BALIKPAPAN-Pemkot Balikpapan meminta kepada pemerintah pusat agar dana bagi hasil (DBH) migas diberikan secara adil. Mengingat, DBH migas untuk Kaltim jauh lebih besar dibandingkan Papua dan Aceh.
“Komposisi pembagiannya yang harus diperbaiki. ‘Kan kita ketahui bersama bahwa persentase pembagian DBH migas itu, antara Kalimantan dengan wilayah lainnya, Papua dan Aceh, berbeda,” ujar Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, kemarin (25/3).
Selama ini, dia mengungkapkan, porsi DBH migas untuk Papua dan Aceh jauh lebih besar ketimbang kota/kabupaten di Kaltim. Perbedaannya bahkan hingga 50 persen. Padahal, Kaltim merupakan penghasil migas cukup besar.
“Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan. Hal itulah yang akan kami sampaikan ke presiden. Seyogianya DBH migas itu dinaikkan, artinya disamaratakan. Kalau gas ‘kan di Aceh dan Papua 60 persen, kalau minyak 30 persen. Nah, selama ini Kalimantan dan Sumatera gasnya 30 persen, minyaknya 15-16 persen, harusnya disamakan,” harapnya.
Rizal mengatakan akan menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Balikpapan, Kamis (28/3) ini, guna melakukan groundbreaking proyek perluasan kilang minyak.
“Walaupun harga minyaknya turun, tapi kalau persentasenya dinaikkan, itu yang akan sangat membantu Kaltim. Itu yang kami minta nanti ke Presiden, formulanya diubah,” akunya.
Selain itu, pemkot juga akan menuntut persentase DBH migas sebagai daerah pengelola migas. Pasalnya, selama ini hanya daerah produksi migas yang mendapatkannya.
“Forum daerah pengelola meminta daerah-daerah pengelola yang memproduksi BBM, Balikpapan dan Dumai, agar diberi porsi DBH lebih besar. Selama ini ‘kan yang diberi hanya daerah produksi, seperti Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),” pintanya.
Bahkan, lanjutnya, Kota Balikpapan malah disamakan dengan daerah lain yang tidak mengelola migas. Padahal, selama ini distribusi kilang minyak juga ke wilayah Indonesia timur. “Tapi, Balikpapan disamaratakan dengan daerah lain yang tidak punya minyak. Harusnya ada komposisinya. Daerah pengolah minyak harusnya mendapatkan perhatian dari DBH itu, sehingga nilainya bisa naik,” bebernya.
Apalagi, DBH migas Kota Balikpapan sejak 2015 dipangkas hingga 50 persen. Dari sebelumnya Rp 1 triliun menjadi Rp 500 miliar. Hal itu yang membuat Pemkot Balikpapan selalu mengalami defisit anggaran.
“Karena Balikpapan kehilangan Rp 500 miliar. Harusnya selama ini kita dapat Rp 1 triliun, sekarang cuma Rp 500-an miliar. Tapi, kalau komposisinya diperbaiki bisa kembali ke Rp 1 triliun, bahkan bisa lebih,” pungkasnya. (dan/vie/k1)
