BALIKPAPAN-Sebanyak 77 sekolah di Balikpapan menggelar ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mulai tanggal 22 hingga 25 April. Sekolah tersebut terdiri dari 23 SMP negeri, 42 SMP swasta, 2 MTs negeri, serta 10 MTs swasta.
Sementara untuk jumlah peserta UNBK, menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Muhaimin, mencapai 10.334 siswa. Terdiri dari 5.300 siswa dan 5.034 siswi.
“Ada SMP yang masih gabung dengan sekolah lain. Tapi rata-rata dilaksanakan di sekolah masing-masing, karena hampir semua SMP dan MTs sudah punya peralatan komputer untuk UNBK,” kata Muhaimin, kemarin (21/4).
Untuk tahun ini, menurutnya, sekolah yang melaksanakan UNBK SMP dan MTs secara mandiri telah mencapai sekira 90 persen. “Termasuk SMPN 21 Balikpapan di Teluk Waru sudah bisa melaksanakan UNBK secara mandiri, karena telah memiliki jaringan internet,” akunya.
Pelaksanaan UNBK ini sangat bergantung dari kesiapan sekolah, terutama perangkat komputer dan jaringan. Oleh karenanya, masih ada SMP yang akan melaksanakan UNBK secara bertahap. “Misalnya, SMPN 1 pesertanya 500 siswa, sementara hanya lima ruang yang digunakan, maka bisa saja jadi tiga tahap. Tapi, ada juga SMP yang peserta ujiannya sedikit, berarti hanya satu tahap saja,” terangnya.
Berdasarkan evaluasi UNBK tahun lalu, Disdikbud berharap, tahun ini pemerintah pusat siap melaksanakan ujian nasional. Terutama server yang digunakan untuk menghubungkan layanan ke komputer. “Jangan sampai terjadi down atau server-nya anjlok, karena UNBK dilaksanakan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, persiapan dari pusat lancar,” sebutnya. Dia juga meyakini bahwa jaringan internet dalam kondisi aman. Termasuk listrik, PLN menjamin tidak akan terjadi pemadaman.
Muhaimin menuturkan, UNBK bukanlah penentu tingkat kelulusan. Melainkan, penentu di mana akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mengingat, dasar masuk SMA/SMK adalah nilai dari ujian nasional.
“UNBK bukan penentu kelulusan. Tapi, jika tidak ikut ujian nasional, ya tidak lulus. Artinya tetap harus diikuti, karena bagian dari evaluasi belajar mengajar. Mulai dari mengetahui kemampuan belajar siswa dan sekolah, terutama dari sisi integritas,” jelasnya.
Dia memastikan, tidak ada pelajar SMP yang menjadi anak bermasalah dengan hukum (ABH) saat pelaksanaan UNBK. “Kalaupun ada tetap mengikuti ujian, tapi paket kesetaraan yang bisa dilaksanakan di sanggar kegiatan belajar (SKB), seperti ujian paket C yang berbasis komputer dan diikuti warga binaan dari lapas dan rutan,” tandasnya. (cha/vie/k1)
