BALIKPAPAN-Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan, Jhonny Runggu Silalahi, berjanji akan terus meningkatkan koordinasi antara KSOP dengan pemandu kapal. Hal ini agar kerusakan pipa minyak di perairan Teluk Balikpapan tidak terulang kembali.
Sekadar diketahui, pada 30 Maret 2018 lalu, jangkar kapal MV Ever Judger telah menyebabkan kerusakan pipa Pertamina di perairan Teluk Balikpapan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) lantas melakukan investigasi selama satu tahun. Salah satu hasilnya, kebocoran pipa itu terjadi akibat miskomunikasi, yakni penggunaan bahasa yang berbeda antara awak kapal dengan pemandu kapal.
“Koordinasi dengan pandu akan kami tingkatkan lagi dan diatur kembali, mengingat kesalahan bahasa bisa berakibat fatal seperti kemarin. Untuk itu, kami tekankan penggunaan bahasa Inggris harus ditingkatkan untuk berkomunikasi,” ujar Jhonny Runggu Silalahi usai mengikuti laporan hasil investigasi KNKT atas kebocoran pipa minyak akibat kapal MV Ever Judger, di aula pemkot, Kamis (14/3).
Dia menyatakan, berkaca pada peristiwa itu, KSOP membuat kebijakan, yakni mengubah alur pelayaran dari sisi teknis. “Ada perubahan teknis saja yang selama ini di sekitar pipa jangkauan 300 meter, sekarang digeser lagi semakin jauh,” ungkapnya.
Pergeseran itu, dia menjelaskan, menjadi sejauh 700 meter dari lokasi pipa. Sehingga, jangkauan untuk menjatuhkan atau menarik jangkar berjarak 1 kilometer dari titik lokasi pipa. “Semakin jauh, kurang lebih digeser 1 kilometer dari lokasi pipa. Jadi, ada 700 meter ditambah ke arah laut,” akunya.
Kebijakan ini pun sudah disosialisasikan kepada para nakhoda, termasuk para pemilik kapal yang biasa melintasi kawasan Teluk Balikpapan dan berlabuh di Pelabuhan Balikpapan. “Berdasarkan rapat dan keputusan yang sudah kami gelar, banyak yang setuju. Keputusan kami diterima,” kata pria kelahiran Jakarta ini.
Sejauh ini, kata Johnny, kebijakan ini dimaklumi para pengusaha kapal demi keamanan dan keselamatan. Sementara bagi para nakhoda, kebijakan itu dianggap masuk akal. “Kami sudah laporkan juga kebijakan ini ke kepanduan pelabuhan dan sudah dibuat SK (surat keputusan) dari Syahbandar,” tutur Jhonny.
Jhonny menambahkan, keberadaan pipa minyak di laut sekitar pelabuhan adalah hal yang lazim. Meski letak pipa-pipa berada di jalur lalu lintas laut yang padat. “Di IMO ‘kan diatur tidak boleh buang jangkar. Nakhoda itu ‘kan tahu tanda yang kami buat. Jadi kalau disalahkan lokasi pipanya, itu nggak masuk akal,” akunya.
Dia pun berharap dengan adanya perubahan teknis ini, peristiwa tersangkutnya jangkar di pipa minyak tidak kembali terulang. “Kecelakaan tersangkutnya jangkar kapal di pipa minyak menjadi malapetaka bagi warga Kota Balikpapan,” katanya.
Saat itu, dikatakan Johnny, terjadi salah komunikasi antara nakhoda kapal MV Ever Judger dengan pihak kepanduan syahbandar. Akibatnya, jangkar kapal mengenai pipa dan minyak pun tumpah ke perairan laut, melebar ke mana-mana, mencemari, membawa dampak buruk bagi masyarakat. Terutama, nelayan dan warga yang tinggal di daerah pesisir pantai, termasuk biota alam laut.
“Semoga tidak mengulangi lagi kejadian yang serupa. Alur di Balikpapan kalau kita lihat di peta memang ramai sekali,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, pemkot dalam waktu dekat akan mengundang Pertamina, guna mengetahui lebih detail permasalahan tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. “Nanti kami coba panggil Pertamina, supaya kami tahu juga sejauh mana keamanan untuk fasilitas pipa di dasar Teluk Balikpapan,” ujar Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi.
Rizal juga berharap, Kemko Kemaritiman lebih aktif jika terjadi kasus seperti tumpahan minyak. Begitupun lintas kementerian dan OPD. “Kejadian kemarin harus jadi pelajaran bagi kami semua agar selalu meningkatkan keamanan, tentunya safety setiap kali ada pengerjaan,” harapnya.
Sementara itu, saat disinggung terkait ganti rugi bagi warga yang terdampak tumpahan minyak yang belum tuntas, Rizal mengatakan akan berkoordinasi lagi dengan Pertamina. Pihaknya akan berusaha memperjuangkan agar segera diganti rugi.
