BALIKPAPAN-Pemilu tahun ini memang terasa berat bagi masyarakat maupun penyelenggara. Bagaimana tidak, ada lima pemilihan yang digabung menjadi satu, yakni presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten. Selain memakan waktu yang lama, pesta demokrasi kali ini juga menguras tenaga mereka yang terlibat.
Data nasional menyebutkan ada sebanyak 119 orang tewas dalam pemilu kali ini. Bahkan, anggota kepolisian pun tak luput menjadi korban. Wali Kota Rizal Effendi menyatakan sepakat dengan pernyataan wapres, pemilu yang akan datang agar dipisah alias tidak digabung menjadi satu seperti sekarang. Di Balikpapan sendiri tak luput dari jatuhnya korban. Ada tiga orang yang meninggal, anggota kepolisian dan sekretaris lurah.
“Data nasional itu sudah 119 orang meninggal dunia dan ada 15 polisi kalau tidak salah yang meninggal dunia. Bahkan, di Balikpapan, pemilih pun ada yang meninggal dunia,” kata Rizal di Gedung Parkir Klandasan, kemarin (24/4).
Situasi ini sejatinya telah dikhawatirkan oleh Rizal. Untuk itu, dia menginstruksikan kepada seluruh puskesmas agar standby selama 24 jam, guna mengantisipasi meningkatnya warga yang jatuh sakit akibat pemilu ini.
“Kami sudah kasih tahu untuk petugasnya jangan wanita, apalagi yang lagi hamil, pasti berat. Jangan jadi petugas KPPS kalau punya penyakit yang kronis,” ujarnya.
Di lain sisi dengan digabungnya pemilihan kali ini membuat nilai demokrasi menjadi kurang efektif. Masyarakat hanya terfokus pada pemilihan presiden saja. Walhasil, pemilihan lainnya tidak tercermati sehingga rawan money politics. Bahkan, Rizal menyebutkan money politics seolah menjadi kesempatan bagi para caleg, supaya meraih suara sebanyak-banyaknya.
“Di sisi lain, semua orang asyik di pilpres. Tidak lagi tercermati pileg. Akhirnya pileg yang terjadi bukannya adu program, yang terjadi pileg adalah adu uang di lapangan. Karena orang tidak perlu lagi teriak saya punya program begini-begitu, nggak perlu. Pokoknya tiga hari, ya, bagi uang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengakui, pemilu tahun ini memang berat. KPU tidak henti-hentinya bekerja 24 jam agar proses penyelenggaraan di tingkat Kota Balikpapan berlangsung lancar. Thoha berharap, ke depannya pemilu tidak digabung menjadi satu.
“Kami mulai dari tahun 2009 jadi penyelenggara, ini yang paling berat dan paling banyak makan korban. Kami hanya bisa mengusulkan agar ini ditinjau ulang. Kami hanya menjalankan aturan di undang-undang,” pungkas dia. (yad/yud/k1)
