PENAJAM - Mutasi tahap kedua di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diperkirakan akan bergulir akhir bulan ini. Mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II, pejabat administrator atau eselon III dan pejabat pengawas atau eselon IV dipastikan akan dilaksanakan setelah lelang lima jabatan pimpinan tinggi pratama.
Komisi I DPRD PPU mengingatkan, dalam pelaksanaan mutasi berbagai level jabatan tersebut tidak ada pejabat yang didemosi yang berujung non-job. “Mutasi adalah hak dan kewenangan PPK (pejabat pembina kepegawaian). Tapi, kami di DPRD berharap dalam pelaksanaan mutasi nantinya tidak ada yang diparkir (non-job, Red.),” kata Ketua Komisi I DPRD PPU Fadliansyah pada media ini, kemarin (11/7).
Dalam penempatan sumber daya manusia (SDM) dalam posisi tersentu, Fadliansyah menekankan, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) mengeluarkan nama-nama direkomendasikan berdasarkan latar belakang pendidikan.
“Penempatan pejabat di posisi tertentu, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus sesuai dengan klasifikasi pendidikan,” terangnya.
Selain itu, DPRD juga berharap, penempatan pejabat yang memang memiliki kemampuan sesuai dengan standar. Agar dalam pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan dengan baik. Dan tentu akan berimplikasi pada peningkatan pembangunan dan perbaikan layanan publik.
“Nama-nama yang disusun Baperjakat diharapkan telah melewati berbagai pertimbangan sesuai dengan rekam jejak masing-masing pegawai tersebut,” tutur dia.
Mengenai lelang jabatan pimpinan tinggi pratama, anggota Fraksi Golkar ini menekankan, peserta yang masuk tiga besar dan direkomendasikan ke meja bupati diharapkan memiliki kemampuan dalam hal manajerial, kepemimpinan dan teknis.
“Tiga nama masing-masing instansi yang direkomendasikan itu, PPK betul-betul selektif dan melihat kompetensi masing-masing peserta,” tuturnya.
Fadliansyah menyatakan, DPRD juga memantau pelaksanaan lelang jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut. “Secara tidak langsung kami juga memantau perkembangan lelang tersebut,” tandasnya.
Diketahui, Panitia seleksi (pansel) lelang jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II telah mengumumkan hasil penjaringan empat instansi. Yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Perikanan, Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perhubungan (Dishub).
Tiga peserta masing-masing dinas yang masuk tiga besar yang direkomendasikan ke bupati telah dimumumkan. Sementara lelang jabatan kepala Dinas PUPR dibatalkan setelah seluruh tahapan seleksi telah terlaksana. Pembatalan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan akan dilakukan pembenahan internal terlebih dahulu. (kad/rus)
