih benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Dapat penghargaan sana sini seperti WTP, ya ini kan juga jadi pertanyaan. Buktinya ada terjadi korupsi kok. Artinya kan pengelolaan keuangan pemerintah kota masih lemah. Ini harus di ubah, kalau begini terus mau sampai kapan," tutupnya. (yad/yud)
