BALIKPAPAN-Musibah banjir masih sering terjadi di Balikpapan. Ini lantaran upaya penanggulangan banjir yang dilakukan pemkot hanya sebatas pada perbaikan dan pembuatan drainase.
“Seharusnya dibarengi dengan upaya penataan kawasan hulu dan muara. Ketika terjadi luapan air saat hujan deras langsung terjadi banjir,” kata anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid kepada Balikpapan Pos, kemarin (13/6).
Menurutnya, upaya penanggulangan banjir yang dilakukan pemkot saat ini ibarat obat penurun panas, sehingga tidak menyelesaikan masalah. “Masih banyak daerah-daerah di Balikpapan yang terendam banjir,” ujar politikus PKS ini.
Syukri menuturkan, pemkot lebih aktif dalam memantau kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan hulu. Terutama pengupasan lahan untuk perumahan yang semakin marak.
“Harusnya OPD (organisasi perangkat daerah) dapat belajar dari banjir yang terjadi tahun ini, sehingga dapat merumuskan program yang efektif,” tuturnya.
Tahun 2018 lalu, Pemkot Balikpapan telah menetapkan 11 pengembang yang melanggar izin pengupasan lahan. “Para pengembang tersebut tidak memenuhi syarat membangun bozem di sekitar kawasan perumahan,” kata Syukri.
Dia mengungkapkan, sejauh ini belum ada kejelasan dari pemkot terkait sanksi yang diberikan kepada 11 pengembang tersebut. Baru dua dari pengembang itu yang dilaporkan sudah memenuhi untuk membangun bozem.
“Padahal sudah ada perwali, namun belum dijalankan secara maksimal,” ungkap Syukri.
DPRD Balikpapan, ia mengungkapkan, juga telah menyetujui penambahan anggaran untuk penanggulangan banjir menjadi Rp 126 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2018 lalu yang hanya Rp 89 miliar.
Ia mengungkapkan, pemkot perlu mengkaji ulang program yang direncanakan agar anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara maksimal. “Program yang sudah dibuat perlu ditinjau ulang agar penanganan banjir yang dilakukan dapat maksimal,” tandasnya.
Selain meningkatkan kinerja penanggulangan banjir, Syukri menambahkan, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan serta tidak melakukan pengupasan lahan sembarangan juga dibutuhkan.
“Jadi, kita butuh dukungan dari masyarakat untuk merealisasikan,” tutur Syukri.
Sebelumnya Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud mengatakan, musibah banjir masih menghantui Kota Balikpapan. Untuk itu, pemkot terus berupaya melakukan pencegahan. Salah satunya dengan memperketat izin bagi pengembang yang melakukan penataan lahan.
Rahmad mengatakan, setiap jajaran di lingkungan pemkot mulai tingkat kelurahan hingga pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) diminta aktif mengawasi, sekaligus mengimbau warga agar tidak sembarangan membangun.
“Untuk biaya penanggulangan banjir kami bahas kembali. Begitu juga normalisasi aliran sungai dan drainase,” kata Rahmad, kemarin (10/6).
