PENAJAM- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) selain menertibkan alat praga kampanye (APK) di masa tenang, Komisioner Bawaslu PPU Daud Yusuf mengatakan, puhaknya juga intens patroli untuk mencegah terjadinya serangan fajar atau politik uang menjelang pencoblosan calon legislative dan calon presiden.
Selain mengerahkan Panwascam dan PPL, pihaknya juga mengerahkan sebanyak 515 pegawasa tempat pemungutan suara (TPS) untuk memantau pergerakan para calon legislatif di wilayah kerjanya masing-masing.
“Kami terus patroli untuk meminimalisir ruang gerak terjadinya kecurangan pemili dalam hal ini politik uang,” kata Daud Yusuf saat menghadiri rapat koordinasi Desk Pemilu di Kantor Bupati PPU, kemarin (15/4).
Daud Yusuf menekankan, sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan terkait dugaan praktik politik uang yang melibatkan para kandidat legislative maupun para pendukungnya. “Sampai saat ini belum ada temuan politik uang. Maupun laporan warga juga belum ada. Mudah-mudahan politik uang ini tidak terjadi menjelang pencoblosan,” ujarnya.
Rapat koorrdinasi Deks Pemilu d PPU yang dipimpin Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud dan dihadiri oleh Wakil Bupati PPU Hamdam, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar, Bawaslu, KPU, Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam, Polres PPU dan instansi terkait. Tohar menekankan, rapat koordinasi Deks Pemilu untuk memastikan pelaksanaan pesta demokrasi ini berjalan lancer dan aman. “Rapat koordinasi ini untuk meyakinkan kita semua bahwa penyelenggaraan pemilihan calon anggota DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPD, DPR RI dan calon persiden, sudah siap,” terangnya.
Pemerintah daerah sebagai pasilitator bagi penyelenggara pemilu, Tohar menekankan, bertanggung jawab atas keamanan daerah dalam pelaksanaan pemilu. “Kepala daerah bertanggung jawab atas keamanan daerah. Karena itu, kami harus pastikan penyelenggaraan ini berjalan lancer,” tuturnya.
Pada hari pencoblosan, Tohar mengungkapkan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) diliburkan. Namun, ada beberapa instansi berhadapan langsung dengan pelayanan publik tetap berkantor. Salah satunya, PDAM, rumah sakit damn puskesmas. (kad/cal)
