PENAJAM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) mengidentifikasi potensi kekurangan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebelum dibuka perekrutan pada Maret 2019. Jumlah anggota KPPS yang dibutuhkan sebanyak 3.605 orang yang akan bertugas di 515 tempat pemungutan suara (TPS). Data sementara potensi kekurangan anggota KPPS sebanyak 1.971 orang. Karena ada beberapa anggota KPPS yang bertugas di Pilkada 2018 yang tidak siap lagi menjadi anggota KPPS. Selain itu, jumlah TPS juga bertambah dari 340 menjadi 515.
Untuk mengatasi potensi kekurangan anggota KPPS pada Pemilu 2019, KPU PPU melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor KPU PPU, Selasa (15/1), dihadiri langsung oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar, Kepala Disdukcapil Suyanto, Kabag OPS Polres PPU Kompol I Nyoman Sutedja, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Penajam Budi Susilo, Ketua Bawaslu PPU Edwin Irawan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
“Kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi kekurangan petugas KPPS. Kita harus mengidentifikasi sejak dini. Karena kita punya pengalaman Pemilu 2014 lalu, ada sekira 1.500 anggota KPPS yang tidak bersedia. Nah, Pemilu kali ini kita identifikasi sejak dini dan berkoodinasi dengan pihak terkait. Saat ini, kami belum mengatakan kekurangan, karena perekrutan anggota KPPS dilakukan satu bulan sebelum pencoblosan,” kata Ketua KPU PPU Feri Mei Efendi pada media ini, kemarin (15/1).
Feri Mei Efendi menekankan, PPK di empat kecamatan juga telah diinstruksikan untuk menggelar rapat koordinasi dengan Muspika terkait dengan KPPS. “Kita harus mencari solusi sedini mungkin, jangan sampai pertengah Maret nanti kurang peminat untuk jadi anggota KPPS,” ujarnya.
Sekkab PPU Tohar menekankan, pemerintah daerah tetap bersinergi dengan KPU untuk menyukseskan pesta demokrasi yang akan berlangsung tahun ini. Pemerintah daerah berkontribusi baik itu sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana. Dalam waktu dekat ini, pihaknya juga akan menggelar rapat koordinasi dengan para camat dan lurah/kepala desa untuk membantu mengatasi kekurangan petugas KPPS nantinya.
“Jika nanti, KPPS mengalami kekurangan, kita bisa mengerahkan ASN yang bersedia dan memiliki kemampuan untuk menjadi anggota KPPS. Yang penting, pengerahan itu tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” terang Tohar. (kad/cal)
