BALIKPAPAN-Selain menyampaikan dua usulan raperda, yakni penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan transportasi, rapat paripurna pada Rabu (27/3) lalu juga beragendakan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) wali kota tahun 2018.
Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD, Syarifuddin Odang serta dihadiri 27 anggota DPRD dan perwakilan organisasi pemerintah daerah (OPD). Syarifuddin Odang menuturkan, penyampaian LKPj keuangan daerah kepada DPRD merupakan kewajiban kepala daerah.
“Jadi kepala daerah wajib melaporkan LKPj sesuai visi-misi yang tertuang dalam RPJMD,” kata Syarifuddin Odang, kemarin (28/3).
Sementara itu, Wali Kota Rizal Effendi dalam LKPj-nya menyampaikan, kegiatan pemerintahan di bidang pembangunan sesuai visi-misi telah tercapai secara menyeluruh. Kondisi perekonomian Balikpapan juga mengalami pertumbuhan 5,2 persen. Mengalami kenaikan dibanding tahun 2017 lalu yang hanya 3,7 persen.
“Hal ini tidak terlepas adanya peningkatan bidang industri, seperti pembangunan dan perluasan kilang minyak Pertamina serta pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda. Termasuk terkendalinya distribusi bahan pangan, penyaluran kredit, serta pengumpulan dana masyarakat,” aku Rizal.
Lanjut Rizal, pertumbuhan ekonomi di Balikpapan juga didukung dengan pengendalian inflasi pada tahun 2018, yaitu berada pada level 13,3 persen atau sama dengan inflasi nasional, lebih rendah dari inflasi Kaltim sebesar 32 persen.
“Pencapaian inflasi yang rendah juga akibat terkendalinya inflasi bahan makanan. Hal ini tidak lepas dari peran TPID Kota Balikpapan, Satgas Pangan, dalam penanganan inflasi daerah,” jelas Rizal.
Sementara itu, total belanja daerah pada APBD 2018 dapat dijelaskan setelah APBD perubahan sebesar Rp 2,4 triliun. Sedangkan untuk realisasinya hingga 31 Desember 2018 sebesar Rp 1,9 triliun atau 82 persen.
“Untuk porsi belanja tidak langsung pada APBD 2018 sebesar Rp 835 miliar dan belanja langsung Rp 1,5 triliun. Dengan demikian, alokasi belanja yang tertuang dalam APBD tahun 2018, proporsinya lebih besar diperuntukkan bagi belanja publik sebagai wujud pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat Kota Balikpapan,” jelasnya.
Lanjut Rizal, dari rencana belanja langsung sebesar Rp 1,5 triliun itu, telah terealisasi Rp 1,1 triliun. Anggaran itu dimanfaatkan untuk membiayai 110 program pemerintah dan 1.540 kegiatan fisik atau sebesar 96 persen.
“Dibandingkan tahun lalu memang ada kenaikan dua persen, di mana pada tahun 2017 angkanya sebesar 94 persen,” pungkas wali kota dua periode ini. (dan/rus/k1)
