BALIKPAPAN-Kebutuhan anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Ampal diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Ini lantaran normalisasi akan dilakukan dari hulu ke hilir.
“Anggaran yang dibutuhkan cukup besar karena normalisasi dilakukan dari hulu ke hilir, sehingga dilakukan bertahap. Kalau bicara kebutuhan, ya mencapai Rp100 miliar. Tapi yang terealisasi hingga tahun ketiga baru Rp 30 miliar,” kata anggota Komisi III DPRD Balikpapan Syukri Wahid, kemarin (17/6).
Menurut Syukri, pembebasan lahan Sungai Ampal harus tuntas meskipun anggaran daerah minim. “Kalau tahun ini dialokasikan dari APBD Rp 13 miliar,” terang Syukri. Politikus PKS ini juga menyebut, proyek penanggulangan banjir itu dilakukan dengan skema multiyears atau tahun jamak.
“Itu tidak masalah, karena sudah dianggarkan Rp 13 miliar. Mudah-mudahan tahap ini bisa selesai dan anggaran proyek fisik dari APBN bisa masuk,” harapnya.
Persoalan banjir harus menjadi prioritas karena sudah mengganggu aktivitas warga. “Banjir di Samarinda itu jadi cermin kita. Dalam skenario pengentasan banjir harus dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.
Untuk diketahui, penanganan banjir yang masuk dalam rencana strategis (renstra) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan mendapatkan alokasi anggaran mencapai Rp 300 miliar.
“Kan kemarin kebutuhan sesuai renstra Rp 300 miliar tahun ini. Tapi kita baru kasih Rp 123 miliar, karena anggaran daerah terbatas. Bahkan awalnya cuma dialokasikan Rp 85 miliar,” akunya.
Meski begitu, Syukri menyampaikan pemerintah pusat akan merealisasikan bantuan, khususnya untuk normalisasi aliran Sungai Ampal yang nilainya hingga Rp 300 miliar.
“Alhamdulillah, ada tambahan APBN. Itu meringankan beban anggaran daerah. Sebenarnya kalau untuk penanganan banjir secara keseluruhan butuh Rp 600 miliar. Nanti kami coba tindak lanjuti,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, Rita, pemerintah pusat akan membantu pelebaran Sungai Ampal untuk mengatasi banjir di kawasan Jalan Beller dan MT Haryono.
Rita menjelaskan bahwa pemerintah pusat, Pemprov Kaltim, dan Pemkot Balikpapan pun telah melakukan MoU untuk penanggulangan banjir. “Jadi, itu sudah ada MoU pengendalian banjir antara pemerintah pusat, provinsi sama kota. Dalam MoU itu akan dibantu untuk normalisasi Sungai Ampal,” ujar Rita kepada Balikpapan Pos, kemarin.
Dia mengungkapkan, anggaran yang akan dikucurkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mencapai Rp 300 miliar. Hanya saja, proyek tersebut baru bisa dikerjakan setelah pembebasan lahan yang ditargetkan tuntas tahun ini.
“Tahun ini fokus pembebasan lahan seharusnya tuntas. Kalau sudah klir baru turun anggarannya. Anggarannya di Kementerian PUPR. Tapi harus beres dulu lahan itu, sedangkan anggaran fisiknya sekitar Rp 250 hingga Rp 300 miliar. Jadi, nanti yang kerjakan normalisasi sungai itu Kementerian PUPR. Terus kalau yang ngerjakan sekundernya dibantu provinsi, yang ngerjakan tersiernya pemerintah kota,” ujarnya.
Dalam rencana normalisasi Sungai Ampal itu, lahan yang akan dibebaskan melintasi empat kelurahan. Yakni, Kelurahan Sumber Rejo, Damai Bahagia, Damai Baru dan Damai atau samping Hotel Zurich hingga ke hulu. Anggarannya mencapai Rp 250 miliar.
“Sepanjang dari Hotel Zurich sampai hulunya. Prioritasnya harusnya 2019 tuntas. ‘Kan sudah ada baliho tuh di depan PDAM (DAM). Itu ‘kan salah satu contoh memberi tahu ke masyarakat bahwa akan ada pembebasan lahan,” ujarnya.
