BALIKPAPAN-Minimnya bantuan anggaran dari Pemprov Kaltim untuk Kota Minyak mendapat tanggapan dari anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam. Dirinya bersama Fraksi Hanura telah berupaya maksimal agar Balikpapan memperoleh anggaran cukup besar dari pemprov.
“Waktu pembahasan anggaran, saya sempat protes kepada tim penyusunnya kenapa Balikpapan dapat kecil dibanding daerah lain, seperti Paser yang dapat Rp 340 miliar dan PPU sekitar Rp 200 miliar,” ujar Muhammad Adam saat musrenbang tingkat kota, kemarin (20/3).
Kata Adam, berdasarkan informasi yang dia dapat, kecilnya bantuan dari pemprov itu diduga akibat hasil Pilgub Kaltim 2018. Yakni, pasangan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Hadi Mulyadi kalah perolehan suara di Balikpapan.
“Informasinya seperti itu. Ternyata ini ada benarnya juga, saat pilgub lalu di Paser dan PPU pasangan Isran-Hadi yang menang,” akunya.
Meski demikian, dirinya meminta kepada wali kota jangan berkecil hati. Pasalnya, hal yang sama juga dirasakan Kota Bontang, yang hanya mendapat bantuan sekira Rp 15 miliar. “Bahkan, tahun lalu Kota Bontang hanya mendapat bantuan sekitar Rp 5 miliar dari Pemprov Kaltim,” aku Adam.
Adapun anggaran sekira Rp 90 miliar itu, kata Adam, sebagian besar digunakan untuk perbaikan infrastruktur. Hal itu pun telah dikoordinasikan dengan Bappeda Kota Balikpapan. “Ke depan kami tetap upayakan jika masih terpilih kembali. Saya akan coba perjuangkan agar anggaran untuk Balikpapan bisa lebih besar dari tahun ini,” terang Adam.
Sebelumnya, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengaku kecewa dengan bantuan anggaran dari APBD provinsi. Bantuan yang didapat terlalu kecil dibandingkan daerah lain di Kaltim. “Masak daerah lain bisa dapat lebih tinggi, seperti Paser bisa mencapai Rp 340 miliar. Sementara untuk Balikpapan hanya Rp 90 miliar,” aku Rizal.
Selain itu, dia berharap, usulan dalam musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan dapat dikerucutkan. Kemudian disinkronkan dengan Bappeda. “Supaya kami punya usulan lebih kuat lagi dengan DPRD Kaltim, selain juga untuk persiapan APBD 2020,” lanjutnya.
Rizal mengaku, setiap tahun usulan musrenbang semakin banyak. Tahun 2018 lalu saja, usulan dari musrenbang nilainya bisa mencapai Rp 7 triliun. “Untuk itu, usulan yang masuk tahun ini terlebih dahulu dipilih, mana yang masuk skala prioritas untuk segera dikerjakan. Ini juga berkaitan dengan APBD kota yang jumlahnya tidak terlalu besar,” pungkas Rizal. (dan/vie/k1)
