BALIKPAPAN-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (19/6) lalu melakukan uji coba terhadap bus sekolah di Balikpapan. Di bawah kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, setiap pelajar yang menaiki bus ini diwajibkan membayar dengan botol plastik bekas.
Bus berkapasitas sekira 30 orang itu akan diuji coba hingga 19 Juli mendatang. Uji coba sementara ini hanya dilakukan di daerah Balikpapan Timur. Untuk rutenya, yakni pagi hari, start dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Batakan ke arah embarkasi haji. Sementara untuk rute pada sore harinya, dimulai dari UPT PKB ke arah SMKN 1 Balikpapan lalu memutar menuju embarkasi haji.
Program itu merupakan salah satu inovasi untuk mengurangi sampah. Selain membantu pelajar, nantinya plastik botol bekas itu akan ditukar di bank sampah sekolah. “Nanti bus ini resmi kami launching 17 Agustus. Sebenarnya bus ini gratis. Tapi kami mencoba agar siswa dan sekolah peduli lingkungan dan sampah plastik, jadi kami modifikasi seperti itu. Makanya siswa harus membawa sampah botol plastik dari rumah ke sekolah,” katanya.
Naik bus sekolah dengan membayar pakai botol plastik bekas ini merupakan kerja sama Dishub, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan.
“Program dalam rangka pengurangan sampah plastik. Kemudian mengajak para siswa berpartisipasi untuk kebersihan lingkungan,” kata Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kota Balikpapan, Rusdianah.
Setiap siswa yang hendak naik bus harus membawa tiga botol plastik bekas. Botol-botol itu kemudian rumah dikumpulkan di bank sampah.
“Itu botol air mineral yang tanggung. Kalau botol besar hanya dua buah saja. Nanti dari rumah dibawa sebagai tiket di bus. Kemudian botol yang dibawa itu dikumpulkan di sekolah masing-masing. Di sekolah ‘kan ada bank sampah. Bank sampah sektoral namanya. Nanti setiap satu pekan diambil oleh petugas bank sampah untuk dibawa ke bank sampah induk” jelasnya.
Botol-botol bekas itu memiliki nilai ekonomis. Satu kilonya dihargai Rp 2.000. “Nanti hasil penjualan sampah diberikan ke sekolah untuk pengelolaan lingkungan sekolah yang bersangkutan,” tandas Rusdianah. (cha/vie/k1)
