BALIKPAPAN-Kehadiran Sistem Jemput Bola Langsung (SiJempol) dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kota Balikpapan sangat ditunggu masyarakat dan kalangan perusahaan. DPMPT akan memberikan pendampingan tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS) dan semua perizinan. Kemarin (16/5) siang, SiJempol diundang 12 perusahaan di bawah bendera PT Wulandari Bangun Laksana.

Kepala DPMPT Kota Balikpapan, Elvin Junaidi menugaskan Kabid Pengaduan Layanan Informasi dan Kebijakan (PLIK) Yuyun Ningsih, Kepala Seksi PLIK Eni Mardiana, staf pendamping OSS Nisa Pahlevi, dan lainnya untuk melakukan pendampingan yang digelar di Astara Hotel, Balikpapan Super Block (BSB).

Perwakilan dari PT Wulandari Bangun Laksana,  Lingga Citra  Herawan dan Wiwid Wiryawan dari Jatra Hotels and Resorts (JHR) mengatakan, sengaja mengundang tim SiJempol agar melakukan pendampingan 12 perusahaan untuk pendaftaran NIB (nomor induk perusahaan) agar bisa masuk ke sistem OSS.

“Kami minta pendampingan mendaftar NIB ke OSS. Karena NIB, syarat supaya bisa masuk ke izin-izin lainnya melalui aplikasi OSS,” ujar Lingga Citra Herawan di sela pendampingan OSS.

Setelah mengikuti arahan dan pendampingan dari tim SiJempol, Lingga merasa terbantu karena NIB merupakan persyaratan dari perizinan lainnya sebagai pengganti tanda daftar perusahaan (TDP).

“Awalnya kami memang merasa awam dan belum familiar dengan sistem OSS karena sistem yang baru.  Syukurlah setelah didampingi tim SiJempol, kami sudah paham dan beberapa perusahaan sudah berhasil masuk ke sistem OSS,” ujar Lingga.

Kabid PLIK Yuyun Ningsih menjelaskan, kehadiran SiJempol atas permohonan PT Wulandari Bangun Laksana yang menaungi 12 perusahaan adalah wujud kesadaran yang nyata untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, yakni mendaftarkan perusahaannya ke aplikasi OSS.

“Ini contoh yang bagus, secara aktif perusahaan mengundang kami untuk melakukan pendampingan OSS,” ujar Yuyun Ningsih.

Dia menegaskan, apabila ada permohonan dari perusahaan untuk pendampingan OSS, tim SiJempol siap turun. “Itu memang tugas kami untuk sosialisasi sekaligus pendampingan OSS. Kami siap turun apabila diminta melakukan pendampingan kepada badan usaha atau perusahaan,” ujarnya.

Untuk diketahui lagi, OSS merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. OSS dilaksanakan secara menyeluruh di Indonesia berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission (OSS).

Manfaat Menggunakan OSS

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.

2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time.

3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Prosedur Menggunakan OSS

1. Membuat user ID

2. Login ke sistem OSS dengan menggunakan user ID

3. Mengisi data untuk memperoleh nomor induk berusaha (NIB).

4.  Untuk usaha baru melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

Prasyarat sebelum Mengakses OSS

1. Memiliki NIK dan meng-input-nya dalam proses pembuatan user ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, nomor induk kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha.

2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online, sebelum mengakses OSS.

3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. (ono/vie/k1)