BALIKPAPAN-Masuk semester kedua tahun 2019, pendapatan daerah dari pajak restoran dan reklame sudah mencapai 50 persen lebih dari target. Berdasarkan data Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan per 16 Juli, realisasi pajak restoran mencapai 73,36 persen dan reklame 72,06 persen.
Menurut Plt Kepala BPPDRD Haemusri Umar, realisasi pajak restoran mencapai Rp 55 miliar dari target APBD 2019 sebesar Rp 75 miliar. Sementara pajak reklame mencapai Rp 6,48 miliar dari target Rp 9 miliar.
“Pencapaian ini dipengaruhi Pemilu 2019 pada April lalu. Maksudnya, dari pendapatan restoran misalnya, ada kenaikan. Antara lain karena dengan adanya pemilu, maka banyak kegiatan yang dilaksanakan di restoran,” sebutnya kemarin (18/7).
Selain itu, lanjutnya, ada pula reklame berupa sosialisasi dari para calon legislatif. “Memang ada beberapa sosialisasi yang mereka lakukan menggunakan reklame. Makanya, momentum politik ini memberi kontribusi pada pendapatan daerah sektor pajak restoran dan pajak reklame,” jelasnya.
Sementara itu sebagai pengawasan terhadap pendapatan restoran guna menghindari kebocoran pendapatan pajak restoran, pihaknya juga telah memasang alat perekam transaksi (tapping box).
Disampaikan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Balikpapan Syukri Wahid, pihaknya setuju untuk diadakan tapping box agar capaian PAD lebih optimal. Pemasangan itu nantinya juga akan diperkuat dengan regulasi, yang mana masih berupa rancangan peraturan daerah (raperda) tentang sistem pajak online.
“Nantinya penerapan regulasi tersebut lebih transparan, karena wajib pajak bisa langsung mengakses ketika hendak melakukan pembayaran,” tambah Syukri.
Bahkan, uji coba sistem telah dilakukan di enam hotel, salah satunya Hotel Mega Lestari yang dipasang melalui pihak ketiga. “Ternyata efektif, karena sistemnya langsung terkoneksi dengan database Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,” sebutnya. (cha/rus/k1)
