MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
UTAMA | BALIKPAPAN | POROS SELATAN | HUKUM DAN KRIMINAL | POLITIK | OLAHRAGA | PPU-PASER | ADVERTORIAL

POLITIK

Kamis, 18 Juli 2019 11:16
KPU Ingin Regulasi APK Lebih Sederhana

Evaluasi Pemilu 2019

BAHAS APK: KPU menggelar pertemuan membahas evaluasi fasilitasi alat peraga kampanye pada Pemilu lalu, yang akan dijadikan bahan untuk persiapan Pilkada 2020.

PROKAL.CO, BALIKPAPAN- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan parpol melaksanakan pertemuan untuk melakukan evaluasi fasilitasi alat peraga kamppanye (APK) pada pelaksanaan kampanye pada Pemilu 2019 lalu. Pertemuan ini dilaksanakan atas perintah KPU RI. 

Menurut Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, pembahasan di pertemuan adalah permasalahan yang muncul ketika masa kampanye terkait APK. Evaluasi tersebut disampaikan oleh seluruh pihak yang hadir di lokasi acara, Hotel Bahtera Rabu (17/7). 

"Ini juga jadi bahan evaluasi untuk persiapan pilkada 2020, karena pilkada nanti juga rangkaian pemilu, tahapannya sama. Nantinya hasil evaluasi ini akan kami aplikasikan pada tahapan pilkada," ujar Noor Thoha.

Dari pertemuan tersebut, KPU meminta regulasi agar lebih sederhana menyangkut APK. "Salah satunya terkait tata cara melepas APK ketika dipsang di tempat yang menyalahi aturan. Itu mekanismenya di aturan luar biasa sulit," kata Thoha.

Menurutnya, sesuai aturan dalam penurunan APK melanggar harus dilakukan petugas keamanan, yang berkoordinasi dengan Bawaslu dan Satpol PP. Padahal, pelanggaran tersebut sudah jelas dilakukan. Selain itu, juga muncul pembahasan mengenai Perwali Nomor 6 tahun 2013 yang dianggap tidak relevan lagi di zaman sekarang.

"Mereka meminta perwali ini di-upgrade sesuai konteks saat ini. Apalagi UU Pemilu saja sudah beberapa kali berubah," ujarnya.

Perwali ini berkaitan dengan pemasangan dan penempatan atribut partai politik peserta pemilu, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi Lainnya.

"Jadi para walinya bisa memberi ruang yang nyaman untuk masyarakat, petugas, dan parpol supaya tidak terlalu dibatasi," tandasnya.

Lebih lanjut, parpol juga meminta agar penyelenggara mempersiapkan bekal bagi petugas frontliner. "KPU dan Bawaslu diminta agar petugas frontliner seperti KPPS maupun pengawas supaya di-upgrade ilmunya agar tidak salah memahami regulasi," tandasnya. (cha/cal)

loading...

BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 09:34

Sepakat Usung Kaharuddin Jadi Cabup Paser

TANA PASER– Setelah melalui komunikasi politik yang intens, akhirnya Partai…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:33

Istirahat Sejenak dari Hiruk-Pikuk Politik

PENAJAM- Masa jabatan anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) 2014-2019…

Selasa, 20 Agustus 2019 11:13

PDIP Targetkan Menang Pilkada Kaltim

BALIPAPAN -PDIP menargetkan untuk memenangkan pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada…

Selasa, 20 Agustus 2019 11:11

Syahrudin dan Jhon Kenedi Bersaing Rebut Posisi Ketua

PENAJAM-Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019,  Partai Demokrat di Kabupaten Penajam…

Selasa, 13 Agustus 2019 09:32

Bawaslu Programkan Pendidikan Politik

PENAJAM-Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kabupaten Penajam Paser Utara…

Selasa, 13 Agustus 2019 09:30

Hendra Wahyudi Kandidat Ketua DPRD Paser

TANA PASER-Teka teki siapa yang diusulkan PKB untuk mengisi kursi…

Kamis, 08 Agustus 2019 10:00

Rizal : NasDem Siap Berkoalisi

BALIKPAPAN-Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengaku tidak mengetahui istrinya Hj…

Kamis, 08 Agustus 2019 09:56

Anggota DPRD Paser Terpilih Segera Ditetapkan

TANA PASER-Sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Paser terpilih periode 2019-2024…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:29

Bawaslu Diminta Pertahankan Kinerja

BALIKPAPAN - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Fritz Edward…

Jumat, 02 Agustus 2019 10:43

Golkar Masih Buka Peluang Koalisi

TANA PASER - Tahapan pemilihan bupati (Pilbup) belum dimulai Komisi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*