BALIKPAPAN-Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Baharuddin Daeng Lalla kembali meminta Wali Kota Rizal Effendi, merevisi peraturan wali kota (perwali) tentang pelayanan air bersih. Khususnya, izin mendirikan bangunan (IMB) sebagai syarat untuk pemasangan sambungan PDAM.
“Jangan sampai perwali menghambat warga mendapatkan pelayanan air bersih,” kata Daeng Lalla, kemarin (13/3).
Menurutnya, perwali itu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Sebab, perwali itu menghambat warga untuk bisa menikmati layanan air bersih PDAM. “Kalau tidak relevan lagi, kenapa tidak ditinjau kembali atau dikaji lagi, sehingga warga Balikpapan bisa menikmati air bersih secara merata,” akunya.
Dia mengungkapkan, dirinya selalu mendapatkan keluhan dari warga, baik saat reses atau rapat dengar pendapat (RDP). “Kalau selama ini ‘kan banyak warga yang mengeluh setiap kami reses. Setiap kita pertemuan terbatas dengan warga. Semua keluhannya masalah air bersih PDAM. Tapi, di sisi lain mereka mau pasang air PDAM, terganjal dengan peraturan wali kota. Ada apa ini ‘kan? Seharusnya ini sudah lama direvisi,” terangnya.
Dia pun mempertanyakan soal rumah warga yang berada di lahan kritis. “Terkait masalah lahan kritis di Balikpapan ini, semua rumah sudah lama dibangun, bahkan ada yang sudah 40 tahun, tapi sampai sekarang belum ada air PDAM. Kalau bahasanya sekarang ingin ditinjau lagi, kenapa nggak dari dulu ditinjau?” bebernya.
Sementara soal sindiran Wali Kota mengenai desakan revisi perwali muncul saat memasuki masa kampanye, dia menilai, hal itu wajar karena anggota dewan jabatan politik. “Memang kita orang politik semua kok, jabatan wali kota juga jabatan politik,” pungkasnya. (dan/vie/k1)
