Beber Manfaat Hulu Migas Terhadap Perekonomian

- Jumat, 12 Juli 2019 | 11:05 WIB

BALIKPAPAN-Sektor hulu minyak dan gas bumi (Migas) dianggap masih memiliki peranan penting sebagai penggerak roda perekonomian baik lokal maupun skala nasional. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (SKK) Migas terus berupaya menggandeng minat investor untuk meningkatkan aktivitas hulu migas melalui kegiatan eksplorasi guna menemukan cadangan baru.

Namun di sisi lain, penting baginya menghimpun perwakilan unsur pemerintahan daerah, akademisi, legislatif serta pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan informasi mengenai peran sektor hulu migas bagi pengembangan industri lokal. Salah satunya dengan menggelar diskusi terbuka mengusung tema Kontribusi Kegiatan Hulu Migas sebagai Penggerak Perekonomian Pengembangan Industri di Daerah berlangsung di Grand Jatra Hotel, Kamis (11/7).   

"Agar para stakeholder tahu manfaat hulu migas sehingga bisa bersama-sama mendukung kelancaran kegiatan. Dengan begitu manfaat bisa dirasakan semua pihak," kata Kepala Wilayah Syaifuddin usai acara, kemarin.

Pihaknya juga tidak menampik, di samping kaya manfaat, kegiatan hulu migas kerap dibayangi isu negatif. "Misalkan, namanya menyalurkan migas ada potensi kebocoran dan lainnya. Sekiranya ada hal negatif dapat dibicarakan bersama supaya bisa diminimalisir dan masyarakat tidak terdampak," jelasnya.

Adapun manfaat hulu migas lanjut dia menerangkan, tidak saja seputar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Parisipasi Interest (PI) tapi juga multiplier effect yang justru memberi porsi lebih besar. "Di antaranya dari sisi tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa oleh kontaktor lokal bahkan menghasilkan (setoran) pajak yang nilainya besar yang didapat dari perusahaan yang dapat pekerjaan dan dari karyawan yang bekerja. Artinya dampaknya ril," lugasnya bersemangat.

Masih menurut dia, komunikasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat menjadi kelompok yang penting untuk diperkuat.

Secara umum, ungkapnya ramah, operasional hulu migas tergolong lancar. Dibanding wilayah lainnya yang konon dibayangi isu sosial, isu lingkungan dan lainnya yang berdampak terganggunya aktivitas. Bahkan menimbulkan biaya tambahan untuk penanggulangan. "Kami berterimakasih kepada seluruh stakeholder yang turut mendukung kelancaran kegiatan operasi," serunya.

Menariknya, diskusi terbuka yang digelar kemarin didominasi tuntutan pembayaran pajak di daerah yang dilayangkan lewat sejumlah pertanyaan dari perwakilan pemerintah daerah. Masing-masing perwakilan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pasalnya tidak sedikit perusahaan yang melakukan kegiatan operasi di daerah namun membayar pajak di kantor pusat sesuai nomor pokok wajib pajak yang terdaftar.

Terkait itu, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah Kaltim dan Kaltara Samon Jaya yang turut hadir memastikan, dalam waktu dekat, keinginan tersebut akan terwujud menyusul dukungan Gubernur Provinsi Kaltim. "Silahkan dikawal jika ketentuan tersebut sudah berlaku. Yang jelas potensi dari Pajak Penghasilan (PPh) 21 cukup tinggi, Balikpapan sekira Rp 80 miliar sedangkan Kukar potensinya sekira Rp 60 miliar," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula sebagai pembicara Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman DR Aji Sofyan Effendi SE MSi.

Dalam paparannya ia mengatakan, tingkat kesejahteraan masyarakat lebih rendah tanpa Sumber Daya Alam (SDA). "Tapi itu juga tergantung kultur masyarakat setempat. Pulau Jawa yang tidak kaya SDA tapi tetap bisa berjuang," gebunya.

Tapi daerah dengan kekayaan SDA melimpah,  Kaltim misalnya, tidak memiliki pendapatan terbesar selain dari DBH. Satu sisi, hal itu memperkuat peran besar hulu migas di daerah. Apalagi migas merupakan industri andalan.

Namun baginya, daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengandalkan DBH tergolong tidak sehat. "Karena APBD-nya diinfus dari DBH, berarti tidak sehat," tegasnya. Hadir juga sebagai pembicara yakni Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Balikpapan Bimo Epyanto yang mengupas kontribusi sektor migas terhadap perekonomian daerah.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Kaltim Ir H Wahyu Widhi Heranata. (dra/vie)

Editor: adminbp-Admin Balpos

Rekomendasi

Terkini

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kerja Sama dengan SRC

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:49 WIB

Ekonomi Bulungan Tumbuh 4,60 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 13:30 WIB
X