BALIKPAPAN-Rapat paripurna kembali digelar DPRD Balikpapan kemarin (15/7). Agenda rapat, menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Balikpapan serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD mengenai rancangan peraturan daerah (raperda) tentang laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD 2018.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh didampingi Wakil Ketua DPRD Sabaruddin Panrecalle, Syarifuddin Odang, Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari ketujuh fraksi yang ada di DPRD Balikpapan, semuanya sepakat mendukung dan menyetujui raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018 dan disahkan menjadi perda.
Namun, sejumlah fraksi memberikan catatan kepada pemkot. Salah satunya dari Fraksi Golkar, termasuk Partai Bulan Bintang, yang diwakili Andi Arief Agung mengingatkan terkait proses PPDB yang harus dievaluasi. Ini lantaran hanya 60 persen lulusan yang siswa bisa diterima di sekolah negeri, sisanya harus masuk swasta.
“Inilah yang kami inginkan agar siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri bisa mendapat bantuan dari pemkot untuk mengurangi biaya saat bersekolah di sekolah swasta,” ujar Andi Arief Agung.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menyoroti pembangunan sekolah di Balikpapan, terutama SMP yang jumlahnya masih kurang. “Contohnya di Balikpapan Tengah hanya terlayani oleh satu sekolah negeri, yakni SMP 22. Sementara di Balikpapan Utara, di wilayah Muara Rapak dan Batu Ampar ini malah tidak ada sekolah SMP negeri,” akunya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan juru bicara John Ismail mengatakan, pemkot melalui OPD terkait dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan harus lebih maksimal dalam menggali potensi PAD dari sektor pajak. Terutama pajak restoran, tempat hiburan dan hotel.
“Selain itu, pemkot juga harus serius menata kawasan pasar-pasar tradisional di Balikpapan yang menjadi pusat perekonomian kerakyatan,” terangnya.
Sejumlah fraksi juga menyampaikan beberapa masukan terkait proses PPDB, di antaranya, Fraksi Gerindra, Hanura, Demokrat dan PKS. Seperti dari Fraksi Hanura yang disampaikan Gasali, yang meminta agar PPDB di Balikpapan dievaluasi secara serius. Selain itu, dilakukan penambahan rombel di sejumlah lokasi yang cukup banyak siswa yang mendaftar.
Sementara Fraksi Demokrat melalui Mieke Henny menyampaikan, di Balikpapan perlu dibangun SD dan SMP terpadu serta memaksimalkan lahan tidur milik pemkot untuk dibangun sarana sekolah.
Fraksi PKS juga demikian. Juru bicara Subari menitikberatkan pada PPDB yang bisa dievaluasi dalam pelaksanaannya, mengingat masih banyak keluhan-keluhan dari sejumlah orangtua siswa.
Sedangkan Fraksi PPP-Nasdem yang diwakili jubir Usman Daming menyampaikan agar pemkot terus melakukan pendekatan ke pemprov, supaya SMK Negeri 7 bisa segera dibangun.
“Kewenangan SMA dan SMK memang jadi tanggung jawab provinsi, tapi pemkot harus aktif berkomunikasi ke pemprov karena pembangunan SMK 7 sangat dibutuhkan warga Balikpapan Barat,” terang Usman Daming.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan, setelah dilakukan penandatanganan berita acara, naskah itu akan diserahkan ke Gubernur Kaltim untuk dievaluasi. Jika tidak ada tambahan, maka disahkan jadi perda.
“Kami tunggu sampai tiga hari ke depan. Jika tidak ada masukan lagi, baru disahkan jadi perda,” pungkas Abdulloh. (dan/rus/k1)
