BALIKPAPAN-Pemerintah Kota Balikpapan diminta untuk terus berinovasi guna mencegah terjadinya banjir cukup parah seperti yang terjadi di Samarinda. Selain itu, pemkot harus tegas terhadap pengembang nakal.
“Bukan hanya sekadar mencabut izin, tapi pidanakan pengembang nakal itu,” ujar pemerhati kebijakan publik, Agus Laksito kepada Balikpapan Pos, kemarin.
Agus mengaku, dirinya telah menerima informasi bahwa ada beberapa pengembang perumahan yang telah mendapat SP (surat peringatan) pertama dan kedua dari pemerintah kota.
“Saya kira pembangunan bozem bagi pengembang perumahan adalah wajib, bukan menggunakan dana APBD,” kata Dosen Universitas Tridharma (Untri) Balikpapan ini.
Meskipun Pemkot akan melakukan pelebaran Sungai Ampal untuk mengatasi banjir di kawasan Beller. Namun, menurutnya hal itu belum bisa mengatasi banjir di Balikpapan.
“Hitung-hitungnya harus dipikirkan lagi, jangan sampai kejadian di Sepinggan 2002 silam terulang kembali,” akunya.
Solusi lainnya jika memang melakukan pelebaran Sungai Ampal, maka harus dibuat pintu-pintu air di setiap pembuangan air menuju ke laut. Pasalnya banjir di Balikpapan dipengaruhi oleh air pasang sehingga air dari darat tidak langsung mengalir ke laut.
“Buat pintu-pintu air, terus pasang mesim pompa di setiap pintu air, fungsinya untuk memompa air keluar menuju ke laut, jika pada saat bersamaan air laut lagi pasang,” usulnya.
Untuk menghemat dana, Pemkot Balikpapan bisa melakukan uji coba terlebih dahulu dengan menggandeng perusahaan di Balikpapan sebelum dianggarkan lewat APBD Kota.
“Risikonya untuk pengadaan mesim pompa butuh anggaran besar, tapi hal ini bisa diakalin dengan menggunakan tenaga matahari atau kincir air sebagai penggeraknya, jadi biaya bisa ditekan,” tutur Agus.
Sebelumnya Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud mengaku Pemkot Balikpapan fokus untuk mengatasi persoalan banjir yang sering dikeluhkan masyarakat.
“Pemkot akan fokus pada penanganan banjir,” kata Wawali Rahmad Mas’ud, usai coffe morning.
Rahmad mengatakan, telah menginstruksikan seluruh Lurah dan Camat di masing-masing wilayah untuk mengawasi dan memperketat izin pemanfataan lahan. Khususnya daerah yang wilayahnya masuk hutan kota ataupun hutan lindung.
“Kami bersama Pak Sekda tadi mengimbau juga seluruh jajaran kita mulai dari Lurah, camat khususnya yang ada di daerah-daerah hutan-hutan Balikpapan agar izinya diperketat,” kata Rahmad.
Selain itu kata dia, penanganan banjir permukiman warga seperti di belakang Ibis Hotel dan Novotel juga akan dikerjakan bulan ini. Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi bahkan, sudah meninjau langsung lokasi yang menjadi titik banjir tersebut.
