MANAGED BY:
SENIN
23 SEPTEMBER
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POROS SELATAN

Jumat, 22 Maret 2019 10:33
Pejabat di Kaltim Bandel, Perlu Disanksi

PROKAL.CO, BALIKPAPAN-Pemerintah pusat tampaknya perlu mempertimbangkan untuk memberi sanksi para pejabat yang ogah-ogahan melaporkan harta kekayaan mereka. Contohnya di Kaltim. Tahun lalu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih di bawah 50 persen.

Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kaltim Wuri Nurhayati mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pejabat daerah agar melaporkan kekayaan dengan baik. “Kami tidak bisa tiap waktu menagih. Kepatuhan adalah tanggung jawab masing-masing,” ujarnya di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Kamis (21/3).

Pihaknya selalu membuka diri untuk diajak berkonsultasi. Kalau tertib melaporkan pajak, dia memastikan semua orang akan tidur dengan tenang. “Toh, ini salah satu kewajiban yang harus dilakukan pejabat negara,” imbuhnya.

Dari data yang diterima, tingkat kepatuhan LHKPN hingga Desember tahun lalu untuk wilayah Kaltim masih di bawah 50 persen. Secara rinci, untuk instansi eksekutif dari total wajib lapor 7.313 orang yang melapor hanya 3.529 orang atau hanya 48,26 persen.

Sementara dari instansi legislatif, dengan total 274 orang wajib lapor, hanya 87 yang melapor atau 31,75 persen. “Tahun ini saya berharap pejabat di Kaltim dan Kaltara bisa melapor dengan tertib. Transparansi mereka ini sudah kewajiban yang harus dijalankan,” tuturnya.

Pihaknya berencana melakukan evaluasi. Membagi kota dan kabupaten di Kaltim yang tingkat kepatuhannya masih rendah. Untuk Pemerintah Kaltim, total 702 wajib lapor hanya 58 yang sudah melapor. Balikpapan, total 903 orang wajib lapor baru 18,16 persen atau sebanyak 164 orang. Pemkot Samarinda, total wajib lapor 1.363 orang, yang sudah melapor 16,51 persen atau 255 orang. Begitu juga dengan daerah lain, kepatuhannya masih di bawah 50 persen.

Yang pelaporannya baik justru dari Kaltara. Dibanding Kaltim, Pemerintah Kaltara lebih aktif melapor. Dari instansi eksekutif, wajib lapor LHKPN sebanyak 751 orang yang sudah melapor hingga Desember tahun lalu sebesar 698 atau 92,94 persen. Instansi legislatif dari total 139 orang yang melapor 64 atau 46,04 persen.

Koordinator KPK Kalimantan Utara dan Tengah, Ismail Hindersah mewakili Koordinator Wilayah 7 KPK, Nana Mulyana, di tempat yang sama mengatakan, kepatuhan di Kaltara lebih baik dibanding Kaltim. Ia mengakui, kondisi di daerah lain serupa. Pejabat pemerintah masih sulit sadar menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

“Tujuan melapor LHKPN ini mengetahui harta apa saja yang dimiliki. Intinya transparansi. Kan sudah kewajiban, mereka harus melaporkan hartanya ke pemerintah. Faktanya ya kepatuhan kita minim. Dengan transparansi kan mereka dalam melakukan pekerjaannya bisa tenang dan tidak perlu takut. Maraknya pejabat ditangkap ya karena hal ini juga,” jelasnya.

Menurutnya, sanksi tegas sejauh ini belum ada. Pemerintah sendiri belum memberlakukan sanksi. Jadi memang masih ada kelonggaran. Dari KPK juga tidak bisa melakukan intervensi. Karena pelaporan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat. Dalam undang-undang sanksi juga tidak tertuang.

“Kami harap tentu ada sanksi yang diberikan. Kalau kami terus melakukan sosialisasi saja percuma. Intinya ini kan kesadaran diri melapor sama seperti pajak,” tutupnya. (aji/ndu/k15/kpg/rus)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 20 September 2019 10:28

Arita dan Safaruddin Diwakili Relawan

BALIKPAPAN–Sebanyak empat bakal calon (balon) wali kota dan wakil wali…

Jumat, 20 September 2019 10:27

Rizal Ingatkan Camat dan Lurah, Jangan Terlibat Pengadaan Tanah Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN–Sejak ditetapkanya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru membuat…

Kamis, 19 September 2019 11:41

PJU Tenaga Surya Dikaji Ulang

BALIKPAPAN - Pemerintah Kota Balikpapan berencana bakal mengkaji ulang kebijakan…

Selasa, 17 September 2019 11:14

RTRW Balikpapan Berubah, Disesuaikan dengan Konsep Ibu Kota Negara

BALIKPAPAN-Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah…

Kamis, 12 September 2019 10:39

Upaya Minimalisasi Kemacetan dan Lakalantas

Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan memperkenalkan kepada masyarakat Balikpapan keberadaan yellow…

Kamis, 12 September 2019 10:36

Anggaran PBI JKN Bakal Membengkak

BALIKPAPAN -  Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan banyak menuai protes…

Rabu, 11 September 2019 10:37

Kemen PAN-RB Saksikan Peluncuran Inovasi Pelayanan

BALIKPAPAN-Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT)  Kota Balikpapan, Selasa…

Rabu, 11 September 2019 10:35

Kabut Asap, Warga Rawan Terserang ISPA

BALIKPAPAN-Kabut asap menyelimuti Kota Balikpapan, pada Selasa (10/9) pagi. Asap…

Selasa, 10 September 2019 10:31

Balikpapan Selatan Terbanyak Kebakaran Lahan

BALIKPAPAN-Belakangan ini hujan jarang turun di Balikpapan sehingga rawan terjadi…

Selasa, 10 September 2019 10:30

Mal Balikpapan Baru Fasilitasi Si Jempol

BALIKPAPAN-Peran serta pihak ketiga membantu pemerintah dalam menjalankan tugas memberi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*