DBH Dipangkas, Wali Kota Curhat ke Presiden

- Kamis, 21 Maret 2019 | 10:45 WIB
Rizal Effendi
Rizal Effendi

BALIKPAPAN-Wali Kota Rizal Effendi mengaku sempat curhat kepada Presiden, Joko Widodo ketika dana bagi hasil (DBH) migas untuk Balikpapan dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga 50 persen.

Pada tahun 2014 lalu, Pemkot Balikpapan mendapatkan DBH migas sebesar Rp 1 triliun. Namun, pada 2015 hanya Rp 500 miliar. Kondisi itu dianggap tak sebanding, karena Kaltim menyumbang devisa negara cukup besar.

“Bapak (Presiden) harus hitung berapa puluh tahun Kaltim menyumbang devisa negara sangat besar. Kenapa dipangkas pada Desember 2015? Saat mau bayar kegiatan, uang tidak ada karena dipangkas 50 persen,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya DBH migas menjadi sumber utama APBD. Sehingga, ketika dipangkas, membuat Pemkot Balikpapan kelabakan. Pemkot harus membayar proyek maupun kegiatan yang telah berjalan.

“DBH ini jantungnya APBD kita, terutama dari migas. Dulu di bawah 2015 kita dapat Rp 1 triliun. Tapi, setelah 2015 itu, dipangkas 50 persen tinggal Rp 500 miliar,” akunya.

Tidak hanya itu, kata Rizal, Pemkot Balikpapan juga harus dipusingkan kembali karena Kemenkeu juga meminta agar mengembalikan kelebihan dana salur, yang jumlahnya mencapai Rp 135 miliar. “Rp 135 miliar suruh bayar oleh Kementerian Keuangan, tapi mereka bilang nggak usah bayar. Kita potong saja dari DBH yang ada,” ujarnya.

Pemangkasan DBH itu berimbas pada ekonomi Kaltim. Karena bukan hanya Pemkot Balikpapan yang DBH-nya dipangkas, namun juga Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota lainnya. “Makanya Kaltim satu-satunya provinsi di Indonesia yang pertumbuhannya minus,” pungkas Rizal. (dan/vie/k1)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Bendungan Marangkayu Sudah Lama Dinanti Warga

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:45 WIB
X