Bahas Banjir, Pelayanan Publik hingga PPDB

- Jumat, 21 Juni 2019 | 10:39 WIB

BALIKPAPAN – Banyak hal yang harus disampaikan pasca Lebaran dan beberapa sosialisasi kegiatan penting membuat Kelurahan Sepinggan Raya kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) RT di triwulan kedua, Kamis (20/6).

Dipimpin langsung Lurah Arifuddin didampingi Kasi Pemerintahan Kamsani, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Hj Munjiah Puspitawaty, dan Bhabinkamtibmas Aipda Joko Nugroho, menyampaikan lima hal pokok.

Mulai dari masalah banjir, penertiban lingkungan, pendataan kependudukan, pelayanan publik hingga persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

“Untuk banjir, memang hampir semua daerah rendah tergenang. Tetapi Alhamdulillah, cepat surut. Penyebab banjir akan kami inventarisasi, yang penting masyarakat ikut membantu dengan tidak membuang sampah di dalam drainase. Karena kebiasaan tersebut menjadi salah satu penyebab,” ujar Arifuddin.

Terkait penertiban lingkungan, Lurah Arifuddin juga mengingatkan para ketua RT agar tegas memberikan teguran kepada seluruh warga ataupun pelaku usaha yang berjualan di atas fasilitas umum, baik jalan maupun drainase. “Jangan sampai ada pelanggaran dibiarkan. Karena menciptakan ketertiban lingkungan ujung tombaknya juga dari ketua RT,” sebutnya.

“Apalagi sejak Mei hingga September, sudah ditetapkan sebagai bulan tertib. Mulai dari tertib dalam hal kebersihan hingga tertib trotoar,” sambungnya.

Soal pendataan penduduk juga tak luput dari pembahasan. Update data warga yang lahir, meninggal dunia, pindah dan datang menjadi kewajiban. Di luar itu, ketua RT juga berperan dalam proses pendataan warga yang terserang penyakit TBC hingga potensi anak yang mengalai fgizi buruk atau stunting.

“Khusus penyakit TB, warga yang terkena jangan dibiarkan. Harus ditemukan, diobati karena biaya pengobatannya juga gratis. Nanti kelurahan akan dibantu SPM (pekerja social masyarakat) dan puskesmas dalam proses pendataan. Jika menemukan indikasinya, segera lapor,” pinta Arifuddin.

Kasi Pemerintahan Kamsani menambahkan terkait pelayanan publik di kelurahan. Saat ini, ada beberapa pelayanan yang dipangkas dan langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Misal, warga datang dan pindah. “Jadi saat ini, hanya tersisa tujuh pelayanan saja di kelurahan,” singkat Kamsani.

Pembahasan krusial tentang PPDB. Dalam hal ini, Lurah dan Kasi Pemerintahan menegaskan ketua RT jangan sampai menjanjikan sesuatu kepada warga atau orangtua si anak bahwa anaknya pasti masuk sekolah.

“Jangan sekali-kali dijanjikan. Daftarkan saja sesuai prosedur. Jika darikeluarga kurang mampu, mendaftar di jalur gakin dengan memperlihatkan KIP (kartu Indonesia pintar) atau kartu PKH,” pungkasnya.

Di kesempatan yang sama, Bhabinkamtibmas Aipda Joko Nugroho hanya mengingatkan ketua RT agar meneruskan imbauan waspada pencurian rumah kosong. Pasalnya, sebelum dan sesudah Lebaran banyak terjadi pencurian. “Kejadian pencurian lalu harus dijadikan pembelajaran, kita harus lebih waspada. Jika berpergian dan rumah ditinggal kosong, sebaiknya lapor ke tetangga atau menginformasikan ke ketua RT. Jika di perumahan, sebaiknya lapor ke petugas jaga,” tutupnya.

Selain para ketua RT, rakor juga dihadiri Penyuluh KB DP3AKB Neng Suminar dan Seklur Waode Muhajirin serta Kasi Trantib dan LH, Ismiriadi. (tun/rus)

Editor: adminbp-Admin Balpos

Rekomendasi

Terkini

Pemkot Balikpapan Didesak Fasilitasi Pom Mini

Kamis, 25 April 2024 | 10:00 WIB

HIMASJA Soroti Dugaan Pungli PTSL di Samboja

Rabu, 24 April 2024 | 09:37 WIB

Stadion Batakan Segera Dilengkapi Lapangan Latihan

Selasa, 23 April 2024 | 13:22 WIB

BPKAD Proses Hibah Lahan Perum Bumi Sempaja

Selasa, 23 April 2024 | 10:00 WIB
X