BALIKPAPAN-Kantor Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, dinilai tidak representatif lagi untuk standar layanan kesehatan (SLK).
“Iya, benar. Kantor DKK ini sudah tidak representatif lagi. Mudah-mudahan ke depan bisa dibangun lebih bagus,” ujar Kepala DKK Balikpapan, Balerina JPP, kemarin (17/4).
Menurut Balerina, sejak pemerintah mewajibkan setiap warga negara Indonesia (WNI) menjadi peserta BPJS Kesehatan, maka layanan kesehatan di kantor DKK maupun puskesmas membeludak. Untuk itu, DKK mengusulkan adanya pembangunan kantor baru.
“Layanan BPJS itu kerjanya per wilayah. Tentunya kami bisa melihat sendiri kantor ini. Kantor DKK dan Puskesmas Klandasan Ilir penuh dengan ratusan pasien setiap harinya. Belum lagi kendaraan yang masuk, sehingga parkir kendaraan semrawut,” akunya.
Balerina mengaku, usulan pembangunan kantor baru DKK sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Bappeda Balikpapan. Namun, belum juga ada respons, lantaran terkendala anggaran. “Sudah kami koordinasikan dengan DPU dan Bappeda. Katanya masih belum ada dana,” terangnya.
Rencananya kantor DKK yang baru akan diusulkan setinggi enam lantai, termasuk ruang parkir. Adapun dana yang dibutuhkan sebesar Rp 60 miliar. “Dana yang dibutuhkan sekira Rp 60 miliar untuk enam lantai. Jadi nanti ada ruang parkir. Entah berapa lantai, tergantung teknis yang menilai,” sebutnya.
Pertimbangan lain, kata Balerina, pihaknya membutuhkan banyak gudang untuk menyimpan peralatan kesehatan. “Kami butuh banyak gudang. Apalagi, daerah Binkesmas itu banyak barang trombosit. Promotifnya itu ‘kan banyak betul. Belum lagi barang-barang vaksinasi yang banyak juga. Soal lokasi terserah aja, di mana aja,” pungkasnya. (dan/vie/k1)
