BALIKPAPAN-Politik uang atau money politics sepertinya tidak asing lagi di telinga masyarakat. Politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran kampanye yang dilakukan simpatisan, kader, atau pengurus partai politik menjelang pemilihan umum.
Praktik ilegal yang lebih dikenal masyarakat dengan sogokan ini diberikan dalam bentuk uang, bahan pokok, maupun barang berharga lainnya. Tujuannya, menarik simpati masyarakat agar memberikan suaranya untuk partai politik maupun calon tertentu.
Politik uang inilah yang menjadi pembahasan utama dalam acara Rembuk Etam dengan tema “Bergelimang Politik Uang”. Kegiatan ini digelar Kaltim Post di Ballroom Hotel Blue Sky kemarin (9/4), pukul 09.00-13.00 Wita.
Beberapa tokoh hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi, anggota DPR RI Ihwan Datu Adam, anggota DPD RI Muhammad Idris, mantan Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam, caleg DPR RI dapil Kaltim Erwin Izharuddin.
Kemudian anggota Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Adam, anggota Komisi II DPRD Kaltim Ahmad Rosyidi, mantan Ketua DPRD Balikpapan Andi Burhanuddin Solong, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz, mantan Ketua Hipmi Kota Balikpapan Gatot Koco, Rektor Uniba Piatur Pangaribuan, anggota Komisi III DPRD Balikpapan Andi Arief Agung.
Selanjutnya, anggota Komisi I DPRD Balikpapan Abdul Jabbar, tokoh masyarakat Achdian Noor, caleg DPRD Balikpapan Khrisna Galih Mahendra, Bawaslu Balikpapan, KPU Balikpapan, serta LSM.
“Mereka adalah tokoh yang memiliki kredibilitas dan pengalaman dalam berpolitik, serta menjadi narasumber terpercaya di bidangnya masing-masing,” kata Ketua Panitia Rembuk Etam, Romdani di sela-sela acara.
Wali Kota Rizal Effendi pun mengapresiasi kegiatan ini. Apalagi, politik uang telah mengakar di masyarakat. Praktik ini bisa dicium, tapi tidak gampang dicari. Ini karena gerakannya masif dan diam-diam. Walaupun Bawaslu dan masyarakat ikut mengawasi, tapi tidak mudah untuk membuktikannya.
“Ke depan harus dibangun pendidikan politik yang lebih baik kepada masyarakat. Jika pendidikannya tinggi, tentunya bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Karena selama ini yang sering menjadi target politik uang, mereka yang memiliki pendidikannya rendah,” kata Rizal Effendi.
Sementara anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam Sinte mengaku, politik uang saat pemilu seperti hantu. Bahkan, bisa lebih hebat daripada hantu. Menjadi pembicaraan banyak orang, tapi tidak terlihat wujudnya. “Inilah yang jadi dilema. Hantu, politik ini. Sampai sekarang kita tidak pernah mendengar ada yang ditangkap,” aku Adam.
Hal senada disampaikan Rektor Uniba, Piatur Pangaribuan. Untuk mengurangi terjadinya politik uang, maka pendidikan harus diperbaiki. Hal ini mengingat target politik uang mayoritas adalah masyarakat berpendidikan rendah.
“Sistemnya harus berubah. APBD pendidikan harus ditinggikan. Pasalnya, dengan pemilih yang memiliki pendidikan yang tinggi akan objektif dalam memilih,” kata Piatur.
Apalagi, pembeli dan penerima selama ini sama-sama diuntungkan. Hal inilah yang membuat praktik kotor ini jarang muncul ke permukaan, meski dilakukan secara terang-terangan. “Sama-sama saling memanfaatkan,” akunya.
Sementara itu, mantan Wali Kota Bontang Sofyan Hasdam berharap, ajang pesta demokrasi ke depannya mampu menunjukkan visi dan kualitas membangun bangsa. Terutama dalam membangun Kaltim. Praktik politik uang yang kerap mencederai ajang pesta demokrasi harus dihilangkan.
